Masih seputar hoax. Perihal satu ini memang menjadi bulan-bulanan hampir semua pemangku kebijakan, baik petahana maupun eks, dan tentunya media massa baik cetak maupun online. Secara tren, hoax terus membumbung menjadi topik bahasan yang utama di tengah-tengah gibah politik. Hoax dituding sebagai isu yang menggerogoti persatuan, kemajemukan dan kohesi sosial masyarakat di tengah gempuran teknologi informasi dan komunikasi.

Wajah Janus dari Hoax

Harus diakui, kita tak bisa memandang sebelah mata fenomena bertumbuhnya hoax di tengah-tengah masyarakat demokratik-transformatif kita.

Pada satu wajah, berkembangnya hoax menyiratkan indikator positif bahwa masyarakat kita telah merangkak naik menjangkau era informasi dan digital, pertanda atas berjalannya pembangunan infrastruktur penyokong internet, aksesibilitas terhadap internet juga merangkak naik, dan tentunya, ekonomi berbasis digital mendapatkan ruang tumbuh-kembangnya.

Namun di wajah lainnya, sirkulasi hoax yang tak terkendali juga tidak menyehatkan kehidupan bermasyarakat, baik secara sosial maupun intelektual.

Mengeja kembali viralitas dan hoax

Jika kita cermati, hoax bertumbuh subur di momen-momen menjelang festival politik akbar seperti yang saat ini kita lewati. Tentunya, yang paling kentara adalah pemilukada DKI yang kini akan memasuki babak kedua dan menyita perhatian audiens seantero nusantara.

Paralel dengan festival tersebut, hoax mendapat gaungnya terutama ketika informasi-informasi dengan mudahnya tereskalasi statusnya menjadi ‘viral’.

Kata ‘viral’ santer digunakan dan direproduksi berulang-ulang secara melesat dalam waktu yang relatif cepat. Pembubuhan sedikit penciri-penciri berita hoax seperti misalnya judul yang provokatif, gambar yang sensasional dan hyper-aktual (super real-time) yang tidak didukung oleh data dan sumber yang akurat, serta cenderung mempersuasi buta tanpa berterus terang mengenai kelemahan intrinsik dari informasi yang disampaikan; misalnya kejujuran untuk menyisipkan disclaimer.

Jika modal kejujuran saja tidak dimiliki dalam hal penyampaian limitasi-limitasi logis dalam tiap penulisan maupun peliputan, maka tidak mengherankan jika kebohongan mikro demi mikro terakumulasi menjadi gumpalan berskala makro: hoax.

Pada spektrum lain, suara-suara yang mengkritisi term ‘viral’ sendiri nyaris tak terdengar di saluran-saluran informasi tanah air. Padahal, istilah ini merupakan biang keladi atas cepatnya diseminasi hoax. Sedikit-sedikit terobsesi dengan viralitas, sebentar-bentar berambisi agar mendapat predikat ‘viral’, dan tak kalah ketinggalan, beramai-ramai urun diskusi dan wacana yang menambah keluasan penyebaran hoax.

Menilik segi etimologi dari viral sendiri pun tidak begitu mengejutkan. Betapa tidak, ‘viral’ adalah bentuk adjektiva dari nomina bernama virus. Dalam virologi yang merupakan salah satu cabang dari ilmu kedokteran, mendefinisikan virus sebagai parasit, agen pengganggu yang evolusinya cepat terutama dalam menginfeksi sistem imun organisme.

Maka sangat jelas jika berita-berita viral memiliki sifat mewabah, menginfeksi dan menjangkiti imunitas si penerima berita dengan informasi yang destruktif, atau bahkan cenderung menyesatkan. Jadi, rasanya tidak berlebihan jika kita mulai menggugah kesadaran sendiri untuk tidak sedikit-sedikit turut berpartisipasi dalam penyebutan ‘viral’ itu sendiri.

Pemegang otoritas publik, lembaga-lembaga pendukung gagasan berinternet cerdas dan ikatan-ikatan jurnalis berada dalam satu barisan menunjuk lemahnya kurasi informasi sebagai penyebab mengapa hoax terus mendapatkan garis orbitnya.

Upaya Pengendalian Hoax

Tindak lanjut yang cukup anyar untuk memerangi Hoax digalakkan oleh Kominfo dengan memasang tameng-tameng anti-hoax dan memulai gerakan tagar #hantamhoax di berbagai linimasa media sosial.

Salah satu pesan dari gerakan ini adalah agar kita semua (para netizen) dapat memverifikasi dan cek-silang (crosscheck) setiap informasi yang kita terima.

‘Strategi perang’ pemerintah ini layak mendapatkan apresiasi. Namun, langkah ini menimbulkan impresi yang kuat jika pemerintah lebih condong untuk mengabaikan isu fundamental dari hoax itu sendiri, yakni literasi informasi dan olah-pikir mandiri.

Akar masalah hoax: literasi

Persoalan literasi sendiri tidak hanya mencakup literasi informasi secara parsial, melainkan menyangkut kemampun literasi yang lebih mendasar dan imparsial seperti membaca, menyerap informasi, berpikir kritis, mengolah dan menyampaikan informasi.

