Penggunaan energi terbarukan di Cina telah mengalami perkembangan yang pesat dalam kurun  waktu 2003 hingga 2011. Cina mencapai peringkat satu dalam kapasitas investasi energi terbarukan dan menjadi pemimpin global dalam kapasitas hydropower termasuk tenaga angin serta tenaga surya.  

Kebijakan politik yang digunakan oleh Cina adalah melalui keputusan administrasi pemerintahan Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiaobao pada sidang pleno ketiga Komite Sentralke-16 Partai Komunis Cina, untuk secara resmi memasukkan orientasi Scientific Development yang menekankan dan mengkoordinasikan pembangunan sustainable Society dan rencana penghematan energi dan sumber daya sebagai target restrukturasi ekonomi.

Hal tersebut mengilustrasikan komitmen Pemerintah Cina untuk mengurangi intensitas karbon dan meningkatkan efisiensi energi, bahkan mengadopsi pajak karbon. Keputusan mensinergikan orientasi pembangunan nasional dengan komitmen penurunan emisi karbon, seiring dengan proses transformasi energi Cina, mengantarkannya pada peningkatan penggunaan energi terbarukan. 

Pada tahun 2004, National Development and Reform Commission mengeluarkan“Medium and Long-Term Energy Conservation Plan” yang menempatkan konservasi dan efisiensi energi sebagai prioritas tertinggi dalam kebijakan energi Cina. Pemerintah Cina pada tahun 2006 juga mengadopsi China’s Renewable Energy Law untuk mengidentifikasi peran kunci dari energi terbarukan dalam meningkatkan pasokan energi, meningkatkan struktur energi, menjamin keselamatan energi, melindungi lingkungan dan mewujudkan pembangunan ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan. 

Sepanjang kurun 2006-2010, Cina menetapkan target spesifik untuk mengurangi intensitas energi sebesar 20% dengan tingkat penurunan rata-rata tahunan 3,6%. Cina memproyeksikan  mampu mencapai target pada 2020. Pemerintah Cina juga mengurangi emisi SO2 dari 25,5 juta ton pada tahun 2005 menjadi 23 juta ton pada tahun 2010, dan debit COD (chemical oxygen demand) dari 14,1 juta ton menjadi 12,7 juta ton selama periode waktu yang sama. Selanjutnya, Cina berkomitmen untuk mengurangi intensitas karbon dari GDP sebesar 40-45 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2005. 

Pemerintah Cina kemudian melakukan analisis terhadap kebijakan ekonomi, kebijakan energi dan kebijakan perubahan iklim dan memastikan koordinasi agar kebijakan-kebijakan tersebut saling terkait dan saling mendukung dalam implementasi komitmen penurunan emisi karbon. Kebijakan perubahan iklim di Cina menyoroti keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi,keamanan energi, lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim. 

Secara keseluruhan,ada hubungan yang saling terkait  antara isu perubahan iklim dan masalah energi di Cina. Pelembagaan kebijakan perubahan iklim yang semakin mendalam memainkan peran positif dalam mempromosikan ekonomi hijau dan mendorong pemerintah Cina beralih menuju pengembangan energi terbarukan dan melibatkan pengurangan intensitas karbon dalam konsep keamanan energinya. Pada November 2014, menjelang pertemuan Paris Summit 2015, Cina juga menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam mengatasi perubahan iklim. 

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada 30 Juni 2015, Cina menyampaikan Intended Nationally Determined Contribution (INDC), termasuk target pengurangan emisi gas karbon pada tahun 2030. Cina berkomitmen menurunkan intensitas karbon dari GDP lebih jauh lagi—dari sebesar 60% menjadi 65% pada tahun 2030 dibandingkan level tahun 2005. 

Cina meningkatkan penggunaan energi nonfosil dari total pasokan energi primer menjadi sekitar 20%, serta meningkatkan volume saham hutan untuk total sekitar4,5 miliar meter kubik. Beberapa cara yang digunakan adalah mengurangi penggunaan batubara melalui pembangunan fasilitas pembangkit listrik bertenaga angin dan matahari, peningkatan penggunaan sumber energi gas alam. 

Strategi pemerintah Cina dalam menyelaraskan kebijakan ekonomi, perubahan iklim dan kebutuhan energi ini terdapat dalam Laporan Kongres Partai Komunis Cina (PKC) yang ke-18, di mana peradaban ekologi diprioritaskan dan dimasukkan kedalam strategi pembangunan nasional bersama-sama dengan pembangunan ekonomi,politik, budaya, dan sosial. 

Selanjutnya, pada tahun 2014, sebuah panduan untuk pembangunan peradaban ekologi dikeluarkan untuk mengoperasionalisasikan konsep peradaban ekologi. Elite pemimpin Cina mencapai konsensus politik yang kuat terkait kebijakan mitigasi emisi karbon yang ketat dan green growth. Kebijakan emisi karbon di Cina semakin diperketat untuk mencapai low-carbon green growth (LCGG). Untuk mewujudkan low-carbongreen growth (LCGG), pada tahun 2012, Cina mempercepat pilot carbon Emissions Trading (ET) di Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Hubei,Guangdong, dan Shenzhen. 

Dalam hal ini, NDRC bertugas menyiapkan sebuah roadmap yang berisi tahapan-tahapan untuk menerapkan ET di Cina. Tahapan pertama adalah the preparation stage (2014–2015), kemudian tahapan kedua adalah trial and improvement stage (2016–2020), di mana skema yang diinisiasi pada periode 2016-2017 akan secara formal diimplementasikan pada tahun 2017-2020. Selanjutnya pada tahapan ketiga,pasca-2020 akan berfokus pada peningkatan jenis trading products Periode 2003-2011.

Elaborasi di atas memberikan deskripsi bahwa upaya transformasi Cina dalam merespons perubahan iklim dan isu lingkungan  bukan sekedar menjadi kewajiban yang diamanatkan oleh sistem internasional melalui berbagi forum-forum KTT yang membahas isu lingkungan tetapi lebih kepada kesadaran bahwa lingkungan hidup adalah ‘rumah’ kita bersama.