Sebagai sebuah pilihan sikap dalam merespon keberagaman, toleransi mengajukan syarat dalam fungsi reseptifitasnya, bahwa perbedaan hanya dapat diterima sampai pada batas-batas tertentu, dibawah kekuasan subjek sebagai otoritas primer – yang berhak menentukan batas-batas tersebut. Toleransi tidak benar-benar menerima segala perbedaan identitas kemanusiaan – suku , agama, ras, budaya dan lain-lain – sebagaimana dalam perspektif mainstream, oleh itu secara inheren toleran juga intoleran.

Toleransi sebagai jembatan penghubung lintas-identitas memiliki fungsi ganda; merangkul yang satu sembari menyingkirkan yang lain, memiliki kemampuan reseptif menerima kedatangan “yang lain” dan sekaligus mengantisipasi ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu dapat muncul sebagai akibat kedatangan “yang lain”. Dalam toleransi, “yang lain” adalah kuman, bakteri jahat, sumber penyakit yang mengancam dan karenanya kedatangannya harus diantisipasi: Sebagai antibodi, toleransi memberikan kekebalan— tetapi “yang lain” tetap saja kuman atau sumber penyakit.

Pandangan inilah yang menjadikan toleransi itu sendiri tidak dapat dijadikan sebagai landasan moral lintas identitas, karena masih memungkinkan adanya celah kekerasan sebagai gerakan tandingan, sebuah inversi dalam gerak dekonstruksi yang dapat terjadi dikemudian hari. Sehingga, kedamaian sosial dari toleransi hanyalah  keharmonisan semu sesaat yang kapan saja bisa hilang, ketika gerakan tandingan atau sebuah gerakan inversi itu terjadi.

Jacques Derrida meragukan konsep toleransi yang dipahami saat ini dapat menciptakan keharmonisan antar sesama. Menurutnya, toleransi tidak memadai dijadikan sebagai landasan moral relasi antar-indentitas, karena didasarkan pada sistem oposisi identitas-identitas yang sejak awal diposisikan secara tak setara. Begitupun juga dengan yang lain, seperti Diana L. Eck, Arnold Toynbee, Albert Dondeyne, sebagaimana pendapat mereka berikut ini.

Urgensi Melampai Toleransi

Menurut Derrida, asal usul toleransi sesungguhnya bersifat keagamaan (religius) – khususnya kristianitas, yang menurutnya justru membuat toleransi itu sendiri menyimpang dari semangat yang ingin dimaksudkan oleh kata toleransi itu sendiri. Dalam ikhtiarnya, Derrida berusaha untuk melampaui semangat keagaaman tersebut dan membebaskan toleransi dari seperti yang dipahami Kant dan dalam perspektif mainstream pada umumnya.

Dalam kritiknya terhadap toleransi versi Immanuel Kant, Derrida memiliki catatan penting, bahwa toleransi harus dibongkar dalam matriks kristiani yang menjadikan toleransi sebagai laku dan sikap paternalistis, dan diarahkan untuk melampaui semangat keagamaan yang justru menyebabkan toleransi menjadi konsep yang tak netral.

Dalam pandangan paternalistis tersebut, orang lain (the other) sebagai objek tidak dipandang dalam posisi yang setara dengan subjek. Subjek  dipandang superior dan objek sebagai yang lain (the other) dipandang inferior atau bawahan. Relasi antar subjek-objek tidak pernah dipandang sepadan, melainkan hierarkis. Oposisi identitas antara subjek-objek menjadi tak terhindarkan. Akibatnya, keberadaan orang lain (the other) sebagai objek yang berbeda secara identitas akan tampak sebagai ancaman terhadap keutuhan identitas subjek.

Selain Derrida, Diana L. Eck, direktur The Pluralism Project di Universitas Harvard, Amerika Serikat, tentang pluralisme – yang memilki kaitannya dengan toleransi – dalam penjelasan resminya yang berjudul “What is Pluralism?” dan diulangi dalam “From Diversity to Pluralism” (masing-masing bisa diakses dan dibaca pada http://pluralism.org/pluralism/what_is_pluralism.php, dan http://pluralism.org/encounter/todays-challenges/from-diversity-to-pluralism/) menyatakan salah satunya bahwa “pluralism is not just tolerance”.