Hasil sumatif dari kemampuan literasi dasar berpengaruh kuat terhadap literasi informasi. Dengan kata lain, ketika literasi dasar lemah, hal ini akan mempengaruhi daya tameng individu dalam menghadapi berita-berita hoax.

Kemampuan verifikasi dan cek-silang adalah bagian integral dari pencarian pengetahuan dan/atau kebenaran (knowledge acquisition and/or truth seeking). Sedangkan diseminasi informasi berkaitan erat dengan pembentukan kebenaran (truthmaking), sekalipun itu adalah ‘kebenaran yang dipercaya oleh mayoritas’.

Pencarian kebenaran: sebuah dendang filsafati

David Armstrong misalnya, seorang filsuf kontemporer kenamaan di bidang metafisika dan filsafat pikiran, menulis tentang pembuat dan pembuatan kebenaran. Baginya, semua informasi bermuara pada pembentukan kebenaran – dan tiap kebenaran memiliki pembuatnya masing-masing.

Artinya, di balik serangan hoax oleh pihak-pihak tertentu, para pembuat kebenaran ini bermaksud agar mendapat ‘penerimaan’ dari masyarakat luas tentang narasi yang dirancangnya untuk memuluskan kepentingannya. Mulai dari peningkatan elektabilitas,  penjatuhan lawan politik, atau yang paling kronis adalah proses-proses pendangkalan intelektualitas masyarakat.

Menurut Armstrong, penyeimbangnya adalah agen sejajar---yakni masyarakat yang juga mampu dan berani mengambil pendirian dari hasil olah pemikirannya sendiri. Lebih jauh, susunan masyarakat yang dirajut dari benang-benang kritis tersebut menjadikan tiap anggota masyarakatnya aktif untuk saling berkontestasi, saling mewarnai ajuan-ajuan ‘kebenaran’ sehingga tidak ada monopoli dalam pencapaian kebenaran.

Pun, tidak ada yang termakan bulat-bulat oleh informasi yang ‘ngawur’ dan tak berdasar jelas.

Secara lebih spesifik, Armstrong hendak menggarisbawahi filsafat necessitarianisme yang mengasumsikan jika tiap individu adalah agen yang ampuh dalam menghalau hoax karena dirinya sendiri adalah agen yang memfilter, mengkurasi dan memastikan kualitas informasi yang ia terima.

Dengan kata lain, pengendalian hoax akan jauh lebih efektif jika tidak hanya diserahkan pada apparatus-aparatus negara melalui sepaket regulasi dan sensor, akan tetapi penguatan literasi pada level individu.

Pendukung Armstrong seperti Jamin Asay dalam tulisan terbarunya berjudul The Facts about Truthmaking: An Argument for Truthmaker Necessitarianism menunjuk pada hubungan antara si pembuat dan proses pembuatan kebenaran. Rumusannya melengkapi tesis yang menyatakan bahwa seorang aktor pembuat kebenaran membuat (hoa)’X’ menjadi benar;

Pandangan di atas memperjelas kedudukan bahwa seorang aktor pembuat informasi berinteraksi dengan penerima informasi untuk membuat kebenaran dari versinya terjadi dan diterima.

Idealnya, seorang penerima informasi pun mampu menangkis ‘kebenaran aktor lain’ dan mengolah sendiri pemikirannya sehingga tiap penerima informasi juga berperan sebagai agen pengetahuan yang tangkas dan mumpuni. Tidaklah mengherankan jika hoax terus bertebaran bila kemampuan validasi dan cek-silang si penerima informasi masih lemah. Implikasinya, si pembuat dan penyebar berita dapat terus leluasa mengembangbiakkan hoax.

Pemerintah harus menerima kenyataan bahwa pekerjaan rumah mereka di bidang literasi, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan masihlah menghantui. Kita boleh saja mengacungi jempol atas usaha pemerintah memangkas pengorbitan berita-berita hoax dengan kecanggihan aturan dan mekanisme internet ala Kominfo, tetapi pemerintah tidak dapat menutup mata dari problematika akar yang sebenarnya.

Iliterasi: pokok masalah

Bahkan data di lapangan masih menunjukkan angka-angka yang membuat kita menganggukkan kepala mengapa hoax semarak di mana-mana. Sebagai contoh, data dari Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2015 mengungkap skor literasi Indonesia yang dilaporkan mencapai angka 395, lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 493. Ironisnya lagi, UNESCO melaporkan minat baca kita yang hanya 0,001 persen.

Bukti kuantitatif tersebut adalah cerminan dari letak permasalahan apa yang menghadang di depan mata. Pemerintah tidak dapat berkilah dan mengesampingkan problem pendidikan dasar kita yang masih timpang dan jauh dari mutu yang layak.

Perbaikannya bukanlah dengan mengalihkan problematika dengan menginisiasi #hantamhoax sebagai gerakan kosong belaka. Lantas sekarang, apa masih perlu menghalau hoax dengan retorika ‘verifikasi’ dan ‘cek-silang’ tanpa melihat kemirisan di lapangan?