Menjelang hari pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, 19 April 2017, kegiatan ‘tamasya Al-Maidah’ yang bertujuan mengintervensi pemungutan suara di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) kian marak diserukan.

Tentu saja kegiatan tersebut menjadi ujian serius bagi demokrasi di Tanah Air. Tidak hanya mengganggu tugas-tugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), tetapi juga berpotensi menimbulkan ekses negatif berupa konflik antar kelompok yang pada gilirannya akan mengganggu jalannya pilkada.

Secara eksplisit, pihak yang menggunakan jubah agama dalam kegiatan ini telah membunuh demokrasi di negeri ini. Padahal, Indonesia dikenal dunia tidak sekadar negara Muslim terbesar di dunia, tetapi juga sebagai negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Keberhasilan Indonesia membangun demokrasi yang damai dan stabil malah diguncang dengan politisasi agama untuk kepentingan politik yang berjangka pendek.

Menggunakan jubah agama

Memang sejak awal, gerakan kelompok radikalis-fundamentalis ini kerap menggunakan jubah agama dalam Pilkada DKI Jakarta. Isu yang dibangun adalah tentang suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) yang jelas-jelas bisa merusak demokrasi dan persatuan keberagaman masyarakat Indonesia. Politisasi agama menjadi senjata utama untuk melawan lawan politiknya.

Sebelumnya, gerakan-gerakan serupa telah mereka lakukan, seperti spanduk penolakan jenazah pendukung pemimpin non-Muslim, intimidasi melalui khotbah Jumat, dan selebaran yang isinya mengampanyekan salah satu paslon gubernur DKI Jakarta akan menjadikan Ibu Kota menjadi kota bersyariat. Mereka menebar ancaman dengan mempolitisasi ayat-ayat suci untuk kepentingan politik.

Strategi politisasi menggunakan agama ini tidak saja sikap pembodohan publik, tetapi juga membuat agama “bersumbu pendek” dan menghilangkan universalitasnya. Agama direduksi sekedar untuk menjadi alat untuk merebut kekuasaan berjangka pendek tanpa melihat segala konsekuensi buruknya, seperti perpecahan di kalangan masyarakat.

Sungguh perilaku buruk menggunakan agama untuk memenangkan pilkada. Mereka berlindung di dalam demokrasi sekaligus membunuh demokrasi itu sendiri. Mereka tidak menggunakan model kampanye sehat dengan proses dialog, adu visi-misi dan strategi yang kreatif, melainkan melakukan benturan politik dengan mencatut agama dan menebar kebencian.

Ini semua adalah ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan negara karena kelompok radikal membuka kembali pintu sektarianisme. Kelompok tersebut telah mengobarkan sektarianisme yang dapat memecah belah umat dan kelompok pemahaman agama yang berbeda. Jika ini dibiarkan, besar kemungkinan dapat merusak sendi-sendi keberagaman bangsa Indonesia.

Apalagi dalam sejarahnya, politisasi agama memberi dampak yang sangat mengerikan. Intrik politik, teror dan kekerasan berdarah-darah adalah dampak dari politik ini. Ajaran damai Islam yang semestinya mengatur kehidupan politik justru terjadi sebaliknya, yaitu eksploitasi habis-habisan atas nama Islam. Hasilnya tak lain hanyalah politik hasutan omong kosong dan bukan politik yang diilhami moral yang mewujud masyarakat yang harmonis.

Harus dicegah 

Oleh karena itu, ‘Tamasya Al-Maidah’, berapapun jumlahnya yang hendak dikerahkan atas nama apapun harus dicegah. Ini semua demi prinsip keadilan, kejujuran dan demokrasi. Jangan sampai mereka menimbulkan kegaduhan yang dapat merusak asas pilkada yang aman, langsung, bebas, umum dan rahasia.

Bawaslu dan Penegak hukum harus bertindak dan mencegah kegiatan ini. Negara harus menjamin hanya organ-organ resmi negara yang dibentuk oleh KPU dan Bawaslu DKI Jakarta yang boleh hadir di TPS-TPS, seperti KPPS, PPS dan Pengawas TPS berikut aparat keamanan POLRI-TNI, Hansip, RW, RT dan petugas resmi lainnya dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat pada Pilkada DKI Jakarta.

Negara harus menjamin kenyamanan, keamanan dan perasaan bebas dari rasa takut setiap warga negara yang mempunyai hak pilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS. Cukup sudah penebaran kebencian dan intimidasi terjadi selama proses kampanye seperti terjadi sebelumnya. Kita sudah lelah, disibukkan oleh ulah kelompok-kelompok yang terus menerus merusak demokrasi.

 Siapapun, jangan pernah bermain-main dengan agama. Melibatkan agama ke dalam urusan politik yang penuh intrik dan kerakusan, hanya akan menodai kesucian agama itu sendiri. Kita tidak ingin demokrasi di Indonesia hancur lebur karena ulah kelompok radikal-fundamental sebagai biang keladi pupusnya setiap upaya membangun demokrasi di negeri ini.