Sebuah refleksi kemanusiaan yang bersuara dari tanah Sumatera bagian Utara, merepresentasikan keprihatinan dan rasa kemanusiaan yang mendalam bagi pengungsi akibat letusan Gunung Sinabung. Terkadang di sela-sela kontestasi nasional yang bergulir, rasionalitas seorang nasionalisme sangat diuji ketajaman perspektifnya.

Maupun retorika praktisme yang kemudian melihat realitas dari sibuknya kita mendefenisikan dan membuat terminologi kemanusiaan dan meletakkannya pada konsumsi publik demi kepentingan tertentu ketimbang mengimplementasikan praktik kemanusiaan yang hakiki.

Maklum, Indonesia pada umumnya lebih cenderung menyukai isu-isu elit, fenomena-fenomena konstelasi mutalistik, rentetan praksisme yang dipolitisir dan pencitraan yang over diplomatis.

Konteks kemanusiaan seakan menjadi sebuah substansi yang kurang meyakinkan, menjanjikan, dan bahkan merupakan underdog bagi yang berada pada posisi awam. Percikan argumen yang lain memandang isu kemanusiaan sebagai kausalitas dari ulah segelintir manusia yang sangat menyukai ekplorasi terhadap alam dan kemudian meninggalkan tanggung jawab sosialnya sebagai pelaku utama.

Berbeda dari sisi ekonomis, urusan kemanusiaan dijadikan ajang menampilkan diri yang seolah-olah telah memenuhi kriteria sebagai pahlawan sosial dan patut diapresiasi oleh penerima manfaat. Padahal seyogianya itu merupakan hak bagi mereka yang teralineasi akibat bencana yang ekuivalen dengan masalah kemanusiaan.

Bahkan lebih ironisnya, terkadang isu kemanusiaan dijadikan sebagai momentum membangun basis dalam rangka perhelatan lima tahunan mendatang melalui perhatian sesaat pada masyarakat dan hal ini jelas-jelas merupakan kondisi yang dipolitisir.

Berbagai diskursus tentang kemanusiaan yang selanjutnya dikonversikan menjadi sebuah tontonan sosial dan cenderung ada potongan-potongan realitas yang disengajai dan seperti biasanya disambut dengan belas kasihan namun ada prinsip kemanusiaan kadang terbaikan bahkan lebih mirisnya lagi ada diskriminasi secara tidak langsung baik tataran vertikal maupun horizontal.

Berbicara tentang Kemanusiaan, ada konsep yang harus melekat untuk melakukan analisa sosial, salah satunya menggunakan Konsep Kesejahteraan Sosial yang kemudian mengkonklusikannya sebagai tanggungjawab bersama.

Namun jika memakai pendekatan material pada pengungsi sebagai upaya yang strategis maka akan menghasilkan paradoks-paradoks yang menganulir nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Karo yang dirilis melalui situs resminya tentang Jumlah Pengungsi Erupsi Sinabung per 2 September 2016 adalah 9.318 Jiwa dengan komposisi kelompok rentan yang terdiri atas Lansia berjumlah 532 orang, Ibu hamil berjumlah 79 orang, Balita berjumlah 777 orang dan Bayi berjumlah 193 orang.

Ini termasuk angka yang cukup fantastis, karena hampir 3 tahun masih pada ambang gradien konsisten serta sedikit partisipan yang mengambil langkah konstruktif untuk mengerjakan solusi berkelanjutan bukan untuk terlalu dramatis tapi keadaan faktual yang dikonversikan pada angka ini maka kita mestinya tidak naif dalam menanggapinya atau bahkan diam dan seolah acuh tak acuh dan menghindar dari nurani yang sesungguhnya. Nasionalisme kembali diuji eksistensinya jika diperhadapkan pada konteks ini.

Secara gamblang melalui rasionalitas nurani dan sementara mengabaikan sisi realitas jika disandingkan dengan interpretasi kemanusiaan maka klausal kondisi pengungsi sinabung sedikit mengkhawatirkan.

