Pembangunan sebuah daerah adalah kemestian. Pembangunan tidak semata-mata menghabiskan anggaran, asal cetak biru lalu blow up di media untuk mendapat tepuk tangan masyarakat. Pada hakikatnya, yang harus dipahami dalam proses pembangunan adalah dasar konsep yang jelas dan pilihan perspektif pembangunan apa yang memayunginya. Tanpa perspektif pembangunan, saya yakin arah pembangunan yang dimimpikan akan sporadis dan tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, saya akan mencoba mengaitkan gagasan trikarya pembangunan ke dalam perspektif pembangunan tertentu. 

Perspektif pembangunan yang paling cocok berdampingan dengan gagasan ini adalah perspektif pemberdayaan. Apalagi prioritas basis pembangunan pemerintah Indonesia saat ada di kampung, desa, dan daerah-daerah tertinggal. Konsep trikarya pembangunan ini menarik dikaji dalam perspektif pemberdayaan apalagi daerah yang dituju adalah Sulawesi Selatan. Pencetus gagasan ini adalah salah seorang calon gubernur Sulawesi Selatan. Beliau adalah H.A.M Nurdin Halid. Alasan mengapa saya memilih konsep ini karena memang kondisi Sulsel hari ini membutuhkan warna dan citarasa pembangunan yang baru. 
Tafsir Konsep Trikarya Pembangunan‎

Trikarya pembangunan adalah konsep pembangunan pada tiga hal. Yang pertama, pembangunan berbasis infrastruktur; konsep ini pada dasarnya sesuai dengan keadaan Sulawesi Selatan. Kemajuan infrastruktur di Sulsel memang tergolong masih kurang dibanding Provinsi lain yang ada di Jawa. 

Secara geografis, Sulsel merupakan gerbang ekonomi Indonesia Timur dengan potensi sumber daya alam melimpah. Mestinya, kita sudah jauh melangkah meninggalkan cap-cap ketertinggalan, kemiskinan yang masih melekat dibeberapa Kabupaten. 

Beberapa penyebab label negatif ini karena ketersediaan infrastruktur yang belum memadai sehingga akses mobilisasi sumber daya tidak dapat tersalurkan dengan baik. Misalnya, ketersediaan air bersih maupun pengairan pertanian tidak berjalan dengan lancar karena keterbatasan irigasi. Begitu juga sektor perkebunan, hasil-hasil perkebunan hanya berkutat di pasar-pasar desa karena akses jalan dan transportasi ke kota sangat terbatas. Akhirnya semangat petik, olah, dan jual masyarakat menjadi mimpi belaka. Masyarakat lebih memilih petik dan jual saja, toh pasarnya cuma di desa atau paling jauh di kecamatan. Apa yang terjadi? Hasil-hasil tersebut hanya terjual dengan harga yang sangat murah. 

Permasalahan seperti ini memang butuh pemikiran cemerlang. Sulsel membutuhkan akselerasi pembangunan berbasis pemberdayaan. Pembangunan tanpa partisipasi masyarakat no sent! Yang kedua; pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan, model ini adalah model pembangunan yang sudah cukup lama, awalnya digagas oleh Wakil Presiden RI masa orde lama Mohammad Hatta. Konsep ini secara teoritik sangat mengagumkan. Mengapa? Mohammad Hatta berhasil menyandarkan ekonomi kerakyatan sesuai dengan kondisi kebangsaan Indonesia. 

Seiring berjalannya waktu, semangat konsep ekonomi kerakyatan hanya menganga di atas kertas dan buku-buku. Nafas ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya adalah pelibatan masyarakat dalam sektor-sektor produksi secara mandiri tanpa beban yang berat. Selain itu, ekonomi kerakyatan perlu membatasi pemodal mengangkangi sektor vital bangsa atau daerah ini. 

Sekiranya idealitas di atas ingin dicanangkan maka salah satu jalan terbaiknya adalah menghidupkan kembali Koperasi Unit Desa (KUD), Usaha Mikro, Kreatif, dan Menengah (UMKM), dan instrumen-instrumen penunjang konsep ekonomi kerakyatan lainnya. Dengan proliferasi koperasi-koperasi disetiap desa bahkan mungkin di dusun maka kita tak perlu terlalu merisaukan masa depan daerah kita. 

Corak pembangunan ekonomi model begini sangat pas bersanding manis dengan perspektif pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga; pembangunan berbasis kearifan lokal. Bagi saya, ini adalah pelengkap atas dua konsep sebelumnya. Pembangunan infrastruktur maupun ekonomi kerakyatan tidak boleh melepaskan kearifan lokal dalam penerapannya. Mengapa? Infrastruktur berbasis kearifan lokal menurut saya adalah sebuah arsitektur pembangunan yang ramah kampung. 

