Pemerintahan terbatas menjadi esensi atau pokok pemikiran John Locke. Gagasan ini muncul pertama kali sebagai bentuk perlawanan terhadap pendapat Sir Willem Filmer yang mengatakan bahwa kekuasaan didasarkan pada warisan seperti yang terdapat pada hubungan keluarga.

Locke sangat menolak pendapat tersebut karena dapat memunculkan suatu pemerintahan yang absolut dan menghasilkan pemimpin yang otoriter yang dapat menganulir kebebasan berpendapat dari masyatakat. 

Lebih lanjut, Locke menentang argumentasi atau pendapat dari Filmer – penulis Patriarcha or The Natural Power of Kings – yang menyatakan bahwa Raja di Inggris mendapatkan suatu hak kekuasaan yang mutlak dari Tuhan dan hak tersebut diturunkan secara turun-temurun dari Adam. Dengan demikian hak raja Inggris untuk memerintah merupakan hak alami yang mutlak menjadi milik mereka. 

Locke menemukan kerancuan dalam konstruksi pemikiran tersebut. Sebab menurutnya bagaimana mungkin kita dapat mengetahui bahwa seseorang memiliki hak istimewa yang secara jelas diturunkan oleh Tuhan melalui Adam? Tentunya akan sangat sulit untuk membuktikan kebenaran tersebut.

Atas dasar tersebut, maka John Locke berpendapat bahwa setiap manusia adalah sama, memiliki hak dan kebebasan individual yang sama untuk mengatur kehidupannya. Tidak ada yang terlalu istimewa sejak semua manusia adalah sama. Locke menegaskan kembali bahwa dengan menganggap raja memiliki hak untuk memimpin dari Tuhan, maka telah melegitimasi kekuasaan mutlak itu sendiri, yang pada akhirnya mengisolasi kebebasan publik untuk berpendapat. 

Hal ini yang dianggap tidak adil, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan restrukturasi dalam tubuh pemerintahan Inggris kala itu. Dalam konteks tersebut, John Locke menggagas pendapat mengenai pemerintahan terbatas. 

Menurut John Locke, pemerintahan terbatas adalah suatu pemerintahan yang dapat menjamin kebebasan individu. Ia menegaskan bahwa hanya melalui pemerintahan yang terbatas kekukasaannya hak-hak individu dalam suatu negara dapat dijalankan dengan baik dan utuh. 

Namun Locke tidak sependapat dengan Hobbes perihal konsepsi kebebasan. Locke pada dasarnya menginginkan kebebasan yang mengandung batas-batas yang ditentukan oleh hukum alam. Lebih lanjut, hukum alam ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dibenarkan merusakkan orang lain dalam soal hidup-matinya, kesehatannya, kemerdekaannya, ataupun miliknya.

Namun sering kali terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan hukum alam tersebut. Sehingga diperlukan suatu lembaga atau kekuasaan politik yang memiliki hak secara legal untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu negara. Selain itu, pentingnya pemerintahan terbatas adalah untuk mencegah absolutisme raja. Sehingga masyarakat dalam suatu negara dapat turut memberikan penilaian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada

Dengan demikian, raja pun tidak semena-mena dalam memutuskan dan menjalankan kebijakan politik, namun dapat mendengarkan dan mengakomodasi pendapat rakyat. Hal ini harus diwujudkan untuk mencapai sistem politik yang ideal dalam suatu negara.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang terbatas yang tidak terpusat atau tersentralisasi pada satu pihak tertentu, maka Locke mengusulkan gagasannya mengenai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif dalam naskah Two Treatises of Government.             

Menurutnya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang dipercayakan kepada orang-orang pelaksana hukum untuk membuat aturan hukum atau perundang-undangan dan mereka sendiri harus tunduk pada aturan hukum yang telah dibuat tersebut. 

Selanjutnya, terdapat kekuasaan eksekutif yang berfungsi untuk memastikan penerapan dan pelaksanaan yang berkelanjutan dari aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan legisilatif. Kekuasaan eksekutif juga berkewenangan untuk pelaksanaan hukum masyarakat di dalam masyarakat dan urusan-urusan pemerintahan di dalam negara. 

