Pada tanggal 18 Januari 2018, menteri energi dan sumber daya alam Ignatius Jonan meresmikan  prototipe 15 unit becak listrik yang diproduksi UGM. Sebelumnya becak tersebut diklaim pihak UGM telah melalui serangkaian uji coba sehingga “layak” untuk diserahterimakan kepada para tukang becak yang berada di sekitar Yogyakarta (KR, 2019).

Alasan pembuatan becak listrik tersebut diklaim oleh UGM demi memanusiakan sang tukang becak. Sebagaimana diketahui bersama, becak secara tradisional digerakkan oleh tenaga manusia (kayuhan sang tukang becak).

Mungkin tenaga manusia ini “cocok” di masa lalu ketika penduduk Yogyakarta belum memerlukan kecepatan yang tinggi dalam berkendaraan. Eksistensi becak lebih berupaya mengamodasi kenyamanan penumpang dan kemampuannya mengangkut barang yang cukup banyak.

Memang dalam konteks masyarakat yang lebih bercorak tradisional transaksi tunai dan langsung menjadi pilihan sehingga wajar ketika selelasi transaksi –di pasar tradisional misalnya- ia membutuhkan jasa angkutan yang mampu mengakomodasi kepentingannya tersebut. 

Namun seiring mobilitas yang tinggi di era digital semacam ini maka eksistensi becak mau tidak mau harus menyesuaikan zaman jika tidak ingin kehilangan relevansinya. Memadukan unsur tradisional dan modernitas inilah yang coba diupayakan oleh UGM agar eksistensi becak dapat tetap bertahan di tengah perubahan zaman.

Bagi UGM, becak listrik adalah solusinya bukan becak motor yang merupakan “kreasi orisinil” dari sang tukang becak yang nampaknya juga sadar jika mereka tidak berubah maka mereka akan hilang ditelan zaman. Pilihan UGM melirik energi listrik sebagai bahan bakar utama becak menggantikan tenaga manusia ataupun bahan bakar minyak memang perlu diapresiasi karena tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. 

Akan tetapi, ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh UGM yang berupaya mengampanyekan penggunaan becak listrik tersebut di tengah komunitas tukang becak.

Sebagaimana pernah saya singgung dalam artikel di Qureta bahwa upaya yang sama pernah dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta dan hingga kini tidak nampak kesukesannya. Alasannya memang rasional, di mana tukang becak merasa suku cadang becak listrik mahal dan soal pasukan sumber daya listrik untuk “mengecas” becak tersebut.

Sepanjang yang saya tangkap dari pemberitaan terkait peluncuran becak listrik oleh UGM yang dihadiri oleh menteri Ignatius Jonan pihak UGM berupaya menjawab tantangan ini dengan dua solusi:

Pertama, kapasitas baterai becak listrik diklaim cukup bagus. Sekitar perjalanan 30 kilometer barulah becak membutuhkan pasokan daya listrik baru untuk kembali menggerakkan becaknya. 

Kedua, UGM berupaya menggandeng industri agar memproduksi becak listrik secara massal. Jika produksi massal sukses implikasinya harga becak listrik akan semakin murah karena suppy barang yang semakin besar. 

Tentunya produksi massal ini juga membuka ruang bagi berlimpahnya suku cadang becak listrik di pasaran sehingga tidak menjadi hal yang sulit lagi bagi para tukang becak untuk mereparasi becaknya jika rusak.

Satu hal yang penulis rasa masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi UGM yakni soal pasokan listrik. Memang baterai bisa lebih awet tetapi selama-lamanya “umur’ baterai ia membutuhkan proses re-charge energi. 

Persoalannya di mana mereka bisa mendapatkan pasokan energi tersebut? Tidak ada keterangan soal cara mengatasi problematika ini, setidaknya hingga peluncuran becak listrik tersebut oleh UGM.

Perlu dipahami bersama sebagaimana mengisi handphone yang tidak mungkin terisi dalam waktu sekejab, begitu pula keadaan pada becak listrik. Dimana tempat yang memungkinkan mereka bisa mengisi listrik dengan nyaman? 

Nampaknya soal infrastruktur penunjang becak listrik ini perlu untuk dipikirkan secara serius oleh UGM. Sebagaimana kini restoran, perpustakaan, bandara, stasiun dan berbagai fasilitas publik lainnya yang menyediakan colokan dalam jumlah yang cukup banyak demi memastikan masyarakat yang berkunjung atau menikmati fasilitas tersebut dapat melaksanakan aktivitasnya dengan optimal di era digital ini (yang notabene tidak dapat lepas dari peralatan digital seperti ponsel dan laptop). 

Fasilitas yang sama mesti juga disediakan bagi pengendara becak agar mereka dengan mudah mengisi bahan bakar yang diperlukan dengan nyaman dan murah dan kembali menjalankan aktivitasnya.

Sekilas memang langkah ini membutuhkan tenaga ekstra. Akan tetapi jika ditinjau dari perspektif menanusiakan manusia -dan juga melestarikan alam- maka biaya yang tidak sedikit ini sehausnya bukan merupakan halangan. 

Baca Juga: Politik Becak

Terlebih disebutkan dalam pemberitaan pihak PLN merupakan mitra UGM dalam menciptakan becak listrik ini. UGM dapat menggandeng PLN untuk menciptakan semacam “SPBU listik” misalnya di beberapa titik strategis di wilayah Yogyakarta.

Kepaiwaian UGM untuk tidak hanya menyediakan inovasi produk becak tetapi juga infrstruktur yang mendukung inovasi tersebut itulah yang perlu untuk terus dikawal oleh kalangan tukang becak dan masyarakat secara luas. 

Haparannya dengan proses pengawalan inovasi tersebut dapat dipastikan ketika tukang becak berhasil dialihkan pada satu alat (teknologi baru) harus ditopang dengan jaminan bahwa teknologi baru itu memang memudahkan mereka dalam bekerja bukan memberikan masalah baru. Sebagaimana slogan pegadaian: menyelesaikan masalah tanpa masalah. 

Semoga dengan prose pengawalan inovasi tersebut oleh masyarakat luas, mimpi UGM –dan tentunya mimpi kita semua- untuk memanusiaan “wong cilik” bisa diwujudkan secara nyata di lapangan.