Kehadiran industri, fasilitas umum, dll tidak boleh merusak tradisi dan nilai-nilai kearifan sosial masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itulah saya katakan gagasan ketiga ini pelengkap keduanya. Pembangunan apapun baiknya memang berbasis kearifan lokal sebab, secara kultural Sulawesi Selatan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan sistem sosial yang telah dianut hingga kini. Bahkan, beberapa nilai sosial yang ada dijadikan sebagai filosofi kehidupan masyarakat bugis-makassar. 

Terlebih lagi konsep pembangunan berbasis kearifan lokal ini menjadi salah satu strategi pembangunan dalam perspektif pemberdayaan masyarakat sebagaimana diuraikan oleh Sutomo (2010) dalam bukunya yang berjudul strategi - strategi Pembangunan.

Perspektif Pemberdayaan dalam Pembangunan
Saat ini, bangsa Indonesia lebih memilih fokus pada pembangunan infrastruktur dan kadang abai terhadap pengembangan sumber daya manusianya. Sulawesi Selatan misalnya, infrastruktur boleh dikata jadi skala prioritas dalam visi-misi kepala daerah. Hal itu tentu tidak salah, tapi kadang pemimpin kita lupa. Ada sumber daya lain yang mesti dikembangkan. 

Sumber daya tersebut adalah manusia yang juga berperan aktor, pelaku, dan pengguna hasil pembangunan. Dalam diri manusia, menurut Prof. Slamet PH, Ph.D paling tidak terdapat tiga sumber penting yang wajib dikembangkan melalui proses pemberdayaan yaitu, sumber daya pikiran, sumber daya hati, dan sumber daya fisik. Sumber tersebut harus dibangun secara simultan, sinergis, dan terarah.

Secara teori, definisi pemberdayaan adalah suatu proses pembangunan yang bersifat people centered. Pendekatan yang biasa digunakan adalah bottom up, pada posisi demikian masyarakat harus dilibatkan disetiap agenda pembangunan, termasuk trikarya di atas. Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan akan berjalan timpang. Mungkin secara fisik sukses, tapi tak mungkin berkelanjutan. 

Dari uraian trikarya di atas, sepertinya memang ada chemistry antara perspektif pemberdayaan dan trikarya pembangunan. 
Pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat akan mendorong partisipasi dan kesadaran menyeluruh tentang substansi infrastruktur. Olehnya itu, pelibatan masyarakat dalam rapat-rapat pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, proses pembangunan hingga evaluasi sangat penting. Proses ini akan menghadirkan suatu paradigma tersendiri dalam benak masyarakat dan pastinya masyarakat merasa dekat dengan pemimpinnya. 

Pembangunan ekonomi kerakyatan pada hakikatnya mengandung subtansi pemberdayaan. ‎Sudut pandang ini berangkat dari dijadikannya koperasi sebagai jalan tengah mengatasi disparitas ekonomi di kampung dan di kota. Koperasi pada penyelenggaraannya dikelola dan diatur oleh masyarakat setempat. Maka dari itu perlu mentransfomasikan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya lingkungannya. Cara ini tidak boleh hanya menjadikan masyarakat sebagai objek, masyarakat harus tampil bersama kewenangan dan kapasitas yang dimilikanya. 

Termasuk mengelola sumber daya lingkungannya dan memutuskan kreatifitasnya sendiri. Sedangkan pembangunan berbasis kearifan lokal merupakan pelengkap, saya juga sudah katakan sebelumnya. Dalam strategi bottom up, kearifan lokal merupakan potensi yang mesti digali dan disinergikan dengan aspek-aspek pembangunan yang lain. Sebab, corak dan ciri khas pembangunan terletak dari kearifan lokal apa yang dipunyai. Menggaunggkan kembali nafas lokalitas bukan merarti menolak mentah-mentah modernitas. Menerima modernitas tidak melulu juga harus menyingkirkan peradaban atau tradisi yang sudah lama dianut masyarakat. Dengan memadukan kearifan lokal ke dalam dua sektor pembangunan di atas maka sebenarnya kita telah mengimplementasikan nilai-nilai bhineka tunggal ika. 

Bagi Sulawesi Selatan, cara pandang ini masih relevan sampai sekarang. Pak NH sebagai penggagas konsep ini perlu meletakkan dasar trikarya pembangunan dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. 

Dengan begitu, cita-cita yang diharapkan dalam trikaryadi atas mampu terwujud secara maksimal di kampung-kampung dan di kota-kota. Selamat berjuang Pak Nurdin!