Sekitar 6 tahun yang lalu, saya pernah menghadiri forum ilmiah bersama salah satu cendekiawan idola saya. Banyak pendapat dan pernyataannya yang saya pun juga menyetujuinya. Maklum idola. Apa yang dikatakan cendekiawan idolanya, sebagai fans, seseorang cenderung akan mengamini, termasuk saya.

Beda urusannya jika itu musikus idola; musiknya bagus-bagus dan enak didengar, tetapi kadang tindakan dan mulutnya rusuh, bikin risi orang yang melihat atau mendengarnya. Namun saya ini orang bodoh. Sehingga saya tidak tahu bahwa terhadap idola, saya termasuk orang yang tabi' atau taqlid.

Di antara pernyataannya di kesempatan tersebut, yang saya ingat—yang saya ingat, bukan berarti yang saya setujui bahwa ulama atau kiai yang ideal—maaf, sementara saya harus menyamakan dulu definisi kata ulama dan kiai walaupun sebenarnya 2 kata tersebut mempunyai pengertian berbeda—ialah ulama atau kiai yang mengambil 'jalur kiri'.

Jalur kiri artinya ia berhadap-hadapan dengan arus atau suatu rezim atau kekuatan besar yang menindas. Dalam arti bahwa ia akan berdiri sebagai oposan.

Di tahun politik seperti sekarang, saya sedang tidak menggeneralisasi bahwa oposisi adalah pihaknya Prabowo. Lalu yang tidak sebagai oposan berada di pihak Jokowi. Sama sekali tidak. Karena orang-orang yang berada di pihak Jokowi maupun Prabowo tetap berpotensi mempunyai sifat 'menindas' rakyat kecil, baik itu di kalangan elite politik maupun pengusaha.

Kita tahu, oposan adalah orang yang cenderung secara terbuka melawan kekuatan besar yang semena-mena terhadap kekuatan kecil. Mereka senantiasa membela dan mendampingi kekuatan-kekuatan kecil yang terzalimi tersebut.

Kata 'semena-mena' atau 'menindas' ini perlu diingat. Artinya, keoposisian ulama atau kiai ada ketika kekuatan besar di atas berlaku zalim terhadap kekuatan kecil. Dan oposisi ini tidak berlaku ketika tidak ada penindasan oleh kaum 'superior' terhadap kaum 'inferior'. Dengan begitu, oposisi ulama atau kiai tidak asal oposisi.

Inilah salah satu fungsi ulama atau kiai di tengah masyarakat. Sesuai pengertian kata 'kiai' secara bahasa, yang merupakan akronim dari Bahasa Jawa iki wae, yang berarti 'ini saja'.

Iki wae ditujukan kepada orang yang dihormati, orang yang hendak dipemimpinkan di tengah masyarakat. Mengapa dipemimpinkan dan dihormati? Sebab, selain berilmu atau mempunyai kelebihan tertentu, ia adalah orang yang ringan tangan.

Dengan kelebihan yang dimiliki, tanpa pamrih ia menolong orang sekitar. Kehidupannya dipenuhi belas kasih terhadap orang banyak. Hidupnya hanya didedikasikan untuk orang lain yang membutuhkan.

Namun sekarang kualifikasi kiai mengalami pergeseran. Ketika seseorang punya pondok pesantren, atau keturunan kiai, saat ia sudah masuk umur 40 ke atas, sudah bisa dipanggil kiai. Kalau sudah haji, ya, berarti gelarnya kiai haji (KH) di depan nama. Sampai di sini kita sedang belum membicarakan kualitas keilmuan kiai di atas.

Dalam konteks oposisi atau tidaknya ulama, akan menjadi rumit ketika masyarakat kecil dihadapkan dengan pemerintah atau pengusaha berkepentingan yang mempunyai kekuatan begitu besarnya sehingga sulit dilawan. Entah itu kekuatan besar tersebut berupa dana, atau dukungan yang besar dari kelompok lain yang berkekuatan besar.

