"Mereka yang demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja memangnya sudah baca naskahnya?" Sudah begitu narasi tersebut juga diikuti beragam sangkaan, "Ah, paling mereka bayaran, sudah by design, ditunggangi kekuatan oposisi, dan baru-baru ini Kemenhan Prabowo Subianto seakan mengegongi dengan mengeluarkan pernyataan berbasis sangkaan pula. Menurutnya bahwa di balik demontrasi UU Cipta Kerja ada kekuatan asing yang tak ingin Indonesia aman dan maju."

Begitulah narasi-narasi yang gencar berseliweran di media sosial. Selain itu, logika yang berulang disuarakan oleh yang pro dan buzzer pemerintah bahwa dengan disahkan dan diterapkannya UU Cipta Kerja maka akan banyak investor berdatangan menanam saham di Indonesia. 

Tentu dengan berdirinya banyak perusahaan akan menyerap banyak tenaga kerja. Alias angka pengangguran jadi turun. Apalagi di tengah badai krisis akibat pandemi begini, peluang lapangan kerja sangat dibutuhkan. 

Terlepas dari kalangan yang pro tersebut di atas bahwa sebelum Omnibus Law UU Cipta Kerja diputuskan oleh DPR 5 Oktober lalu, sudah banyak ditentang oleh banyak kalangan. Apalagi diputuskannya UU Cipta Kerja yang terkesan keburu-buru jelas semakin kencang suara penolakannya.

Walau di tengah pandemi penuh risiko pun gelombang demonstrasi di kota-kota besar tetap digelar. Tak hanya mereka, dua organisasi islam terbesar di Indonesia yakni PBNU dan PP Muhammadiyah juga menolak keras. 

Sebagai rakyat yang awam soal hukum, ketika saya ditanya sudahkah membaca naskah UU Cipta Kerja? Alih-alih membaca semuanya, saya hanya membaca sekelumit saja, itu pun perihal dampak buruk lingkungan. Melihat jumlah ketebalan lembarannya saja sudah kebayang akan menyita banyak waktu dan tenaga.

Bagaimana tidak, kitab UU setebal 1000 halaman lebih bahkan belakangan ada yang menyebut versinya berubah kali ketiga. Meski versi yang terakhir 800-an halaman.

Melihat persoalan ini tentu; Pertama saya cenderung mendengar suara ormas terbesar di Indonesia yaitu PBNU dan PP Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memiliki sejarah panjang dalam keberpihakannya terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Peran keduanya untuk sumbangsih negara di tengah masyarakat sulit untuk dibantah. 

Lihat saja banyaknya lembaga pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan lainnya di bawah naungan kedua organisasi tersebut. Kedua ormas terbesar yang memiliki basis massa akar rumput secara luas dengan tegas menolak. Itu berarti ada banyak hal yang tidak beres dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, gelombang penolakan itu datang tidak hanya dari kaum buruh. Namun juga dari kalangan petani, akademisi yang netral, mahasiswa, pelajar, aktivis lingkungan dan pencinta alam.

Artinya Omnibus Law UU Cipta Kerja tampak benderang mengabaikan banyak aspirasi di tengah masyarakat luas. Lebih khusus tentang masa depan alam. Seperti kerusakan alam akibat banyak pabrik berdiri. Tidak semua namun banyak mereka yang sengaja tutup mata terhadap nasib kelestarian alam dan ekosistem makhluk hidup.

Contoh kecil saja di kampung halamanku Pati Jawa Tengah, limbah pabrik tebu dan tapioka daya rusaknya terhadap lingkungan terus berlangsung hingga kini. Sungai-sungai yang biasa untuk irigasi sawah dan tambak tercemar parah. 

Tepi pantai juga mengalami hal yang serupa. Jelas ekosistem makhluk hidup bertumbangan. Otomatis sumber pangan masyarakat tak lagi bisa diandalkan. Akhirnya banyak anak muda yang mengadu nasib ke kota besar bahkan ke mancanegara.

Kerusakan alam juga disebabkan oleh pabrik semen yang dibangun di banyak daerah. Juga eksploitasi alam lain dengan mengalihfungsikan lahan hutan jadi kelapa sawit, eksplorasi tambang yang menafikan keseimbangan alam. 

Kerusakan alam yang telanjur terjadi di banyak wilayah tentu dampaknya tak hanya dirasakan saat ini. Namun juga akan berlanjut sampai ke anak cucu jika tak ada penanggulangan secara serius dan berkelanjutan.

Sekarang coba kita geser sedikit lihat di kota-kota besar. Akibat pabrikisasi, lahan pertanian sebagai salah satu sumber pangan kian menyempit akibat beralih fungsi jadi betonisasi. Limbah pabriknya pun disalurkan ke sungai-sungai.

Efek yang jamak dirasakan masyarakat sekitar antara lain air untuk kebutuhan rumah tangga jadi tercemar. Untuk memenuhi air bersih akibatnya masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali dari air PDAM yang sarat kaporit itu. Air untuk minum dan masak tentu harus beli lagi.

Kalau eksploitasi air bersih yang dilakukan oleh perusahan air minum sudah sampai pada tetes terakhir, mungkin manusia tersadar kalau air lebih berharga daripada uang.

Omnibus Law UU Cipta Kerja sepertinya memang istilah lain dari cara pandang rezim Soeharto tempo dulu dalam mengelola negara. Yaitu mengundang investor asing sebanyak-banyaknya kemudian dipersilakan mengelola dengan segila-gilanya. Meski jelas punya dampak buruk terhadap masa depan alam dan nasib anak cucu kelak. 

Ringkasnya, orang ribut-ribut soal pertumbuhan ekonomi dengan mengeksplotasi dan mengeksplorasi bumi. Namun melupakan kelestarian bumi sebagai dasar pijakan hidup, maka kalau pohon terakhir telah ditebang, sungai terakhir sudah tercemar, mungkin manusia mulai merasa berdosa bahwa uang bukanlah segala-galanya. Kalau alam sudah rusak akibat ulah kuasanya. Dan tak mau menginsafi, sebaiknya berhenti saja jadi manusia.