Saya tulis surat ini dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian, agar tidak menyinggung pihak mana pun. Kalaupun nantinya ada yang tersinggung dengan isi surat ini, saya mohon maaf dan anggap saja hal ini adalah kegelisahan yang layak untuk dituangkan agar tidak membusuk di dalam diri seorang kader PMII.

Baiklah, Sahabat. Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu saya tegaskan, jika penulis surat nanti menyebutkan "PMII", bukan berarti PMII secara umum, melainkan "Pengurus PMII", khususnya pada institusi PMII di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan apabila penulis menyebutkan "saya atau kami", bukan berarti merujuk pada satu golongan atau kelompok, melainkan satu orang kader yang mengalami kegelisahan semata.

***

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah organisasi mahasiswa yang terhitung populer dan diperhitungkan keberadaannya di dalam negeri ini. PMII, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, juga terbilang cukup besar secara kuantitas, tetapi ganjil secara kualitas, baik struktur maupun kultur. 

Hal ini tentu saja terjadi pada era sekarang. Era sebelumnya mungkin saja kualitasnya sangat mumpuni, tetapi apa guna jika romantisme kualitas kader PMII zaman dulu hanya menjadi mitos yang menakutkan sekaligus membanggakan?

Meskipun secara kuantitas dan kualitas tidak berimbang, saya yakin seyakin-yakinnya, kecintaan kader terhadap PMII tidak dapat dipertanyakan kembali, meskipun mencintai PMII hanya sebatas cinta pada posisi struktur dan relasi kuasa antara pengurus dan oknum yang memiliki kepentingan pribadi saja.

Ada satu persoalan yang sangat akut dan sengaja tidak dipahamkan di dalam PMII, sehingga persoalan tersebut seolah-olah tidak nyata dan absurd. Persoalan yang dimaksud adalah kebiasaan menafikan administrasi sebagai acuan dalam menjalankan organisasi dan program kaderisasi. Padahal kita ketahui bersama bahwa administrasi adalah kunci menuju kebaikan dalam berorganisasi.

Administrasi yang dimaksud dalam PMII bukan berarti sebatas surat menyurat, penomoran surat, dan atau pengangkatan pengurus dengan syarat yang sedemikian rupa. Lebih dari itu, administrasi adalah sebuah landasan besar dalam menjalankan organisasi yang lebih kompleks setelah ideologi. 

Semisal, bagaimana bisa lahir sepotong surat tanpa ada landasan pembuatannya, dan bagaimana tata penomoran surat lahir tanpa ada acuannya? Semua itu adalah kerja administrasi yang kemudian kita sepakati bersama.

Administrasi yang dirumuskan dan disepakati secara mufakat adalah buah pergulatan intelektual demi kebaikan organisasi ke depannya. Namun bagaimana jika administrasi di dalam tubuh PMII tidak pernah dibahas bahkan menjadi hal yang menakutkan atau merepotkan? Yang jelas, organisasi tercinta tidak akan beradaptasi dengan zaman yang celaka ini.

Tindak tanduk persoalan administrasi yang saya sebutkan di atas bukan tanpa dasar dan makna kosong. Realitas yang ada menunjukkan bahwa, dalam tata garis administrasi, di sini (PMII) sangat kacau dan perlu dirumuskan ulang. 

Jika boleh disebutkan semisal begini, bagaimana mungkin sebuah intitusi setingkat kabupaten tidak memiliki acuan dalam bergerak dan menjalankan program kaderisasi padahal skala nasional PMII memiliki aturan yang mengikat para kadernya dari berbagai lapisan ke bawah? Tidak dapat dimungkiri bahwa aturan skala nasional tersebut perlu dibuat turunan aturan supaya lebih bersifat spesifik dan kontekstual dengan situasi dan kondisi institusinya.

Sahabat, ingin saya tanyakan, adakah satu aturan yang mengikat di dalam PMII DIY ini jika satu institusi gagal melakukan program kerja selama kepengurusan? Apa sanksinya dan tindakan apa yang dilakukan oleh institusi sebagai pengontrol dan penaung bagi institusi di bawahnya? 

Dan apa sanksinya secara hukum jika institusi yang bertanggung jawab dalam skala prioritas intitusi jika gagal merumuskan atau tidak sama sekali membuat aturan atau forum ilmiah bernama MUSPIMCAB (Musawarah Pimpinan Cabang) atau MUSPIMDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) dalam satu periode? Padahal dalam aturan atau hukum skala nasionalnya sangat jelas ditegaskan.

Sahabat, lagi-lagi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kecintaan sahabat-sahabat dalam mengurus intitusi PMII tidak dapat ditukar oleh apa pun. Kalaupun tertukar dengan kepentingan yang lain, saya anggap itu kecelakaan moral yang perlu dikecam dan diingat bersama. 

Tetapi satu hal yang kemudian mengganggu dalam mencintai intitusi ini, kecintaan yang membabi buta terhadap amanah yang diembannya telah mengakibatkan kerusakan moral organisasi dan kaderisasi.

Bagaimana tidak, kecintaan yang membabi buta disertai dengan tidak adanya aturan hukum yang mengikat telah membuat struktur intitusi PMII tidak berdaulat dan kultur yang kurang bersahabat. Timbang pilih dalam kaderisasi seharusnya tidak lagi diberlakukan dalam sistem zaman yang modern. Cukuplah hal itu menjadi warisan celaka para pembuat mitos dalam tubuh PMII!

Saya pikir, sahabat-sahabat mengetahui akan kecacatan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan dasar bagi saya adalah mengapa sahabat-sahabat tidak pernah mau tahu alias diam bin bungkam? Padahal kita sebagai insan organisatoris selalu diajarkan kritis terhadap sebuah persoalan sekecil apa pun. 

Apa gunanya kita belajar Aswaja jika pada akhirnya tidak pernah dijadikan prinsip? Apa artinya kita belajar Nilai Dasar Pergerakan jika pada akhirnya kita membiarkan nilai gerakan yang kurang baik tertanam subur di dalam tubuh organisasi kita?

Ya, sahabat, sebelum saya menuliskan surat ini, saya pikir pasti akan muncul spekulasi positif dan negatif. Tetapi tidak apa-apa, semua yang saya paparkan tak lain dan tak bukan hanyalah upaya kecil untuk menyadarkan bahwa sistem administrasi dan hukum yang kurang baik tidak bisa kita biarkan begitu saja, dengan dalih dan alasan apa pun! 

Sekalipun hukum dan politik saling determinan, jangan sekali-kali kita membiarkan nilai dan moral kita sebagai basis intelektual dan kaderisasi.

Terakhir ingin saya ucapkan, biarpun kita hidup dalam intitusi PMII yang "istimewa", jangan sekali-kali menyelesaikan persoalan administrasi dengan cara duduk di warung kopi dengan bahasan informal.

Dan jangan sekali-kali merumuskan kaderisasi tanpa dasar dan aturan yang jelas; menyuruh satu kelompok yang dinilai satu aliran untuk menghasut kelompok yang lain dengan dalih kaderisasi. Padahal ketika ditanya apa landasannya, jawabannya ngalor-ngidul dan mari kita selesaikan di warung kopi saja!

Kok bisa? Begitulah efek terlalu mengedepankan cinta yang membabi buta pada jabatan tanpa ada aturan yang jelas!