Sektor Pariwsata merupakan industri padat karya. Kontribusinya begitu siginifikan pada perekonomian nasional. Namun akibat Pandemi Covid-19, selama 6 bulan terakhir mengalami keterpurukan.

Pemerintah berencana untuk membuka kembali sektor pariwisata. Rencana tersebut menimbulkan pro dan kontra, namun membuka kembali sektor pariwisata merupakan hal yang penting untuk segera direalisasikan. 

Memasuki fase kenormalan baru pandemi Covid-19, pemerintah berencana membuka kembali sektor pariwisata. Sektor pariwisata Indonesia sudah hampir 6 bulan mengalami keterpurukan. Pemerintah tidak ingin berlama-lama membiarkan pelaku usaha di sektor pariwisata mengalami kondisi dekadensi. 

Namun kebijakan membuka kembali sektor pariwisata melahirkan pro dan kontra. Hal tersebut disadari juga oleh pembuat kebiajakan, pemerintah, risiko tinggi menanti saat pariwisata dibuka. Alih-alih mengerek ekonomi yang lesu, justru malah memperluas sebaran covid-19.

Faktor yang makin memperkuat penolakan, Indonesia masih belum melalui puncak pandemi. Berdasarkan grafik perkembangan kasus yang diakses di situs covid19.go.id, kasus harian yang terkonfirmasi belum menunjukkan tanda-tanda tren penurunan. Selain itu, kedisiplinan masyarakat yang masih rendah dalam menerapkan protokol kesehatan dikhawatirkan malah memperparah sebaran pandemi Covid-19.

Namun Indonesia tidak boleh kalah dari virus yang membawa keterpurukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sektor pariwisata memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat sekaligus perekonomian nasional. 

Pertumbuhan geliat pariwisata berefek domino pada sektor lain seperti UMKM. Kebijakan membuka sektor pariwisata memang berisiko namun penting untuk segera direalisasikan.

Pandemi Covid-19 Memukul Sektor Pariwisata

Pandemi ini telah memberikan pukulan telak pada sektor pariwisata dan sektor pendukung pariwisata, seperti penerbangan, akomodasi, dan UMKM. Pembatasan sosial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sektor pariwisata di Indonesia mengalami keterpurukan lebih parah.

Pemerintah pada April 2020 melarang Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke Indonesia sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pembatasan tersebut berdampak signifikan pada penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Satu bulan sebelum ditutup dari WNA, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hanya 470ribu orang. Sangat kontras dengan kunjungan Wisman pada Desember 2019, yang mencapai 1,37 juta kunjungan.

Turunnya kunjungan wisman berdampak juga pada penurunan devisa negara. Stagnasi dari Januari hingga April 2020 di sektor pariwisata menyebabkan hilangnya potensi pendapatan devisa. Hingga mencapai USD 4 Miliar. 

Mengacu data BPS, rata-rata pengeluaran Wisman sebesar USD 1.201,04 per kunjungan. Sedangkan rata-rata kunjungan bulanan pada 2019 mencapai 1,3 juta wisman per bulannya. Artinya, potensi perputaran uang per bulannya mencapai USD 1,6 Miliar atau setara Rp. 23 triliun per bulan. Sedangkan potensi kehilangan devisa dari April hingga September mencapai USD 6,6 Miliar. 

Sudah USD 10 Miliar devisa negara melayang akibat Covid-19. Sebagai contoh dampaknya dapat dirasakan di Provinsi Bali sebagai salah satu daerah tujuan utama pariwisata Indonesia, PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 250 T, 60% bersumber dari sektor pariwisata akibatnya perekonomian Bali mengalami turbulensi akibat Pandemi.

Selain pelarangan Wisman masuk ke Indonesia, pemerintah pusat juga mengimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan di rumah dan melakukan pembatasan sosial. Imbauan pemerintah pusat didukung oleh pemerintah daerah untuk menutup tempat wisata dan membatasi aktivitas yang mengundang keramaian. 

