Revolusi Islam Iran merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam sejarah politik internasional. Revolusi Islam Iran merupakan sebuah revolulsi rakyat yang berhasil meruntuhkan tirani Shah Mohammad Reza Pahlavi setelah berkuasa puluhan tahun. Revolusi ini juga menandakan kemunculan politik Islam Syiah ke puncak kekuasaan negara. Iran berubah dari bentuk monarki menjadi theodemokrasi dalam bentuk Republik Islam Iran. 

Dalam kajian hubungan internasional, revolusi Islam Iran Revolusi juga menandakan kemunculan identitas agama dalam percaturan politik internasional. Hal ini menarik karena “menantang” kajian hubungan internasional yang selama beberapa dekade dibangun atas konstruksi sekuler dengan “meminggirkan” pembahasan kekuatan politik agama. 

Revolusi Islam Iran juga menandakan perubahan signifikan dalam peta geopolitik Timur Tengah, di mana pada setelah Revolusi, Iran berubah dari sekutu dekat Amerika Serikat (AS) menjadi lawan negara adidaya tersebut. Yang menarik, pasca revolusi Islam, Iran memiliki idealisme untuk melawan kedzaliman di seluruh penjuru dunia, sebagaimana tercantum dalam konstitusinya:

“The Islamic Republic of Iran has as its ideal human felicity throughout human society, and considers the attainment of independence, freedom, and rule of justice and truth to  be  the  right  of  all  people  of  the  world.  Accordingly,  while  scrupulously  refraining from  all  forms  of  interference  in  the  internal  affairs  of  other  nations,  it  supports  the just  struggles  of  the  mustad'afun  against  the  mustakbirun  in  every  corner  of  the globe.”

Tantangan terhadap Iran

Tidak mudah bagi Iran untuk memperjuangkan idealismenya. Sejak kelahirannya pada 1979, Iran telah mendapat tantangan dari berbagai penjuru. Misalnya, AS memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah revolusi. AS mengatakan Iran termasuk dalam negara “poros setan” sedangkan Iran menyebut AS sebagai “setan besar”. 

Setelah peristiwa revolusi, Iran juga menghadapi sanksi ekonomi dari AS dan Eropa. Iran juga harus mengalami serangan berkepanjangan dari Irak yang berlangsung pada 1980-1988. Dalam perkembangan terbaru, Iran harus kembali berhadapan dengan AS, Israel, sekutunya di kawasan Timur Tengah. Misalnya, AS menyatakan keluar dari perjanjian Join Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang diteken oleh Iran, AS, Inggris, Rusia, China, Perancis, dan Jerman. 

JCPOA ditujukan untuk mencegah pengembangan tenaga nuklir Iran menjadi pengembangan senjata nuklir. Imbalannya adalah pencabutan bertahap sanksi ekonomi Iran. Tetapi kemudian AS secara sepihak menyatakan keluar dari perjanjian tersebut, dengan alasan perjanjian tersebut terlalu rapuh untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir.   

Selebihnya, AS justru kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran dalam dua gelombang, yaitu Agustus dan November 2018. AS memberi 12 prayarat yang harus dipenuhi Iran jika ingin terhindar dari sanksi AS. Tuntutan AS tersebut bahkan berkait dengan isu-isu yang sama sekali tidak berhubungan dengan masalah nuklir. 

Misal, Iran harus menghentikan dukungan terhadap kelompok perlawanan di Timur Tengah seperti Hamas, Palestinan Islamic Jihad, dan Hizbullah. Prasyarat lainnya misalnya Iran harus meninggalkan wilayah Syria, serta berhenti mengancam Israel. Serta tuntutan-tuntutan lainnya yang hampir pasti mustahil dipenuhi oleh Iran.

Kebijakan sanksi AS menyebabkan banyak perusahaan asing mencabut investasinya dari Iran. Sanksi ekonomi AS juga mengancam penjualan produksi minyak Iran disebabkan AS melarang negara lain membeli minyak dari Iran. Hal lain yang masih berkait dengan sanksi adalah melemahnya mata uang Iran terhadap Dollar hingga titik terendah dalam sejarah. 

