Garuk-garuk kepala. Itu reaksi alamiah pertama saya ketika mendapat kabar tentang kartu suara, dengan tekape Priok yang njekethek hoaks belaka. Berbagai kalangan menengarai cuitan politisi Demokrat, Andi Arief, melalui akun Twiitter pribadinya.

Yang lebih bikin kepala gatal, Tengku Zulkarnain ditengarai pula turut mengicaukan informasi serupa di akun Twitter miliknya. Bahkan, cuitan yang ditulis Wasekjen MUI ini lebih rinci dan memakai penanda huruf kapital pada kata-kata tertentu. Meski kemudian Dai yang aktif bermedsos ini telah menghapusnya, tetapi netizen kadung telah mengantongi skrinsyutnya. 

Hoaks kali ini patut menjadi keprihatinan bersama. Selain efeknya potensial memicu atmosfer yang tidak kondusif di lapangan, juga terasa sudah kebablasan. Dalam waktu relatif berdekatan sebelumnya, publik dibikin resah dengan lontaran hoaks alat cuci darah. Tentu masih segar dalam ingatan pula, hoaks penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu. Wajar bila sebagian kalangan mengecam keras hoaks kartu suara. 

Lebih-lebih ketika tokoh figur publik sekaligus elit lembaga ormas keagamaan, selevel Zulkarnain ikut mencuitkannya. Seakan mekanisme diri untuk cek dan ricek lebih dulu, informasi yang dijumpai atau diterima terabaikan. Warga biasa seperti saya dibuat terpikir, Ustadz masa gitu? Bahkan andai tweet-nya yang bermasalah itu diklaim hanya bentuk kritik, jelas dahi masih akan berkerut.

Maybe, sisihkan dulu pertanyaan siapa Capres yang akan tekor gara-gara seliweran hoaks kartu suara. Rakyatlah yang teramat dirugikan aslinya. Bagaimana pun kabar bodong macam itu, akan terus meracuni hingga kewarasan nalar lumpuh. Efek dominonya justru bisa menjadi gayung makan tuan yang sedang ambisius berebut tampuk kekuasaan. 

Berkenaan dengan itu, kepolisian sudah seharusnya mengusut sampai tuntas. Empat orang yang diduga terlibat sudah diamankan sekarang. KPU sendiri telah melaporkan kasus ini tanpa menyebut spesifik pihak tertentu. Dengan begitu, oknum-oknum yang diduga tersangkut sehingga hoaks kartu suara mencuat dan tersebar, justru terbuka kemungkinan untuk dimintai keterangan. 

Walau di satu pihak, Andi berkilah sekadar meminta pengecekan atas kabar yang diperoleh (entah dari mana?). Saya hanya bertanya-tanya tentang angka "1", dalam kaptur cuitannya sebagaimana terlihat saat acara dialog televisi soal ini. Belum lama berselang, Andi melempar pernyataan baru, aparat kepolisian menggerebek rumahnya di Lampung yang lagi-lagi memantik kegaduhan. Sementara, kerabatnya di daerah setempat menyampaikan klarifikasi sebaliknya.

Di pihak lain, Zulkarnain seolah setali tiga uang, juga berkelit atas cuitannya mengenai kartu suara yang ternyata hoaks. Alasannya, hanya bertanya disertai tanda tanya dalam postingannya saat itu. Dalihnya juga cuma share 2 menit (berikutnya menyebut 2-3 menit) kemudian dihapus olehnya. Sungguhkah? 

Karena cuitannya mengutarakan bagian informasi lebih detail -entah bermula dari rekaman suara terkait yang beredar- dan sempat menyebut salah satu stasiun televisi, maka boleh-boleh saja sebatas mempertanyakannya. Itu pun menyoal secara sederhana, bahkan cukup menyandingkan antar-pernyataan Zulkarnain sendiri. 

Tetapi, sebelum itu kiranya perlu dimafhumi sekurangnya tiga kesliyutan yang semakin mewabah belakangan. Pertama, berkembang asumsi bahwa pemakaian kalimat tanya sertamerta terbebas dari indikasi penyebaran hoaks. Apa dasar yang sahih hingga berasumsi demikian? 

Kedua, seringkali ketika postingan yang dirasa berindikasi penyebaran hoaks, jika telah dihapus lalu dianggap otomatis habis perkara. Anehnya, bahkan sekalipun menggunakan kalimat tanya. Bukankah itu terbilang inkonsisten dan apa landasan valid yang mendasari anggapan macam itu? Kedua hal tersebut bisa merebakkan sesat pikir dan kebiasaan asal menerbitkan postingan yang belum pasti di medsos. 

Ketiga, soal tweet yang (pernah) diposting Zulkarnain -sama halnya tulisan Andi- jika memang bertolak dari rekaman hoaks agitatif yang viral, bukankah kata "Kartu Suara" yang terdengar di dalamnya? Istilah yang rasanya tidak lazim dipakai bahkan dalam UU Pemilu, karena galibnya hanya "Surat Suara" dan "Kertas Suara" yang familiar di tengah komunikasi sosial maupun media. 

Ini pun sebatas menyorot inkonsistensi pemakaian kata "Kartu Suara" dari rekaman yang lantas berganti menjadi "Surat Suara", dalam postingan medsos yang dipersoalkan kini. Akankah dari sini menimbulkan konsekuensi tertentu? Bagi kalangan independen yang berkompeten soal analisis wacana, tak terlalu sulit memamahnya. Entah apa juga bisa menjadi rujukan untuk melacak siapa kreator sebenarnya. 

Nah, untuk cuitan Zulkarnain sendiri, saya hanya bertanya-tanya tentang bagian awal rangkaiannya. Bila mencandra dengan objek lain taruhlah, "7 kontainer plastik kemasan yang didatangkan dari negara Hoaksia sudah terbuka segel untuk paket berkode I? (Menyebut salah satu stasiun televisi)." 

Petikan itu saja dulu, lantaran kalimat lain berikutnya serasa hanya mengesankan asumsi subjektif dan justru akan semakin menyisakan pertanyaan. Nah, akankah terpikir antara "7 kontainer plastik kemasan yang didatangkan dari negara Hoaksia" dan frase "sudah terbuka segel untuk paket berkode I" menyiratkan dua hal berbeda dalam satu rangkaian? 

Apakah kalau mencuitkannya berarti mengamini kabar "7 kontainer plastik kemasan yang didatangkan dari negara Hoaksia" benar adanya? Padahal, ketika ditelusuri faktanya tidak ada, semisal karena memang belum digodok keputusan mendatangkannya. 

Mengingat, setelah menghapus cuitannya, Zulkarnain sendiri menulis ulang intinya, "KPU pastikan berita 7 Kontainer surat suara asal China tidak benar. Sudah dicoblos nomor 01 tidak benar (Menyebut salah satu stasiun televisi)." Jadi, apa memang seharusnya dipahami sebagai dua pilahan yang berbeda dan ketika berdiri sendiri tidak kehilangan makna? 

Belum lagi, Zulkarnain mengaku bahwa dirinya mencuit (setelah) merekam pemberitaan salah satu stasiun televisi dengan telepon genggamnya. Pada titik ini, perlu klarifikasi antarpihak bersangkutan yang lebih memadahi. Jika mengunyah seksama kembali, Wasekjen MUI ini patut diperiksa soal hoaks kartu suara? Tentu kepolisian yang berwenang memutuskan sepenuhnya. Hanya saja, rakyat biasa seperti saya, berharap kalangan yang berpredikat Ustadz atau dilabeli Ulama sedianya lebih mengedepankan teladan bernegara yang mendamaikan masyarakat luas.