Kebijakan tersebut mendorong masyarakat mengurungkan rencana melancong atau sekadar berpergian. Dampaknya dapat dirasakan oleh industri perhotelan. Okupansi hotel mengalami penurunan, pada Maret 2020 hanya 12,67% TPK hotel bintang di seluruh Indonesia.

Kondisi tidak ideal tersebut membuat beban operasional hotel meningkat sehingga memilih jalur pemutusan hubungan tenaga kerja pegawai hotel sebagai langkah efesiensi. Potensi PHK tenaga kerja di sektor Pariwisata mencapai 40%. Upaya efesiensi lainnya, dengan merumahkan pegawai atau dicutikan tanpa tanggungan perusahaan karena masih menunggu perkembangan peningkatan demand.

Dari pemaparan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada RPD 14 Juli dengan Komisi X DPR RI, menggambarkan dampak dari pandemi mengakibatkan 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup dari bulan Januari hingga Juli 2020. Potensi kerugian pendapatan hotel mencapai 30 T sedangkan potensi kehilangan pendapatan restoran mencapai 40T.

Industri penerbangan menjadi penyangga pariwisata nasional. Penerbangan menjadi moda pilihan populer wisatawan untuk menuju destinasi wisata. 90 persen wisman menggunakan moda angkutan udara dalam melakukan perjalanan. 

Berdasarkan Travelport tahun 2019 menyatakan bahwa sebanyak 88 persen wisatawan Indonesia ternyata tidak terlalu peduli dengan harga tiket pesawat yang murah. Survei tersebut sebagai penegasan bahwa industri penerbangan sebagai penyangga sektor pariwisata. 

Keadaan pendapatannya pun tak sama seperti sektor lain, mengalami kerugian. Kerugian maskapai penerbangan mencapai USD 812 juta.

Upaya Membangkitkan Kembali Sektor Pariwisata

Pemerintah Indonesia mulai bergerak dalam upaya pemulihan Sektor Pariwisata. Berbagai langkah strategis telah dibahas secara serius oleh presiden dan jajarannya dari level pusat hingga daerah. Salah satunya melalui pengalokasian anggaran sebagai stimulus sektor pelaku usah.

Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan Rp. 3,8 Triliun sebagai skema strategis dalam upaya pemulihan sektor pariwisata. Pada tahu 2021 pemerintah merencakan anggaran 14,4 Trilun sebagai upaya mendorong pemulihan sektor pariwisata.

Namun jika ditelisik lebih dalam, terdapat kebutuhan penting bagi pelaku usaha pariwisata yang luput dari perhatian pemerintah. Stimulus pemerintah untuk pelaku industri pariwisata akan lebih berdampak apabila memberikan dukungan pada pembiayaan operasional dan bantuan pembiayaan modal. Stimulus biaya operasional seperti relaksasi pembayaran listrik, air, dan gas, begitu penting bagi pelaku usaha pariwisata.

Dalam beberapa bulan terakhir, lesunya permintaan pada sektor pariwisata berdampak pada minimnya pemasukan sehingga untuk mendorong geliat awal maka pemerintah seharusnya memberikan dukungan pada kegiatan operasional pelaku usaha pariwisata.

Pada tahun 2020 diprediksi banyak pelaku usaha sektor Pariwisata mengalami kerugian sehingga akan kesulitan dalam pembayaran pajak. Kebijakan pemerintah sudah tepat dengan memberikan kompensasi dalam pembayaran pajak.

Selain memberikan dukungan pada pelaku usaha pariwisata, pemerintah perlu berperan dalam mendorong permintaan masyarakat untuk melakukan perjalanan atau berwisata melalui dukungan insentif tiket. Langkah lain dalam meningkatkan permintaan berwisata adalah

Namun terpenting memberikan jaminan kesehatan yang aman  bagi wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan. Jaminan kesehatan aman merupakan hal penting dan urgent karena isu kesehatan yang membuat masyarakat mengurungkan niat untuk melakukan perjalanan dan berlibur. 

