Riuh redam pesta demokrasi daerah di tahun depan sudah tampak di depan mata. Terlebih bagi warga Jakarta, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rasanya akan menjadi momentum special. Basuki Tjahaya Purnama yang memutuskan ikut kembali dalam Pilkada esok akan menggantungkan nasibnya pada warga Jakarta.

Dari beberapa jajak pendapat elektabilitas, Ahok, begitu ia kerap disapa, masih berada di urutan teratas.[1][2] Namun, munculnya nama Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono patut mendapat perhatian karena akan menjadi pesaing kuat. Untuk nama kedua, meski belum sepopuler dua nama lainnya dapat menjadi kuda hitam.

Berada pada urutan teratas dalam jajak pendapat tidak serta-merta memastikan Ahok terpilih kembali. Terlebih, dalam beberapa waktu terakhir muncul reaksi-reaksi keras masyarakat atas gaya kepemimpinannya yang keras dan kebijakannya yang dinilai tidak pro-rakyat.

Berbagai kebijakan yang ia ambil, menurut mereka hanyalah perpanjangan tangan dari konglomerat-konglomerat trans-nasional. Reklamasi misalnya, mendapat perlawanan hebat dari aktivis, nelayan, mahasiswa, dan jaringan-jaringan lain karena tidak memikirkan nasib nelayan dan juga mengakibatkan rusaknya tatanan ekosistem laut.

Persoalan reklamasi hanyalah satu dari berbagai isu yang menjadi jalan terjal Ahok. Terlepas dari salah-tidaknya ia, yang pasti reaksi atas kebijakannya makin santer berhembus, namun tulisan ini tidak fokus pada hal ini. Sikap kritis adalah sebuah kewajiban dan saya mengapresiasinya, namun cara penyampaiannya tentu tidak boleh asal-asalan.

Juga, sikap kritis ini tidak boleh menyerang hal-hal yang pribadi. Inilah yang akan coba saya gugat dan pertanyakan karena sudah umum rasanya, isu SARA yang menyerang Ahok beredar di dunia maya maupun nyata. Kita setidaknya pernah mendengar satu khutbah Jum’at yang isinya kurang-lebih sama, memprovokasi kebencian lewat SARA.

Saya perlu menegaskan bahwa tulisan ini bukan kampanye atau menyudutkan salah satu calon. Jika itu yang pembaca inginkan, maka saya menyarankan untuk tidak melanjutkan tulisan ini.

Baik, mari kita lanjutkan.

Kemudian, terkait dengan judul di atas, apa hubungan hate speech dan SARA? Dan apa hubungan keduanya dengan standar ganda?

Definisi Hate speech (ujaran kebencian) adalah:

“[…] speech that attacks a person or group on the basis of attributes such as gender, ethnic origin, religion, race, disability, or sexual orientation”.[3]

Yang artinya kurang lebih: “ujaran yang menyerang seseorang atau sekelompok orang berdasarkan atribut-atributnya, seperti gender, suku/etnis, agama, ras, disabilitas, dan orientasi seksual.” Inilah yang dimaksud dengan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-golongan).

Permasalahan SARA ini mendapat perhatian serius dari masyarakat dunia. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yaitu sebuah pakta multilateral yang berkomitmen terhadap hak asasi, politik, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat menyatakan bahwa segala pembelaan terhadap kebencian atas negara, ras, atau agama yang mengandung penghasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.[4] Indonesia sendiri menandatangani pakta ini pada tahun 2006.

European Court of Human Rights (ECHR) yang juga concern di bidang yang sama pernah menangani kasus kebencian atas agama pada tahun 2004. Pada kasus itu, pemohon dituntut ke pengadilan karena memasang sebuah poster di jendelanya. Poster dari Partai Nasional Inggris -partai ekstrem kanan- itu mencantumkan kalimat “Islam out of Britain – Protect the British people” disertai gambar Twin Tower yang terbakar.

Pemohon meminta banding atas kasusnya karena ia merasa kebebasan berpendapatnya dalam Pasal 10 ECHR dilanggar dan dicederai.[5] Namun, bandingnya ditolak karena ia melanggar Pasal 17 mengenai Penyalahgunaan Atas Hak-hak.[6] Kebebasan berpendapat yang dijadikan alasan pemohon seperti dalam Pasal 10 tersebut ditolak karena penyerangan kepada kelompok agama tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dijamin dalam Konvensi, yakni toleransi, perdamaian sosial, dan non-diskriminasi.

Indonesia sendiri sudah membuat aturan hukum tentang hate speech pada tahun 2015 lalu dengan dikeluarkannya Surat Edaran oleh Kapolri bernomor SE/6/X/2015. Menurut surat edaran tersebut, ujaran kebencian adalah tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, dan semua tindakan yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. [7]

Kasus lain yang juga sempat heboh adalah karikatur Nabi Muhammad dari sebuah majalah Prancis, Charlie Hebdo. Setelah rilisnya karikatur ini, terjadi pembantaian massal yang menewaskan 11 orang di kantor majalah tersebut. Atas nama freedom of speech, sebagian masyarakat mengutuk aksi pembantaian keji tersebut dan membela Charlie Hebdo, sementara sebagian lain justru mengutuk freedom of speech yang sudah melewati batas dan menganggap pembantaian tersebut adalah konsekuensinya. Perbedaan pandangan ini menimbulkan perdebatan yang memunculkan tanda tanya besar mengenai definisi dan batasan freedom of speech.