Wajar saja, hampir tiga tahun pasca letusan gunung sinabung, masih belum ada sesuatu yang dapat dikatakan sebuah inovasi berkepanjangan dalam menyajikan pelayanan kemanusiaan yang selanjutnya dapat dilakukan secara intens dan berkala dan hingga pada akhirnya memposisikan isu kemanusian yang realistis tersebut menjadi substansi yang cukup bernilai dan dapat disetarakan pada tataran yang layak untuk diperbincangkan dan dikonstruksikan dengan baik.

Penilaian ini muncul secara subjektif karena hingga saat ini terobosan yang diupayakan untuk benar-benar menuntaskan kondisi yang diinginkan belum efektif. Sehingga ketercapaian indeks kemanusiaanya tidak dapat diwujudnyatakan dan cenderung terlalu kontrakdiktif jika benar-benar intuisi kemanusiaan kita memang berada pada kondisi ideal secara normatif.

Peran pemerintah pun ditingkatkan melalui pembenahan sektor-sektor primer seperti lingkungan, kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia yang nantinya diharapkan akan dapat memberikan pelayanan kemanusiaan yang memadai tidak dapat mengimbangi kebutuhan para pengungsi.

Setiap bencana letusan gunung sinabung muncul, masyarakat lagi-lagi mengungsi dan seolah-olah tak berdaya untuk menghadapinya.

Barangkali telah diupayakan sistem peringatan dini atau usaha-usaha preventif dalam menghadapi bencana yang oleh pemerintah dikatakan sebagai perhatiaannya bagi rakyat tapi kenapa sampai sekarang ribuan orang masih mengungsi dan tidak tanggung-tanggung telah hampir 3 tahun telah merasakannya. Inilah otokritik bagi kita!

Degradasi sosial pun menggeser pemberitaan tersebut. Media massa juga lebih mengintrik berita-berita yang terbilang seksi di zaman ini misalnya korupsi, kriminalitas, budaya dan bahkan olahraga dan terkadang masih dipolitisir juga menambah asumsi kesengajaan dibalik unsur kemanusiaan yang beradab yang dibalut secara diplomatik hingga pada akhirnya isu kemanusian tertinggal jauh.

Dilematis akan kekeliruan ini akhirnya mengintropeksi diri sebagai nasionalis sejati agar lebih komprehensif lagi dalam mengintepretasikan kemanusiaan yang hakiki.

Lalu apakah kita hanya menyibukkan diri dengan dinamika yang sebenarnya diatur sistematis oleh borjuis masa kini yang cenderung mengabaikan sisi kemanusiaan?

Lalu apakah dengan segala yang kita punya mampu mengdekonstruksi dan menstimulus kultusisme kemanusiaan? Lalu apakah kita mesti belajar dari dini mengenai konsep kemanusiaan yang untuk mencapai keidealan? Atau mempertahankan budaya apatis sebagai kewajaran?

Tentunya ada sisi yang perlu dipertajam serta diluruskan. Hal ini berkaitan dengan responsifitas terhadap nilai kemanusiaan dalam bencana alam, erupsi sinabung. Kita diharapkan dapat menggarap strategi relokasi ideal dalam menjangkaukan sistem sumber yang berkenaan dengan situasi ini.

Barangkali situasi nasional untuk sementara dikesampingkan karena hanya egopolitis para pembesar sedangkan pada hakekatnya urusan kemanusiaan adalah roh bangsa ini yang tidak dapat dipungkiri dan jelas-jelas merupakan konvensi sosial berkelanjutan.

Dalam rangka menanggulangi ini sinergi dari seluruh elemen diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah yang mendera keluarga kita tersebut. Akankah nasionalisme kita teruji jitu mengelaborasi konteks ini? Silahkan direnungkan dengan baik saudaraku!