Pola penanganan kesehatan di tengah pandemi harus menggunakan pola yang adaptif dan memanfaatkan perkembangan digital sebagai bagian dari pengawasan. 

Selama ini pemerintah mengandalkan rapid test sebagai penapisan awal covid-19. Namun cara tersebut sering kali tidak efektif. Pemerintah dan pelaku usaha pariwisata perlu menggali cara terbaik supaya memberikan jaminan keamanan pada kesehatan pelancong.

Pada triwulan I-2020, kinerja ekonomi Indonesia masih tumbuh positif 2,97 persen di tengah perlambatan ekonomi global akibat pandemi Covid-19. Upaya lain yang perlu pemerintah lakukan adalah mengoptimalkan serapan anggaran pemerintah. Realisasi anggaran pemerintah dapat mendorong peningkatan permintaan dan daya beli masyarakat sehingga berpotensi mengerek permintaan pada sektor pariwisata.

Urgensi Membangkitkan Pariwisata

Membuka kembali sektor pariwisata merupakan kebijakan yang urgent untuk segera direalisasikan namun tidak tergesa-gesa. Artinya, pemangku kebijakan, pelaku usaha perlu membuat mekanisme dan sistem yang adapatif dan ramah bagi wisatawan sekalipun di tengah pandemi ini. 

Urgensi mendongkrak pariwisata di Indonesia berkaitan dengan sumbangsih sektor tersebut pada perekonomian nasional. Pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menghasilkan devisa bagi negara sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kuliner, kerajanan, akomodasi, transportasi, dan lainnya.

Peran penting pariwisata bagi pemerintah adalah devisa. Tahun 2019, devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai 18 Triliun. Dapat dilihat dari grafik, setiap tahun devisa dari sektor pariwisata selalu mengalami kenaikan. Data tersebut menggambarkan bahwa sektor ini dapat menjadi andalan bagi pemerintah apabila dikelola secara serius.

Sumbangsih pariwisata dapat dilihat dari jumlah serapan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata pada tahun 2019 sebesar 11,8% dari total tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 131 juta orang. Artinya, serapan tenaga kerja di sektor pariwisata mencapai 15juta orang yang tersebar pada jasa akomodasi, jasa penyedia makan dan minum, UMKM, industri kreatif, jasa transporasi, dan jasa tour. 

Pasar pariwisata Indonesia, pada tahun 2019, mendapatkan jumlah kunjungan 282juta dari wisatawan nusantara dan 16,1 juta pelancong dari luar negeri. Pariwisata Indonesia didukung oleh 3.314 hotel dengan jumlah kamar mencapai 314.015 kamar. 

Data-data tersebut sebagai gambaran sederhana bahwa Industri Pariwisata merupakan sektor padat karya yang bergerak dari akar rumput sebagai penyangga ekonomi masyarakat sampai kepentingan invenstor besar. Tidak heran jika sumbangsih sektor pariwisata mencapai 8% PDB Nasional, mengungguli industri pertambangan yang selama ini lebih dominan dalam dampaknya merusak alam.

Oleh karena itu, rencana pemerintah membuka kembali sektor pariwisata maka pemerintah telah mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Tugas pemerintah adalah memberikan stimulus dan menentukan sistem yang komprehensif dalam mengantisipasi segala risiko sehingga tujuan dari membuka sektor pariwisata dapat secara maksimal, tidak hanya mendorong ekonomi namun juga memberikan dampak psikologis bagi masyarakat Indonesia yang hampir 6 bulan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Membuka sektor pariwisata secara perlahan akan mendorong peningkatan permintaan pada industri penerbangan, industri perhotelan, jasa wisata dan lainnya. Kebijakan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi.