Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan penduduk terbanyak nomor empat di dunia, dengan jumlah penduduk 265 juta jiwa. Pemerintah telah berupaya meningkatkan lapangan pekerjaan, namun sayangnya masih banyak saudara kita di luar sana yang harus meninggalkan tanah air untuk mencari nafkah.

Alasan utama kebanyakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. Sebagian besar dari mereka berasal dari golongan kurang mampu. 

Di Indonesia, penduduk miskin terbanyak terdapat di perdesaan dengan persentase mencapai 60% lebih. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2018, para TKI ditempatkan di berbagai negara di dunia, dengan jumlah penempatan terbesar berada di Malaysia sejumlah 90.671 jiwa.

Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur tenaga kerja. Salah satunya adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam hal ini, dengan jelas dikatakan bahwa yang memiliki wewenang  dalam mengatur TKI adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah I. 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 memberikan definisi: Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Sedangkan dalam pasal 1 angka (3) dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan, pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Sayangnya, peraturan perundang-undangan di atas banyak disalahgunakan oleh beberapa pihak. Berbagai kasus kekerasan sering menimpa tenaga kerja Indonesia pada saat bekerja di negara lain. Berbagai perubahan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah negara Timur Tengah dan Asia masih belum cukup memberikan perlindungan mendasar untuk menanggulangi kekerasan yang dialami oleh tenaga kerja migran sektor domestik.

Padahal salah satu hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah mempertegas pengaturan fungsi dan wewenang Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI. 

Selama ini, eksploitasi terhadap pekerja migran sering terjadi akibat adanya monopoli peran para pengambil keuntungan secara brutal dan sewenang-wenang dalam penempatan buruh migran. Akibatnya, buruh migran tidak lebih dari sekadar komoditas yang tidak memiliki sisi manusiawi.

Perlu diketahui, Indonesia menjadi negara dengan nomor urut 1 untuk TKI yang paling banyak meninggal di luar negeri. Mirisnya, kondisi kemiskinan yang menghimpit keluarga menjadi alasan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. 

Apalagi dengan iming-iming gaji yang besar. Angka permintaan yang tinggi untuk menjadi TKI juga yang kemudian dimanfaatkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk menghasilkan keuntungan dengan menyerahkan begitu saja para tenaga kerja kepada majikanya.

Salah satu kasus yang menyayat hati adalah kasus Tuti Tursilawati, wanita asal Majalengka, Jawa Barat. Tuti dihukum atas tuduhan pembunuhan terhadap majikannya dan mendapat eksekusi mati tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia. 

Kisah ini berawal ketika Tuti Tursilawati ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan membunuh ayah majikannya WN Saudi, atas nama Suud Mulhaq AI-Utaibi pada tanggal 12 Mei 2010. Tuti kemudian ditangkap sehari setelah peristiwa kejadian pembunuhan yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2010. Setelah diselidiki, Tuti telah bekerja selama 8 bulan dengan sisa gaji yang tidak dibayar 6 bulan.

Setelah membunuh korban, Tuti kemudian kabur ke Kota Mekkah dengan membawa perhiasan dan uang sejumlah SR 31,500 atau setara dengan 115 juta rupiah milik majikannya. 

Namun, dalam perjalanan kabur ke Kota Mekkah, Tuti diperkosa oleh 9 orang pemuda Arab Saudi dan mereka mengambil semua barang curian tersebut. Sembilan orang pemuda itu ditangkap dan telah dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Arab Saudi. 

Dikatakan, sejak ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian, KJRI Jeddah melalui satgasnya di Thaif, Said Barawwas, telah mendampingi dalam proses investigasi awal di kepolisian dan investigasi lanjutan di Badan Investigasi. Selama proses investigasi, Tuti mengakui telah membunuh ayah majikan dengan alasan sering mendapatkan pelecehan seksual. 

Hingga pada akhirnya Tuti dieksekusi mati dan pemerintah Indonesia sama sekali tidak mendapat kabar dari Arab Saudi. Dalam hal ini, Presiden Indonesia, Joko Widodo, juga menyesalkan eksekusi mati yang dilakukan Arab Saudi terhadap TKI karena melakukan eksekusi tanpa memberitahu terlebih dahulu ke Indonesia.

Kasus Tuti hanya merupakan satu dari ratusan bahkan ribuan permasalahan TKI di luar negeri yang sudah lama menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia, khususnya Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Banyak upaya yang dilakukan untuk membenahi, namun sayangnya sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan untuk melindungi pahlawan devisa negara ini. Padahal hukum merupakan sarana perlindungan yang bisa diberikan pemerintah terhadap TKI. 

Tentu kita semua berharap pemerintah dapat terus meningkatkan upaya perlindungan supaya hak dan kewajiban warga negara dilindungi dan terpenuhi. Alangkah lebih baik jika pihak dari Indonesia tidak hanya mengurus keberangkatan pekerja ke luar negeri, namun juga menempatkan, membina, mengawasi, dan mengurus kepulangan tenaga kerja. Setidaknya, dengan demikian, keamanan dan kesejahteraan tenaga kerja akan jauh lebih terjamin.