Lebih jauh lagi, beliau menyinggung tentang toleransi dalam keynote addressnya yang berjudul “A New Religious America: Managing Religious Diversity in a Democracy: Challenges and Prospects for the 21st Century” pada MAAS International Conference on Religious Pluralism in Democratic Societies, di Kuala Lumpur, Malaysia, Agustus 20-21, 2002. Lebih lanjut ia berkata dalam keynote addressnya ini:

… Meski tak diragukan lagi toleransi itu selangkah lebih maju daripada intoleransi, ia tidak menuntut orang-orang yang bertetangga baru untuk tahu sedikit pun antara satu dengan lainnya. Toleransi muncul dari pihak yang kuat posisinya. Saya dapat toleran dengan banyak kelompok minoritas jika saya kuat (berkuasa), tapi jika saya sendiri dari kelompok minoritas, apa artinya toleransi? 

 

Karena itulah, seringkali sejarah konsep dan laku toleransi memihak sekaligus dipahami lebih sebagai dalih, alasan, dan argumentasi pihak dan kekuasaan yang lebih kuat atas “yang lain” dan “yang asing”. Toleransi dalam sejarahnya terkontaminasi oleh semangat bubuhan teologiko-politik kekuasaan yang memandang “orang lain” sebagai pelengkap semata.

Diana L. Eck melanjutkan:

 Suatu masyarakat yang betul-betul pluralis perlu melampaui toleransi menuju pemahaman yang konstruktif… Toleransi dapat menciptakan iklim pengekangan-diri, tapi bukan iklim (saling) memahami. Toleransi adalah pondasi yang sangat rapuh dan rentan bagi sebuah masyarakat yang beragam agama, dan di dunia dimana kita hidup sekarang ini, ketidak-tahuan kita antara satu dengan lainnya ongkosnya (yang harus dibayar) akan semakin mahal.

Kaum pluralis tidak mengingkari pentingnya toleransi, “There is no question that tolerance is important,” kata Eck dalam makalahnya yang lain (“From Diversity to Pluralism”), tapi segera setelah itu ia tambahkan: “but tolerance by itself may be a deceptive virtue” (tetapi toleransi itu sendiri boleh jadi menjadi suatu budi-pekerti/kebaikan yang menipu). Pandangan miring terhadap toleransi ini sebetulnya sudah mulai dilantunkan kalangan pemikir pluralis semenjak tahun 60-an pada abad ke-20 yang lalu.

Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris terkemuka sudah mewanti-wanti bahwa :

“Toleransi tidak akan memiliki arti yang positif,” bahkan “tidak sempurna dan hakiki, kecuali apabila manifestasinya berubah menjadi kecintaan.

Selain itu, Albert Dondeyne misalnya, ia menyatakan :

Mari kita catat bahwa apa yang dahulu dinamakan toleransi, kini telah dianggap sebagai sebuah ekspresi ketidaktoleranan yang sistematis. Dalam istilah lain, toleransi dengan begitu hampir sinonim dengan intoleransi yang moderat.

Oleh itu, untuk merawat keberagaman penting kiranya untuk bersikap melampaui toleransi yang memungkinkan bagi terciptanya situasi kemanusiaan yang harmonis di masa yang akan datang (to come).

Pilihan Sikap Alternatif

Michael Walzer, dalam esai “provokatifnya” On Toleration (1997), dapat membuka banyak ranah problematis yang menantang jika persoalan toleransi mau dibicarakan secara serius. Toleransi sebagai suatu sikap, menurut Walzer, merujuk pada berbagai matra di dalam suatu garis kontinum.

Pertama, yang mencerminkan toleransi keagamaan di Eropa sejak abad ke-16 dan ke-17 adalah sekadar penerimaan pasif perbedaan demi perdamaian setelah orang merasa capek saling membantai. Jelas ini tidak cukup dan karenanya dapat dicandra gerak dinamis menuju matra kedua: ketidakpedulian yang lunak pada perbedaan. Di situ sang liyan diakui ada, tetapi kehadirannya tidak bermakna apa-apa. 

Matra ketiga melangkah lebih jauh: ada pengakuan secara prinsip bahwa sang liyan punya hak-hak sendiri sekalipun mungkin ekspresinya tidak disetujui. Matra keempat bukan saja memperlihatkan pengakuan, tetapi juga keterbukaan pada yang lain, atau setidaknya keingintahuan untuk lebih dapat memahami sang liyan. 

