Mangkrak bertahun-tahun, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akhir-akhir ini kembali terhambat untuk segera disahkan. Kubu islam konservatif menganggap perumusan RUU ini tidak dilandaskan pada norma agama dan Pancasila. Apakah benar?

RUU PKS disusun atas dasar kesadaran bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat, budaya patriarki masih mengakar kuat. Oleh karena itu, RUU ini menggunakan perspektif feminis yang berusaha mengatasi relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. 

Feminisme yang lahir di barat dan berpaham sekuler secara tidak mengejutkan mendapatkan sentimen negatif dari kubu penentang. Kelompok penentang RUU PKS ini menginginkan adanya nilai-nilai agama sebagai klausul utama. 

Padahal, jika dicermati norma yang dirumuskan, RUU ini tidak memiliki pertentangan dengan norma agama. Jangan sampai fanatisme terhadap keyakinan tertentu melahirkan ketentuan yang sarat mudarat.

Tidak perlu mempermasalahkan ketentuan RUU yang tidak bertentangan dengan nilai agama, apalagi RUU tersebut memiliki tujuan yang sama dengan agama: memanusiakan dan memuliakan martabat manusia.

Akan lebih rasional jika kubu penentang RUU ini menunjukkan norma mana saja yang bertentangan dengan nilai agama atau Pancasila yang mereka yakini. Jangan sampai tuntutan mereka memiliki muatan politis dengan menumbalkan cita mulia pemberantasan kekerasan seksual. 

Di musim pemilu seperti ini, partai-partai islam berlomba menarik simpati pemilih muslim. Apa pun cara yang ditempuh, mengkritisi RUU PKS tanpa telaah keilmuan yang komprehensif dan alasan yang tidak relevan sungguh disayangkan.

Perdebatan RUU ini akan lebih konstruktif jika penentang juga merujuk pada ketentuan undang-undang lainnya. Semua yang dikhawatirkan oleh penentang RUU ini di luar konteks dan materi muatan RUU PKS. Misalnya, tuntutan kriminalisasi perbuatan seks konsensual di luar nikah. 

Selain tidak memiliki unsur kekerasan di dalamnya, kepentingan itu sudah diakomodasi dan masih diperdebatkan dalam RUU KUHP.

Selain itu, penolakan RUU PKS juga tak jarang menggunakan argumentasi yang memuat unsur fitnah yang merusak nilai mulia yang ingin diperjuangkan RUU PKS, seperti legalisasi LGBT, tidak melindungi kekerasan seks terhadap laki-laki, dan penyediaan kondom gratis. 

Anggapan bohong tersebut diperkeruh oleh para tokoh yang menyebarkan kebohongan tersebut tanpa pernah menelaah secara mendalam pasal demi pasal yang terkandung dalam RUU PKS.

Santer beredar bahwa salah satu keberatan kubu penentang RUU PKS adalah istilah kekerasan. Mereka menginginkan istilah kekerasan diganti dengan kejahatan agar lebih menggambarkan derajat darurat kekerasan seksual. 

Tuntutan ini seyogianya tidak menjadi perdebatan yang berlarut-larut karena sama sekali tidak menyentuh substansi. Lagi pula, apa yang dimaksud “derajat kekerasan seksual” juga tidak jelas.

Apa pun istilahnya, yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan efektif. Mengubah judul RUU tidak serta-merta menyelesaikan masalah, malah akan berpotensi merusak sistem norma yang dibangun dalam kesatuan RUU tersebut.

Dalam tataran praktis, makna kejahatan sudah kabur. Misalnya saja, UU No. 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menggunakan terminologi pelanggaran berat HAM untuk menyebut kejahatan genosida dan kemanusiaan. Selain itu, RKUHP tidak lagi menggolongkan perbuatan pidana dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran (Eddy O.S Hieriej, 2014 :103). 

Terminologi kekerasan dan kejahatan seksual dalam peraturan perundang-undangan yang lain juga sudah kabur. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan istilah kekerasan seksual. Sedangkan UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menggunakan istilah kejahatan seksual.

Makin banyak hal yang tidak relevan diperdebatkan, makin lama RUU ini disahkan. Sehingga makin banyak pula korban-korban kekerasan seksual berjatuhan. 

Mangkraknya pengesahan RUU PKS menambah daftar panjang korban kekerasan seksual yang dipenjara, korban pemaksaan aborsi yang dipenjara, korban kekerasan seksual yang malah diusir dan dikucilkan lingkungan sosialnya, dan korban-korban kekerasan seksual lainnya yang hingga kini belum merasakan kehadiran negara untuk melindungi mereka.

Materi Muatan RUU PKS

Yang istimewa dari RUU ini adalah adanya kesadaran bahwa kekerasan seksual tidak bisa terlepas dari diskriminasi gender. Dalam pertimbangannya, RUU PKS menjelaskan bahwa diskriminasi gender lahir dari konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan lebih rendah dalam relasi kuasanya dengan laki-laki yang menyebabkan perempuan menjadi obyek kekerasan seksual.

Kendati demikian, RUU ini tidak hanya mengatur kekerasan seksual terhadap perempuan, melainkan juga terhadap laki-laki. Adresat yang diatur dalam RUU PKS adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik secara individual, kelompok, maupun korporasi (vide Pasal 1 angka (3) RUU PKS).

Ruang lingkup yang diatur dalam RUU PKS meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, serta penindakan pelaku (vide pasal 4 RUU PKS). Oleh karena itu, anggapan RUU PKS yang tidak memberikan langkah preventif dalam kekerasan seksual tidak berdasar. 

Adapun kewajiban negara dalam pemberantasan kekerasan seksual diselenggarakan dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan korporasi. 

Kekerasan seksual dalam RUU PKS mencakup: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Fokus utama yang diatur dalam RUU ini adalah kekerasan seksual. 

Oleh karena itu, segala aktivitas seksual yang tidak memiliki unsur kekerasan di dalamnya bukan materi muatan RUU ini, seperti hubungan seks konsensual tanpa ikatan perkawinan, baik dengan sejenis maupun dengan lawan sejenis.

Tidak mengatur perihal larangan hubungan seks konsensual tanpa ikatan perkawinan  bukan berarti RUU PKS melegalkan tindakan tersebut. Penarikan kesimpulan bahwa “tidak melarang berarti melegalkan” adalah bentuk sesat pikir yang sangat disesalkan. Contoh lain, misalnya: tidak melarang aborsi berarti melegalkan aborsi dan tidak melarang pelacuran berarti melegalkan pelacuran.

Anggapan salah sebagaimana diuraikan di atas, selain tidak relevan ditujukan untuk mengkritisi RUU PKS, juga memberikan gambaran bahwa penentang RUU PKS sama sekali tidak memahami isi kandungan secara menyeluruh dan tidak melihat sistem hukum secara utuh. 

Alangkah lebih terhormat jika penentang menyediakan sedikit waktu untuk membaca ketentuan RUU KUHP dan Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur perihal larangan melakukan aborsi. RUU PKS diharapkan menjadi  lex specialis yang khusus mengatur penghapusan kekerasan seksual baik dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.