Sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 pada tanggal 02 Maret 2020, jumlah korban meninggal akibat virus ini adalah 23.947 jiwa dari 818.386 kasus yang telah ditemukan (kawalcovid19.id, 09 Januari 2021). 

Jumlah ini, boleh dikata, harus menjadi perhatian ekstra oleh Pemerintah Indonesia karena jika tidak ditanggulangi dengan sangat serius, maka tidak menutup kemungkinan jumlah korban akibat Covid-19 akan terus bertambah.

Memasuki awal tahun 2021 ini, pemerintah telah membeli vaksin anti-virus Corona untuk menanggulangi resiko virus ini. Vaksin ini tentu menjadi kado berharga bagi rakyat Indonesia dalam menyambut tahun baru 2021 yang (mungkin) diyakini cukup ampuh membunuh virus yang dimaksud. Salah satu vaksin yang telah masuk dan siap digunakan adalah vaksin Sinovac yang diproduksi oleh negara China.

Meskipun demikian, hadirnya anti-virus ini tidak serta merta memberi kesan positif bagi rakyat Indonesia karena belum ada pihak manapun yang juga mampu memberi jaminan atas vaksin ini termasuk dari pemerintah sekalipun.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 BPOM bahwa sampai saat ini belum ada konfirmasi tingkat efektivitas dari produsen dan badan pengawas obat di negara asal (suarasurabaya.net, 21 Desember 2020). Sayangnya, masa penantian konfirmasi ini tidak diikuti dengan berita atau informasi positif tentang anti-virus ini yang telanjur membuat publik semakin ragu.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah untuk mengurangi keraguan publik terhadap vaksin ini. Dimulai dari Presiden, Kepala Satgas Covid-19, Menteri Kesehatan, hingga kepala daerah yang semuanya terus berupaya untuk menyakinkan publik tentang keampuhan vaksin ini.

Di tengah berbagai upaya dari pemerintah untuk menyakinkan publik yang semakin ragu, terdapat cerita lain yang tanpa disadari menguatkan legitimasi para kaum ‘Jakun’ alias laki-laki sebagai pemilik ‘satu-satunya’ ruang publik.

Yah, hampir sebagian besar dari mereka yang diberi otoritas untuk membicarakan virus dan vaksin ini adalah kaum adam. Sebut saja, Prof. Wiku Bakti Bawono Adisasmoto (Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19) dan Johny G. Plate yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Juru Bicara Vaksin (ekbis.sindonews.com, 7 Desember 2020).

pertanyaannya, apa betul perempuan dianggap belum pantas tampil di depan publik? atau apa betul suara perempuan dianggap belum kompeten mengurusi kepentingan publik dibandingkan dengan suara laki-laki?

William-de Vries (2006) memberikan gambaran mengenai pertanyaan di atas bahwa budaya Indonesia masih menomorduakan keterlibatan perempuan terutama yang menyangkut dengan kepentingan publik. 

Hal di atas sudah cukup menjelaskan bagaimana perempuan ditempatkan dalam ruang publik, yakni menjadi (selamanya) sub-ordinat bagi kaum ‘jakun’.

Melihat fakta sosial-kultur ini, rasanya tidak berlebihan kemudian jika suara perempuan masih dinilai hanyalah sebagai suara ‘bising’ atau tidak kompeten. Inilah sebuah kenyataan yang pada gilirannya menelanjangi pandangan ‘netral’ terhadap peran perempuan dan laki-laki.

Kasus Covid-19 yang tak kunjung usai hingga saat ini seharusnya dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga menata kembali pandangan konservatif masyarakat khususnya terkait peran perempuan dalam ruang publik.

Pelibatan perempuan dalam kampanye positif vaksin Covid-19 harusnya lebih mendapatkan porsi lebih atau paling tidak seimbang dalam praktiknya sehingga distribusi informasi juga menampilkan warna atau pemikiran alternatif.

Pelibatan perempuan ini bukan hanya objek kuantitas yang ingin diperlihatkan, tetapi juga pada objek etis yang bernuansa egalitarian. Konsekuensi etis tersebut nantinya memberi ruang partisipatif dan ekspresif dan utamanya menetralisir pandangan konservatif ahistoris tentang perempuan.

Di sisi lain, Sandra Harding dan Julia Wood menyakini bahwa perempuan dan laki-laki memiliki perspektif yang terpisah dalam arti tidak memandang sesuatu sebagai hal yang setara.

Dengan kata lain,  pemerintah membutuhkan sebuah perspektif atau bahasa alternatif yang tidak baku dan tidak melulu terikat oleh tradisi sebuah institusi dalam menyakinkan publiknya terkait vaksin Covid-19.

De Jong dan Den Hartog (2007) menyakini bawah perempuan memiliki tipe komunikasi transformasional. Mendorong publik untuk melihat sebuah permasalahan dengan cara yang beda, memacu potensi, dan meningkatkan kreativitas adalah resultan dari gaya transformasional ini.

Melihat keraguan publik terkait vaksin Covid-19, pemerintah sudah seharusnya berani menawarkan kepada perempuan untuk lebih banyak mendapatkan tempat dalam kepentingan publik.

Perempuan seperti dr. Reisa Broto Asmoro, yang ditunjuk menjadi tim komunikasi publik gugus Covid-19, sudah cukup membuktikan bagaimana publik memberi respon positif terhadap kehadiran seorang perempuan (cnnindonesia.com, 10 Juni 2020).

Adanya perempuan dalam ruang publik seharusnya tidak lagi menjadi keraguan atau bahkan menimbulkan pertanyaan—apa yang bisa dilakukan oleh perempuan?karena sejatinya perempuan dan laki-laki diciptakan dengan potensi dan peran yang sama, tetapi berbeda secara  kodrati (Perempuan Hamil≠Laki-Laki Tidak).  

Tuhan telah menciptakan perempuan dan laki-laki sama kedudukannya yang hanya dibedakan atas dasar ketakwaan mereka kepada pencipta-Nya. Jika Tuhan saja telah menentukan kesamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, maka umat-Nya sudah sepantasnya tidak berseberangan dengan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak ada alasan apapun yang dapat dibenarkan untuk membedakan peran dan fungsi perempuan dan laki-laki di tengah masyarakat. Karena itu, menganggap kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dikarenakan motif apapun termasuk politik, menurut saya, kurang berdasar.

Sekali lagi, pemerintah sudah harus mulai serius untuk menjamin kehadiran para perempuan dengan memberikan porsi yang lebih kepada mereka untuk terlibat aktif merespon segala bentuk urusan publik.

Saya kira, pemerintah tidak perlu malu apalagi khawatir untuk melakukan hal demikian karna sesungguhnya memposisikan derajat seorang perempuan sama dengan laki-laki adalah perilaku mulia di mata Allah swt. Sebagaimana dituliskan dalam surah An-Nisa ayat 124 yang menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama orang beriman sejauh mereka mengerjakan amal saleh dan mereka mendapatkan syurga sebagai balasannya tanpa dianiaya walau sedikit pun.

Pada masa Jahiliyah, perempuan itu tidak ada harganya bagi kami, demikian perkataan Umar Bin Khattab saat masih hidup. Sebagai penutup, apa yang disampaikan oleh Umar Bin Khattab menjadi penanda dan seruan bagi kita semua untuk memperlakukan para perempuan secara lebih egaliter, santun, sopan, dan beradab karena jika tidak, maka sesungguhnya dapat dikatakan bahwa masa ini adalah masa Jahiliyah modern. Wallahu a’lam!