Veronica Koman adalah pembuat hoaks di mata Jakarta. Di mata Papua, dia adalah pejuang kemanusiaan. 

Hasil penyebarannya di media sosial akhirnya menghasilkan ada dua opsi: tangkap atau bebaskan. Tapi karena dia dipersalahkan oleh pemerintah gara-gara mengampanyekan kebenaran (fakta) yang terjadi di lapangan, ujung-ujungnya, apakah Koman layak dapat Nobel atau DPO?

Saya juga mengakui judul tulisan ini tidak relevan untuk dituangkan di sini. Judulnya berlebihan karena berkaitan dengan pemberitahuan penangkapan (red notice) dan pemberian penghargaan Nobel Perdamaian—Nobel Peace Prize. Kedua ganjaran ini tidak main-main untuk mendapatkannya.

Nobel itu biasanya diberikan kepada orang yang kontribusinya diakui masyarakat dunia, di mana hasil kerjanya dalam bidang ilmu eksakta, bahasa, dan sosial—humanisme yang ia tekuni bisa melahirkan paradigma, kedamaian, dan kepuasaan (orang) bersama.

Sedangkan red notice adalah status seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak ia dianggap terlibat dalam kasus kriminal.

Jika kita mengetik kata kunci ‘Veronica Koman’ di paitua Google, nanti yang akan muncul adalah; Koman diteror, dicabuti passport, dibilang pendukung Papua merdeka, perempuan mino, wanita tidak tahu apa-apa, anti-patriotisme/nasionalisme Indonesia. Semuanya ini disebutkan oleh karena dia menyuarakan hak-hak orang Papua—HAM.

Itu mah biasa bahwa siapa pun yang bergaya seperti Tuhan Yesus (Raja Damai) di tanah Papua, Jokowi sampai murid-muridnya merasa muak kepada pekerja-pekerja yang peduli dengan Papua seperti Veronica Koman.

Tapi ia blok balik dengan kutipannya di media SBS, "It's not because I don't love Indonesia. I don't love my people. No, that's exactly, because I care about my people. That my people cannot occupy other people." 

Pernyataan ini jelas bahwa Koman membantah tuduhan takaruang (sembarangan) oleh sebagian orang Indonesia, terutama dari aparat negara.

Jakarta bikin alasan bahwa Vero adalah penyebar hoaks. Padahal, selama ini, apa yang Vero—nama panggilnya—posting di akun media sosialnya itu sesuai dengan apa yang diambil oleh pihak korban, yaitu dari mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan dari masyarakat sipil di Deiyai. Serta di daerah Papua lainnya mengenai penembakan, kerusuhan, dan bahasa rasial oleh ormas buatan kekuasaan dan TNI/Polri.

Kenapa kekuasaan menyalahkan Vero? Nanti media Tirto menyajikan dengan tepat di bawah judul, Ketika Hoaks soal Papua Juga Diproduksi oleh Pemerintah, siapa yang benar siapa yang salah?

Bahkan anak TK pun tahu kelakuan otoritas menggoreng isu Papua: Kemkominfo, Menkopolhukam, hingga Puspen TNI adalah dalang di balik penyebaran hoaks soal Papua, bukan Veronica. Sebuah strategi yang tidak ganjil bagi para penguasa otoriter di belahan dunia lainnya. Mereka mengubur tindakan mereka dengan mencap aktivis-aktivis sebagai perusuh Papua.

Untuk itu, akankah jadi salah jika Veronica mengikuti jejak kakinya Malala Yousafzai? Militan Taliban mengeklaim Malala mempromosikan "sekularisme" di negara asalnya, Pakistan. Di Indonesia, Vero dikategorikan barisan pejuang “separatisme” Papua.

Yang jelas, perempuan Pakistan ini sudah berkampanye untuk hak anak perempuan atas pendidikan di Pakistan. Ia juga merupakan tukang kritik terhadap para ekstremis Islam. Dia dimuliakan di kancah internasional karena menulis tentang kekejaman Taliban di weblog BBC Urdu.

Walhasil, Malala mendapatkan Nobel Peace Prize karenanya meski banyak yang tidak setuju karena mendapatkan Nobel hanya karena ditembaki dan politis

Untuk Vero, meskipun penghargaan bergengsi itu mau diberikan kepadanya, saya yakin dia pasti akan menolak. Vero ditembaki psikologinya oleh pemerintah Indonesia yang mau mengangkat harkat dan martabat orang Papua.

Namun, Koman, ada beberapa tanda-tanda kelayakan pegang Nobel Prize karena (1) Vero telah menjadi mercusuar "Papua adalah salah satu wilayah yang paling ditutup di dunia ini” di tengah kegelapan menerima informasi tentang kerusuhan di Papua selama Kominfo dibanned Internet dan layanan telekomunikasi lainnya sampai media luar masuk di Papua.

(2) Integritas dan anti-pesimisme terhadap rakyat dan bangsa Papua teristimewa kepada keluarga besar mahasiswa Papua se Jawa-Bali untuk minta keadilan adalah luar biasa—tiada taranya—ini soal kemanusiaan.

Lebih dari itu (3) adalah Koman tidak hanya disebut-sebutkan sebagai penyambung lidah orang-orang tertindas, orang Papua, tapi ia menselebrasi yang namanya ‘demokrasi’. Demokrasi yang kian hilang di tengah-tengah bayangan orde baru (orba) setelah (alm.) Presiden RI ke-3 B.J Habibie telah mencetuskan virgin chapter of democracy.

Mungkin ini yang keempat, Vero, penyebar berita kebaikan/kebenaran (fakta) dinilai negatif di mata otoritas dan militer, kemudian bisa dijadikan provokator dan dilabelkan kriminal. Jika begitu, ini adalah salah satu kecocokan standar mendapatkan Nobel. Barangkali saya salah bilang ke langit di atas. 

Tidak hanya itu, aktivis HAM ini menghormati amsal Gus Dur: hidup itu harus benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya, di acara Mata Najwa berjudul Belajar dari GUSDUR, Alissa menceritakan, suatu hari Yeni anak perempuan pertama Gus Dur memprotes dan mengatakan ke bapaknya setelah melihat anak terlantar di lampu merah melap-lap kaca mobil mereka.

“Pak, UUD 45 kan sudah dibilang bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi kok anak kecil ada di pinggir jalan, harus mencari nafkah hujan-hujan, aku mau menulis surat untuk memprotes pemerintah."

Jawaban Gus Dur, “kamu masih SMP dan tulisanmu belum tentu akan membawah perubahan, kalau kamu seperti orang seperti itu, kamu belajar setinggi-tingginya Mama, istri Gus Dur, dan gunakan ilmumu itu untuk membatu orang-orang yang tertindas.”

Petuah bapaknya itu yang menjadi pedoman hidup Veronica Koman dan jurnalis-jurnalis yang meliput tentang isu-isu Papua bahwa apa yang mereka lakukan, tujuan akhirnya membawa kemanfaatan untuk orang banyak. 

Ilmunya mengaplikasikan ke masyarakat. Bukan membuat dengki kepada kekuasaan. Jadi, itu menjadi salah satu kriteria yang pas untuk mendapatkan Nobel di kategori humanisme.

Nanti, saya membayangkan jika Nobel ini dianugerahkan ke Vero dan dia akan membacakan kutipan yang tidak asing di telingah kita, “God gives us people to love and things to use, not things to love and people to use.” Papua bilang, "Uang rakyat beri ko untuk melindungi rakyat, bukan kekuasaan yang ko punya melebihi cinta kasih dan menyalahgunakan wewenangnya."

Red notice tidak pantas bagi Vero, dan sebaliknya bahwa DPO harusnya diberikan kepada orang-orang pertama yang produksi kata-kata rasial di asrama Papua di Surabaya dan Malang. Atau manusia-manusia Jakarta itu sendiri? 

Bagi saya, tidak salah juga kalau Vero dinominasikan seperti AhokforNobel. Ulang lagi, yang jelas Vero tidak akan mau pangkat dua ini; penghormatan Nobel dan DPO sebelum Papua Damai.