Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tersisa kurang dua pekan lagi. Pada hari pemungutan suara 17 April 2019 mendatang, bangsa Indonesia untuk kesekian kalinya mencatatkan sejarah siapa yang nantinya diberikan mandat rakyat memimpin Indonesia lima tahun ke depan. 

Rakyat berharap pemimpin yang akan terpilih nanti mampu membawa Indonesia lebih dari sebelumnya. Mengatasi masalah tanpa masalah dan menjawab keresahan rakyat dengan karya, bukan harapan. 

Besarnya harapan rakyat itu pula menjadikan kontestasi politik lima tahunan ini tampak lebih keras. Seiring pasangan capres dan cawapres tampil di masyarakat dan panggung debat, kegaduhan di ruang publik terasa hingga saat ini. Bahkan tak kalah gaduhnya di media massa dan media sosial. 

Kedua kubu pasangan capres dan cawapres satu sama lain gegap gempita menanggapi berbagai isu dan propaganda. Tidak mengherankan, strategi dan taktik kedua kubu dipertontonkan di ruang publik mengisaratkan jagoannya adalah yang paling berkapasitas memimpin Indonesia. 

Tidak ada sedikitpun mengendurkan serangan. Kedua kubu sama-sama tidak ingin kalah dalam berebut pengaruh. Namun sayangnya, praktik kotor mewarnai pertarungan keduanya. Praktik ini pun terasa amat begitu jauh dari nilai-nilai demokrasi. 

Parahnya, aparat dan pegawai negeri sipil juga turut terlibat dan bersikap tidak netral, termasuk dari Polri yang dituding mendukung pasangan calon tertentu. Terlepas dari tekanan atasan atau pimpinan, mestinya situasi ini tidak boleh terjadi.

Tak ayal, pemilu kali ini bisa disebut pemilihan paling keras dan kasar. Sampai rakyat dipaksa berada pada situasi di mana mereka harus saling berhadap-hadapan satu sama lain. Anomali etika politik sudah seperti strategi dan taktik kedua kubu paslon memenangkan capres dan cawapresnya.

Terbukti tingginya tensi politik, banyak bermunculan informasi yang isinya menyudutkan kubu lawan. Bahkan, penyelenggara pemilu juga tak luput dari berita palsu atau hoaks. 

Misalnya, berita yang memuat aksi puluhan anggota PPK dan PPS dari 9 kecamatan di Kabupaten Tolitoli yang diduga ditunggangi Ketua KPU Kabupaten Tolitoli Sulaiman Pajalani yang ingin melenggserkan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli. 

Padahal, aksi itu sama sekali tidak melibatkan Ketua KPU Kabupaten Tolitoli, melainkan meminta untuk menonaktifkan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli Bustamil sebagai kepala pengguna anggaran (KPA) karena diduga menyalahgunakan dana operasional Pemilu.

Isu lainnya, beredar video di media sosial yang menampilkan cawapres KH Ma’ruf Amin yang mengomentari mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok dan menyebutnya sebagai sumber konflik.

Selain itu, beredar pula pernyataan melalui chat WhatsApp Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang meragukan keislaman capres Prabowo Subianto.

Viral pula video yang menampilkan Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan yang sedang memberi amplop ke salah satu ulama pesantren. Termasuk juga peredaran foto vulgar orang yang diduga Juru Bicara Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin.

Apa yang terjadi pada Pemilu kali ini jadi bahan tontonan masyarakat. Alih-alih menjatuhkan elektabilitas lawan, justru masyarakat menilai tidak ada demokrasi. Situasi ini bermuara pada pilihan masyarakat untuk Golput atau tidak memilih.

Istilah golput sendiri bukan lagi bahan tabu. Jika banyak orang menilai golput adalah satu masalah besar, justru bagi masyarakat yang muak dengan pendidikan politik para elite lebih memilih diam di rumah atau bertani daripada membuang waktu datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Faktor penyebab golput bisa beragam, baik sisi politik maupun sisi lainnya. Maka pada pemilu 17 April 2019 mendatang, potensi warga tidak memilih pasti tetap ada. Jumlahnya bisa meningkat, bisa juga menurun.

Pada dasarnya merupakan kata lain dari abstain. Abstain sendiri adalah mekanisme yang disediakan sebagai instrumen pengambilan keputusan. Dengan logika berpikir demikian, maka golput tidak bisa dipidana.

Namun pemahaman ini berbenturan dalam Pasal 308 UU No. 8 Tahun 2012 dengan Pasal 28 UUD RI 1945 dan pasal 23 UU HAM. Dalam pasal 308 itu menekankan penegak hukum untuk menjerat siapa pun yang memaksa orang lain untuk golput. Sementara pasal 28 UUD RI 1945 dan pasal 23 UU HAM menjamin secara konstitusional kebebasan berekspresi.

Akan tetapi, larangan yang dimaksud pasal 308 itu adalah tindakan pemaksaaan untuk memilih atau tidak. Itu artinya pelarangan golput itu merupakan bagian pelanggaran hukum. Kalau mengambil pandangan pasal itu, berarti kalau tidak melarang orang golput, itu artinya tidak melanggar konstitusi.

Di sisi lain, golput merupakan hak politik yang dilindungi, termasuk hak untuk tidak memilih. Apabila masyarakat sudah jenuh dengan kompetisi yang demikian keras dan kasar ini, tentu pilihan golput harus benar-benar dinilai sebagai kebebasan berekspresi.

Selain itu, kebebasan berekspresi juga dijamin dalam dokumen resmi PBB tentang hak dan partisipasi dalam politik. Itu artinya, larangan golput bisa disebut antidemokrasi dan anti rule of law.

Namun etika politik berkata lain. Masyarakat sebagai agen politik, golput justru dinilai mencederai kepentingan publik dalam pemilu. Dalil paling sering dipakai adalah pemilu sebagai proses seleksi mencari pemimpin secara kompetitif.

Meskipun begitu, pilihan golput tidak bisa membendung hasil pemilu demokratis. Berapapun angka partisipasi pemilih, tidak membatalkan hasil pemilu. Kalau begini pemahamannya, yang golput silakan saja berdiri pada sikapnya selama tidak mengajak orang lain untuk tidak memilih.

Masyarakat memilih golput bukanlah masalah besar yang harus ditanggapi dengan gegap gempita. Bisa saja masyarakat enggan memilih dikarenakan tidak ada solusi konkret dari kompetisi lima tahunan itu. Justru melahirkan masalah baru. Sementara pekerjaan rumah tidak pernah terselesaikan.

Ditambah lagi masalah kenegaraan dan hukum makin menumpuk serta tidak ada penyelesaian. Misalnya kasus HAM masa lalu dan masa kini, korupsi merajalela dan invasi tenaga kerja asing di mana-mana.

Jika masyarakat ditekan secara konstitusional hanya karena jenuh, itu makin tidak masuk akal. Apalagi harus memidanakan mereka yang tidak mau lagi memilih.

Masalah yang perlu diperhatikan jika pilihan golput lahir dari pemahaman abal-abal atau apatisme terhadap bangsanya sendiri. Justru golput seperti ini harus diberikan pemahaman dan mendapat tekanan intelektual, bukan konstitusi. Apalagi tekanan etika politik, tentu makin membuat masyarakat enggan memilih.