Permasalahan sosial makin kompleks. Tidak selalu seseorang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, tidak terkecuali ulama.

Sebagai ahli agama, menjadi semacam 'bukan tempatnya' jika kita bertanya tentang gizi kepada seorang ulama, tentang kesehatan, tentang dunia bisnis, dan masalah-masalah profan lainnya. 

Sudah banyak masalah-masalah yang menimbulkan pergesekan antara kekuatan besar; pemerintah atau pengusaha, dengan masyarakat kecil yang belum tuntas. Kalaupun tuntas, hal tersebut cenderung merugikan hak-hak rakyat jelata.

Di sinilah keidealan ulama salah satunya dilihat dari keberpihakannya terhadap hak-hak masyarakat terampas. Untuk memihak masyarakat dan melawan pemerintah atau pengusaha secara terang-terangan, juga membutuhkan pemikiran dan tenaga ekstra. 

Artinya, ia tidak sesederhana memahami syarat dan rukun wudu, tidak semudah menghafal tasrifan kafaro-yukaffiru-kufron. Eh.

Zaman dahulu kita mengenal sosok Pengeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, dan sebagainya. Kemudian, di zaman yang berbeda, ada KH. Zainal Mustofa, Hadrotussyaikh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abbas Buntet, dan kiai-kiai pesantren lain yang heroik melawan penjajah. 

Mereka secara nyata melawan kekuatan besar yang menzalimi rakyat kecil. Dan memang situasi pada saat itu mengharuskan mereka untuk mengambil sikap seperti itu.

Sekali lagi, di zaman sekarang, permasalahan sosial smakin kompleks. Praktik-praktik kapital masih banyak terjadi di setiap lini kehidupan. Cara maling dari kalangan elite politik nyolong uang makin canggih. 

Pengusaha atau petinggi negara yang merampas hak rakyat kecil dilakukan dengan cara persuasif dan samar sekali. Ikut menuntaskan masalah-masalah tersebut dan melawan arus besar di atas saya rasa kok lebih mudah menghafal fa'la-yaf'ulu-fa'lan, ya.

Misalnya dalam kasus tanah Prabowo yang tempo hari ramai dibicarakan. Dalam hal ini, Prabowo mengakumulasi tanah untuk dirinya sendiri. Ini tipe kapitalis lama yang akumulasinya terjadi atas private ownership secara gamblang.

Sedangkan Jokowi mendistribusikan tanah untuk memberikan fasilitas kapitalisme melalui kepemilikan swasta-swasta dalam suatu iklim pasar tanah. Ini tipe kapitalis baru, yang private ownership-nya tidak lagi sendirian, dengan tetap memakai logika ‘penciptaan profit'.

Ini bisa dilihat dari subjek penerima tanah di skema RAPS Jokowi. Dari petani gurem sampai pegawai militer, semuanya diperlakukan sebagai swasta yang diharapkan mampu mengangkat nilai aset tanah. Konsesi-konsesi tanah untuk tambang dan perkebunan juga dipertahankan. 

Perbedaan keduanya ada pada penampakan, tetapi tidak pada esensinya. Prabowo mewarisi kapitalisme dari era kediktatoran Orde Baru. Jokowi mewarisi kombinasi antara kapitalisme era Orde Baru dan kapitalisme global pasca-Reformasi, yakni kapitalisme ‘milenial’. Semuanya berpotensi tidak banyak memihak kepada kepentingan rakyat kecil.

Melawan praktik-praktik kapitalisme di negara ini mungkin terlalu rumit bagi golongan ulama yang notabene 'hanya' merupakan ahli kitab kuning. Dibutuhkan tekad dan kerja sama dari berbagai pihak di luar kaum pesantren.

Akhirnya, sikap yang realistis yang bisa diambil seorang ulama—dalam hal ini, ulama kampung sebagai tokoh masyarakat yang berada di akar rumput—adalah mendampingi masyarakat kecil, ngancani kesedihannya, menghibur mereka yang sebenarnya ditindas walaupun kadang merasa tidak ditindas.