Posisi paling jauh dalam kontinum ini, yakni matra kelima, tidak sekadar mengakui dan terbuka, tetapi juga mau mendukung, atau bahkan merawat dan merayakan perbedaan, entah karena alasan estetika-religius (keragaman sebagai ciptaan Allah) entah karena keyakinan ideologis (keragaman merupakan tanah subur bagi perkembangan umat manusia).

Gradasi toleransi (kendatipun sudah tak tepat lagi untuk menyebutnya sebagai toleransi dengan kekurangan konsep toleransi sebelumnya) tersebut diatas dari yang paling buruk sampai yang paling baik.

Walzer menawarkan asimilasi individu dan pengakuan hak-hak kelompok. Keduanya merupakan proyek demokrasi modern, dimana toleransi dilandaskan pada hak-hak individu sebagai warga negara tanpa memandang keanggotaannya dalam suatu kelompok primordial. Dengan itu, proyek modernis yang mau memasukkan semua individu kedalam sistem demokrasi (the politics of inclusion, meminjam istilah habermas) dapat berlangsung.

Tetapi, Wazer mengingatkan bahwa proyek ini berwajah ganda; pada satu pihak ada pergulatan untuk masuk menjadi warga yang setara, tetapi pada pihak lain, karena tuntutan hak-hak kelompok, khususnya kelompok minoritas, untuk bersuara, memperoleh tempat, dan menjalankan politiknya dapat juga berarti pemisahan (separation).

Sementara itu, Derrida menawarkan, untuk menghadapi intoleransi atau mengisi kekurangan konsep toleransi, ia menawarkan keseranggahan/keramah-tamahan (hospitality), Berbeda dari toleransi, kesanggrahan tidak pernah menempatkan "yang lain" sebagai alter-ego, melainkan sebagai "sesuatu " yang benar-benar lain, "yang lain" sebagai "yang sepenuhnya lain". Sejauh "yang lain" dipahami di luar batas-batas konseptualisasi, maka kesanggrahan menuntut kepada setiap orang untuk menjadi tuan rumah (host) yang secara terbuka menyambut kedatangan "yang lain", bahkan bila "yang lain" tersebut tak disukai, menakutkan, atau membahayakan dirinya sekalipun.

Beda halnya dengan Diana L. Eck, Ia menawarkan pluralisme, penekanan pluralisme lebih pada “kesamaan” atau “kesetaraan” (equality) dalam segala hal, termasuk “beragama”. Setiap pemeluk agama harus memandang sama pada semua agama dan pemeluknya. Pandangan ini pada akhirnya akan menggerus konsep keyakinan ”iman-kufur”, ”tauhid-syirik”, dalam konsepsi Islam.

Akhirnya, dalam konteks ke-Indonesia-an dengan keberagamannya yang kaya, kita diharapkan untuk mampu sampai pada matra kelima dalam gradasi toleransinya Michael Walzer. Gerakan sosial dan kesadaran masyarakat sipil umumnya, yang mengkhawatirkan kedamaian sosial dan disintegrasi bangsa, penting untuk mempertimbangkan dapat berlaku lebih dari sekedar toleransi.  Karena untuk mewujudkan Indonesia yang harmonis, butuh pelaku-pelaku harmonis, yang dapat memilih pilihan sikap yang lebih ramah dan damai.

Mengingat persoalan kita hari ini yang jauh lebih kompleks, keragaman individu dan kelompok—perbedaan budaya, etnisitas, atau ras—bertumpang tindih dengan ketimpangan kelas sosial-ekonomi semakin memperparah keadaan. Sejarah mencatat dalam situasi seperti ini, praktik-praktik intoleran bisa berlangsung sangat destruktif. Oleh itu, sebagaimana Arnold Toynbee berkata “Toleransi tidak akan memiliki arti yang positif,” bahkan “tidak sempurna dan hakiki, kecuali apabila manifestasinya berubah menjadi kecintaan”.



Referensi

------------------------

https://insists.id/pluralisme-kerancuan-istilah-dan-pemahaman/

http://www.fushilat.com/lsaf/Ide/tabid/928/ID/5006/Melampaui-Toleransi-Filsafat-Jacques-Derrida-tentang-Kesanggrahan.aspx

http://pluralism.org/what-is-pluralism/

http://pluralism.org/encounter/todays-challenges/from-diversity-to-pluralism/

http://firsta-tesismanajemenkonflik.blogspot.co.id/2013/02/toleransi.html