Sementara itu, kekuasaan federatif ditujukan untuk mengurusi pengaturan keamanan dan kepentingan umum berkenaan dengan pihak luar. Dengan adanya pembatasan kekuasaan tersebut, maka mampu mencegah absolutisme raja dan memastikan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Hak Milik

Pemikiran John Locke terkait dengan hak milik, dilatarbelakangi oleh aliran Stoa—hukum kodrat yang menyatakan bahwa keadilan diperlukan untuk kemaslahatan bersama—seperti halnya mengerahkan manusia untuk menggunakan hak milik bersama demi kepentingan bersama maupun hak pribadi demi kepentingan pribadi masing-masing. Selain itu, Locke juga dipengaruhi oleh dua pemikir lain, yaitu Grotius dan Pufendorf. 

Secara garis besar, Grotius menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam atau dunia merupakan hak milik bersama. Semua manusia memiliki hak yang sama untuk menggunakannya. 

Di samping itu, Grotius menyatakan bahwa melalui pekerjaan, seseorang dapat mempunyai klaim yang sah atas barang-barang pribadi yang menjadi miliknya. Maka dari itu John Locke kemudian mengikuti gagasan Grotius mengenai kepemilikan bersama yang diperoleh melalui alam dan kepemilikan pribadi yang diperoleh dari pekerjaan.

Kemudian, Pufendrof juga memengaruhi pemikiran John Locke atas konsep hak milik yang dicetuskannya. Pemikiran Pufendrof adalah hasil pengembangan pemikiran Grotius mengenai hak milik pribadi. 

Menurut Pufendrof, hak milik pribadi merupakan suatu hak kepemilikan seseorang yang tidak lagi menjadi milik orang lain. Karena, sejatinya, manusia sejak awal mula sudah memiliki barang milik pribadi, bukan hanya milik bersama. Dengan adanya hak milik pribadi ini, maka muncul hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia yang akan berdampak pada timbulnya suatu konflik. 

Untuk mencegah konflik timbul, diperlukan adanya peraturan yang disepakati bersama. Namun Pufedorf tetap menjunjung tinggi bahwa hak milik pribadi merupakan suatu hak asasi bagi manusia, setiap manusia memiliki barang milik sesuai dengan kehendak Tuhan. John Locke mengambil beberapa gagasan yang dicetuskan oleh Pufendrof terkait hak milik adalah hak asasi manusia yang diperoleh sejak lahir, maka negara pun harus berperan dalam melindungi hak tersebut.

Maka dari itu, John Locke menulis dalam bukunya The Second Treatise bahwa manusia sesuai pada kodratnya memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya sendiri, hak untuk mempertahankan hidup manusia secara keseluruhan, hak untuk hidup, dan memiliki hak atas semua sarana yang memungkinkan manusia untuk hidup layaknya sebagai manusia

John Locke dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat dua argumentasi yang memperkuat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu, baik untuk hidupnya sendiri maupun segala sarana untuk mendukung hidupnya. 

Argumen pertama adalah karena hak milik pribadi atas dasar pemberian Tuhan untuk dimiliki secara bersama, di sisi lain Tuhan juga telah memberi manusia akal sehat untuk menggunakan pemberian tersebut sebaik-baiknya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, semua manusia memiliki hak yang sama untuk menggunakan sumber-sumber daya alam bagi kelangsungan hidupnya

Argumen kedua adalah mengenai hak milik pribadi yang diperoleh melalui pekerjaan. Locke berpendapat bahwa kerja merupakan dimensi mendasar dari hidup manusia untuk melegitimasi milik umum menjadi milik pribadi. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kerja dapat membuat peralihan kepemilikan barang-barang dari milik bersama menjadi milik pribadi atas jerih payah yang dilakukan.

Daftar Referensi 

  1. Keraf, Sony. 1997. Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi. Yogyakarta : Kanisius
  2. Locke, John. 1823. Two Treatises of Government. Mc Master University, New Edition, Vol 10
  3. Noer, Deliar. 1997.  Pemikiran Politik Barat, Bandung: Penerbit Mizan