Konsekuensi dari rangkaian sanksi adalah meningkatnya harga-harga di Iran. Terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Iran memprotes kesulitan ekonomi. Beberapa kelompok demonstran sekedar memprotes kenaikan harga, beberapa kelompok lainnya menginginkan Iran untuk tidak lagi terlalu terlibat dalam percaturan politik internasional yang menguras sumber daya ekonomi. 

Lebih jauh lagi, beberapa kelompok demonstran mengecam pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, serta menginginkan perubahan rezim dan sistem politik yang sedang berlaku di Iran. Namun gelombang demonstrasi tersebut kemudian diikuti dengan gelombang demonstrasi kelompok pendukung Republik Islam Iran dan rezim.

Tantangan lain yang dihadapi Iran adalah meningkatnya sikap permusuhan Israel. Permusuhan ini tidak hanya secara retorika, seperti ketika Netanyahu berbicara di forum PBB menuduh Iran memiliki rencana rahasia mengembangkan senjata nuklir. Permusuhan juga diwujudkan Israel dengan serangkaian serangan udara terhadap beberapa fasilitas militer Iran di Syria. Israel mengancam akan terus menyerang militer Iran selama Iran masih bercokol di Syria. Padahal kehadiran militer Iran di Syria adalah kehadiran legal berdasar undangan pemerintah Syria. 

Tantangan lain yang dihadapi Iran adalah ketegangan dengan Arab Saudi. Arab Saudi diperkirakan ingin membendung pengaruh Iran yang tengah menciptakan “poros bulan sabit Syiah” di kawasan Timur Tengah. Dalam sebuah analisis, disebutkan Saudi “rela” menjalin kerjasama rahasia dengan Israel serta meningkatkan kerja sama dengan AS untuk membendung “proyek” Iran tersebut. 

Terdapat analisis lain yang menyatakan bahwa Saudi sejak lama memainkan strategi isu sektarian dalam menghadapi Iran.  Tantangan lain yang dihadapi Iran berasal dari kelompok teroris. Serangan teroris pada 2018 telah terjadi dua kali, yaitu Juni 2018 dan September 2018 menyasar objek-objek vital di Iran dan simbol militer Iran.

Sikap Iran terhadap Berbagai Tantangan 

Iran tidak menyerah pada kondisi. Misal ketika menghadapi sanksi AS, Iran berupaya melakukan perlawanan diplomatik melalui tuntutan ke Mahkamah Internasional. Berkat kelihaian diplomat Iran, Mahkamah Internasional memenangkan Iran dalam kasus ini. Dasarnya adalah perjanjian persahabatan dan kerjasama ekonomi yang pernah disepakati AS dan Iran tahun 1955 masih berlaku. Iran juga terus berkomunikasi dengan negara-negara Eropa untuk menjamin agar negara-negara Eropa tidak mengikuti langkah AS. 

Dalam melawan isu sektarian yang dilakukan Saudi, Iran berusaha menciptakan image sebagai negara Islam dengan orientasi pendekatan antar madzhab dalam dunia Islam. Iran berulangkali menylenggarakan pertemuan internasional Islam yang dihadiri tokoh-tokoh Islam dari berbagai negara. Sedangkan di Syria, meski digempur dan diancam berkali-kali oleh Israel, Iran tetap menempatkan pasukannya dalam mendukung kedaulatan Syria serta memperluas kerjasama dengan negara tersebut. 

Sedangkan sikap terhadap serangan teroris, Iran membalas dengan meluncurkan rudal jarak menengah dan serangan pesawat tak berawak ke wilayah sekitar wilayah timur Syria yang masih menjadi basis ISIS. Di tengah sanksi ekonomi, Iran justru merilis produksi massal jet tempur “Kowsar” dan menguji coba sistem pertahanan udara “Talash.” Seolah Iran ingin menjawab AS bahwa tekanan sanksi tidak berpengaruh terhadap posisi Iran.