Pasal 19 dari Universal Declaration of Human Rights menyatakan:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”[8]

Freedom of speech diatur untuk menjamin hak-hak individu dalam masyarakat. Freedom of speech juga merupakan hal yang fundamental dalam demokrasi karena setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengungkapkan pendapatnya. Richard Moon berargumen bahwa nilai dari freedom of speech dan freedom of expression terletak pada interaksi sosial. Dalam ruang sosial setiap orang berhak berpartisipasi menyalurkan aspirasinya pada hal apapun, termasuk politik.

Namun, bukan berarti freedom of speech atau freedom of expression tidak memiliki batasan, pornografi misalnya. Hak untuk membuat atau mengkonsumsi pornografi dibatasi karena proteksi atas tubuh dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya. Catherine MacKinnon (1987) berargumen bahwa pornografi dapat merugikan dan merusak karena mengandung eksploitasi, penindasan, subordinasi, dan melemahkan hak sipil wanita.

Di atas kertas, persoalan hate speech ini tampaknya mudah ditangani, namun praktek di lapangan berkata sebaliknya. Freedom of speech (kebebasan berpendapat) kadang bertumpang-tindih dengan hate speech seperti dua kasus di atas. Bagaimana, misalnya, menjamin bahwa kritik terhadap gagasan tidak termasuk dalam hate speech? Jika kita melakukan ajakan untuk mewaspadai kelompok radikal dan reaksioner, apakah juga termasuk hate speech? Surat Edaran Kapolri bagi saya beresiko menimbulkan multi-tafsir atas pencemaran nama baik, sama halnya seperti Pasal karet UU ITE. 

Mari kembali pada kasus SARA yang menyerang Ahok. Ia dilabeli sebagian kelompok dengan sebutan kafir, Cina, komunis, dan lain-lain. Sebagian dari kita bereaksi serius dengan mengutuk pelabelan itu, sebagian lainnya mengamini dan merasa biasa saja. Kita lihat kembali contoh nyata pada Pilpres 2014 lalu.

Saat salah satu calon diserang dengan isu SARA sebagian dari kita menentangnya, namun saat calon lain mengalami hal serupa kita malah ikut mengamini dan merasa itu benar adanya. Jika logika ini diteruskan maka akan berakibat fatal. Inilah standar ganda yang saya maksudkan. Tidak bisa kita teruskan logika ini hanya karena urusan politik, apalagi politik dalam arti sempit.

Isu SARA ternyata menimbulkan dampak yang serius. Stereotype terhadap satu golongan akan terjadi tanpa disadari dengan gencarnya isu SARA. Misalnya, saat masyarakat melihat seseorang yang berasal dari Indonesia bagian Timur, muncullah praduga-praduga negatif, seperti tukang mabok, tukang kelahi, preman, dsb. Praduga ini sungguh absurd. Sungguh naif rasanya jika kita mengabaikan fakta bahwa tukang mabok, tukang kelahi, atau preman juga banyak berasal dari Indonesia bagian Barat.

Jangan mudah memberi label bagi suatu golongan atau kelompok karena selain menjadi fallacy juga akan membuat standar ganda. Saat ada sekelompok orang meneriakkan kafir atau Cina kepada Ahok, kita langsung naik pitam dan menuduhnya melakukan hate speech. Namun, saat melihat seseorang dengan janggut tebal, jidat hitam, dan celana cingkrang kita dengan entengnya berteriak “Teroris!”.

Stereotype terhadap golongan lain juga akan menimbulkan alienasi. Dalam salah satu analisis, kasus penyerangan-penyerangan di Eropa yang mengatasnamakan agama disebabkan buruknya integrasi masyarakat Islam karena “terusirnya” mereka dari ruang publik. Kasus burqa vs bikini yang beberapa waktu lalu terjadi merepresentasikan hal ini. Pada 2011 pemerintah Prancis melarang penggunaan burqa, yang kemudian diikuti oleh Belgia dan Belanda.

Di satu sisi, burqa menyimbolkan penyangkalan total atas kebebasan dan kesetaraan gender. Di sisi lain bagi para fundamentalis, justru burqa menyimbolkan martabat perempuan dan ketaatan atas nilai-nilai keluarga, dan melihat bikini sebagai degradasi tubuh perempuan. Pertarungan ini tidak hanya sebatas pertarungan ide, namun merambat hingga kehidupan sosial. Terasingnya masyarakat Islam di Prancis kemudian memunculkan lone wolves yang siap melakukan jihad kapanpun, seperti kasus bom Paris dan pembantaian Bastille.

Oleh karena itu, hate speech yang bernada SARA dan menimbulkan sterotype bagi saya bagaikan bom waktu. Hanya butuh dipicu sedikit, lalu meledaklah ia. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi bukan? Karena ini semua bukan hanya tentang Ahok, namun tentang keadilan dan saling menghargai perbedaan, terlebih kepada mereka yang menjadi minoritas. Inilah mengapa kita harus melawannya.

Referensi

1. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/13/18571531/Survei.Cyrus.Elektabilitas.Ahok.Masih.Dominan.Dibanding.Calon.Penantangnya.dalam.Pilgub.DKI
2. http://news.detik.com/berita/3258229/survei-smrc-ahok-yusril-dan-risma-tiga-cagub-dki-teratas
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech
4. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
5. European Convention on Human Rights. Article 10.1. “Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.
6. European Convention on Human Rights. Article 17: Prohibition of abuse of the rights. “Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent that is provided for in the Convention.”
7. https://www.scribd.com/doc/288180419/Surat-Edaran-Kapolri-Mengenai-Penanganan-Ujaran-Kebencian#from_embed
8. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/