Gejolak Papua memanas. Rakyat Papua di hampir semua kota di Papua turun jalan menentang ujaran rasial yang terjadi di Surabaya, persekusi di Malang, dan pemasangan spanduk serta pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Semarang. 

Dalam aksi, mereka menolak rasialisme dan menuntut pemerintah Indonesia agar diberikan kebebasan hak penentuan nasib sendiri (the rights self-determination). Ini sebagai solusi untuk mengakhiri rasialisme maupun semua persoalan di Papua selama ini. 

Di beberapa kota, seperti Manokwari, Sorong, Fak-Fak, dan Jayapura, dilakukan aksi pembakaran kantor-kantor pemerintahan dan pusat ekonomi. 

Pemerintah Indonesia merespons situasi dengan mematikan jaringan internet. Tetapi menurut keterangan Menkopolhukam, Wiranto, bukan dimatikan, melainkan dilemotkan. Selain itu, ribuan personel aparat TNI-Polri dikirim ke Tanah Papua—Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Selain itu, Panglima TNI dan Kapolri berkantor di Papua selama seminggu. Dalam keterangan persnya di Jayapura, Kapolri Tito Karnavian menetapkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai aktor di balik situasi di Papua. Sehingga dengan sigap dilakukan penangkapan terhadap sejumlah aktivis di Jakarta sebanyak 6 orang. 

Di Papua, beberapa aktivis ditahan, di antaranya: pimpinan ULMWP, Buchtar Tabuni, Ketua Umum KNPB Agus Kossay, mantan Ketua BEM Uncen, Fery Boom Kombo, Alexander Gobay, Ketua BEM USTJ, Steven Itlay Ketua KNPB Mimika, dan sejumlah aktivis lainnya.

Pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam Wiranto juga menyebut ada keterlibatan asing dalam kericuhan di Papua. 

Dalam situasi demikian, tiba-tiba diberitakan bahwa sebanyak 61 orang datang ke Istana bertemu dengan Presiden Jokowi. Kedatangan tim ini difasilitasi oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Waseso. 

Tim tersebut menyampaikan 9 poin usulan langsung kepada Presiden Jokowi. Salah satu poin meminta dibangunnya istana negara di Papua. Ketua Tim, Abisay Rollo, bahkan berjanji akan memberikan tanah seluas 10 hektare untuk pembagunan istana.

Sebagaian besar menolak pertemuan itu yang dianggap tidak mewakili suara rakyat Papua dari 7 wilayah adat masing-masing: Mamta, Sairery, Bomberay, Domberai, Anim Ha, Lapago, dan Meepago; serta semua elemen rakyat Papua. Pertemuan itu dinilai tidak menyentuh hal-hal substansial tentang persoalan Papua.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, “Saya tidak tahu tentang pertemuan itu. Dalam kapasitas apa mereka datang bertemu juga saya tidak tahu." 

Enembe juga menekankan bahwa persoalan di Papua ini bukan persoalan sederhana yang bisa diselesaikan dengan membangun Istana Presiden di Papua atau Asrama Mahasiswa Nusantara ataupun pemekaran wilayah.

Lantas, kedatangan Tim 61 itu menimbulkan berbagai pertanyaan, mereka mewakili siapa? Apa kepentingan mereka? 

Salah satu yang hadir adalah Ramses Ohee, seorang veteran Barisan Merah Putih di Papua. Kedatangan Ramses tidak lain adalah bagian dari praktik tradisionalnya menjaga kedaulatan NKRI di Papua. 

Selain itu, Rasmes dan juga beberapa orang tua yang hadir di istana tidak punya pengaruh dalam masyarakat. Beberapa orang di antaranya bukan datang dari Papua, tetapi dari beberapa kota di Jawa. 

Kehadiran mereka menimbulkan luka mendalam bagi rakyat Papua, di mana beberapa orang menjadi korban penembakan aparat. Di Deiyai, sebanyak 8 orang menjadi korban. Di Jayapura, 2 orang meninggal dan 16 lainnya mengalami luka berat atas serangan ormas Nusantara.

Selain itu, berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua belum selesai. Persoalan lain adalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi industri, pembungkaman ruang demokrasi, dan sejumlah persoalan lainnya. Semua  ini dihadapi rakyat Papua sejak wilayah Papua dianeksasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui keterlibatan pihak internasional pada 1 Mei 1963 hingga sekarang.

Serangkaian kejahatan kemanusiaan dalam upaya memenangkan PEPERA 1969, dan setelah dilaksanakan PEPERA di mana Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1978-1998. Terakhir, operasi Militer di Mapnduma di bawah komando Prabowo Subianto.

Berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya, seperti Biak Berdarah 1998, Wasior Berdarah 2001, Wamena Berdarah 2003, Abepura Berdarah 2006, penembakan Opinus Tabuni 2008, penembakan Mako Tabuni 2012, Paniai Berdarah 2014, Dogiay, Deiyai, Yahukimo, Asmat, dan wilayah lainnya.

Terbaru, masyarakat Nduga mengungsi ke berbagai tempat, seperti Wamena, Yahukimo, Lani Jaya, Asmat, dan Timika, akibat operasi Militer yang dilakukan sejak 4 Desember 2018 lalu. Markus Haluk dalam buku Tragedi Nduga mengungkap, lebih dari 185 orang tewas terbunuh dalam peristiwa ini. Belum termasuk kerugian ternak, rumah,m dan lainnya.

Operasi Militer juga dilancarkan di Puncak Papua. Sebanyak 800 orang mengungsi dari Distrik Gome. Dalam operasi ini, satu siswa tertembak dan seorang lansia terbakar dengan rumah Honai.

Dalam kondisi seperti itu, rakyat Papua tidak menerima kehadiran Tim 61 yang mengatasnamakan rakyat Papua. Sekaligus memberikan tuntutan di luar dari apa yang dikehendaki oleh rakyat Papua, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri atau referendum di bawah pengawasan PBB. 

Para petinggi di Indonesia, mulai dari Menkopolhukam, Kepala Staf Kepresidenan, Akademi, memberikan pendapatnya bahwa pintu referendum untuk Papua tertutup. Mahfud MD mengatakan referendum tidak berlaku. Namun rakyat Papua meyakini bahwa rederendum akan terjadi di Papua atas perjuangan rakyat Papua.

Sementara itu, kelompok solidaritas terus berdatangan dari negara-negara Asia lainnya, seperti Filipina, Malaysia, dan Hongkong. Di Pasifik, seperti dari Vanuatu, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, Fiji. Dan juga dari Australia dan Eropa.