Ketahanan Iran

Dalam kajian dasar hubungan internasional dikenal dengan konsep national power. Konsep ini menjelaskan mengenai pemberdayaan segenap sumber daya sebuah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. National power diukur dari elemen yang tangible, seperti Iran memiliki wilayah luas dengan jumlah penduduk yang besar serta memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. 

Iran juga memiliki kekuatan militer yang disegani di tingkat regional Timur Tengah dan menduduki posisi 13 besar militer terkuat di dunia. Namun pengukuran national power sebuah negara juga tidak dapat mengabaikan elemen-elemen yang intangible, seperti karakter nasional, moral nasional, dukungan rakyat, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan. Faktor-fakltor intangible ini menjadi penentu gerak dinamis sebuah negara dalam konstelasi politik internasional.

Ambil contoh adalah moral nasional. Tanpa ada moral nasional yang solid, tidak ada pemerintah yang dapat menjalankan kebijakannya secara efektif. Tanpa moral nasional, national power hanya menjadi sekedar kekuatan material belaka. Sebaliknya, dengan moral nasional yang tinggi, sebuah negara mampu menggerakkan roda-roda politik luar negerinya untuk mencapai idealisme dan tujuan nasionalnya. 

Morgenthau mendefinisikan moral nasional sebagai kebulatan tekad suatu bangsa untuk mendukung politik luar negeri pemerintahnya dalam waktu damai maupun waktu perang. Moral ini menyebar ke segenap kegiatan negara, baik dalam pertanian, indsutri, pranata militer, maupun dinas diplomatiknya. Moral nasional yang tinggi selaras dengan elemen intangible lainnya seperti dukungan rakyat kepada pemerintah, kualitas pemerintahan, serta kualitas diplomasi sebagai penentu national power.

Hingga saat ini, rakyat Iran berhasil menunjukkan kesetian kepada eksistensi Republik Islam Iran dan prinsip-prinsip yang dianut di dalamnya. Rakyat Iran masih memandang Republik Islam dan rezim wilayatul faqih sebagai representasi mewujdukan idealisme politik mereka. Rakyat Iran turun ke jalan mendukung agenda Republik Islam Iran dan rezim wilayatul faqih, seperti memperingati peringatan Revolusi Islam Iran ataupun berpartisipasi dalam demonstrasi-demonstrasi menentang kebijakan AS. Foto dan gambar pemimpin tertinggi Iran juga banyak tersebar di tempat publik maupun di rumah warga.

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menasihati rakyatnya bahwa bahwa jika Iran ingin dihargai, diterima, dan populer di luar negeri, maka rakyat Iran harus mempertahankan karakter revolusioner dalam negeri. Menurut Ayatullah Khamenei, yaitu persatuan bangsa, keberanian menghadapi musuh, intens penguasa dan rakyat, serta pengorbanan diri demi revolusi. 

Ayatullah Khamenei mengingatkan bahwa kekuatan global tidak pernah berhenti melemahkan bahkan ingin menghapus eksistensi Iran. Musuh diibaratkan seperti kelelawar yang menunggu malam ketika semua lengah, untuk kemudian menjalankan rencana jahatnya melakukan sabotase dalam sistem Iran. Dalam konteks tersebut, mempertahankan moral nasional penting dilakukan Iran menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Iran merupakan sebuah negara yang unik. Di saat negara-negara Timur Tengah lainnya memilih beraliansi dengan AS ataupun bekerjasama dengan Israel, Iran menjadi satu-satunya negara yang konsisten menentang aliansi tersebut, baik secara retorika maupun secara aksi nyata. Untuk mencapai idealisme dan tujuan nasionalnya, Iran menghadapi beragam tantangan. Iran berani mengambil kebijakan luar negeri yang penuh resiko. Tentunya didukung dengan solidnya national power Iran baik di elemen yang tangible maupun intangible.