Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan sebuah video yang berlokasi di Universitas Indonesia. Dengan mengenakan jaket kuning khas UI dan dilatarbelakangi balairung UI, mahasiswa yang mengaku anggota Gema Pembebasan UI (sayap mahasiswa Hizbut Tahrir Indonesia) itu berorasi dengan sedikit terbelit. Saya rasa strategi marketingnya cukup berhasil, dengan menggunakan jaket kuning UI maka orang lain akan melihatnya sebagai orang yang pintar. Kenyataannya memang tidak mudah menembus SIMAK UI.

Setelah video ini beredar, yang sudah diduga-duga muncul, yakni reaksi keras dari netizen. Bagaimana tidak? Si mahasiswa yang mengaku bernama Bobby ternyata melakukan kampanye menolak pencalonan Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta tahun depan karena dianggap kafir.

Orasi disampaikan lengkap dengan dalil Qur'annya. Mayoritas suara netizen sama, yaitu keheranan dan kekecewaan atas "matinya" intelektualitas mahasiswa UI yang tidak seharusnya terjadi. Di samping kontroversi benar-tidaknya Bobby sebagai mahasiswa UI. 

Universitas seharusnya menjadi lahan intelektual dan perdebatan akademis, bukan malah menjadi ajang kampanye. Jikapun ingin tetap ngotot berkampanye, setidaknya hal itu dilakukan dengan tahapan kajian yang serius dan ketat, ditambah dengan penggunaan data yang obyektif. Itulah kegunaan mata kuliah metodologi penelitian. Saat dipublikasikan pun hasil kajian tersebut harus didasarkan demi praktek akademis. Maka, hasil kajian itu nantinya tidak asal-asalan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, bukan itu poin utama tulisan ini.

Saya amat menyayangkan adanya suara-suara bernada tak elok dan cenderung kasar atas video tersebut. Saya setuju dengan penyalahgunaan kode etik mahasiswa, namun di sisi lain kita dihadapkan pada dilema kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Ruang publik di iklim demokrasi memang meniscayakan terjadinya debat-debat ide. Menurut Habermas dalam The Public Sphere: An Encyclopedia Article, ruang publik atau public sphere adalah sebuah dunia dari kehidupan sosial kita dimana opini publik dapat terbentuk, dan porsi dari ruang publik datang dalam setiap percakapan dimana individu-individu berkumpul membentuk "badan publik".

Semua orang dapat menyuarakan pendapatnya meskipun tetap harus ada pembatasan untuk ini. Jika tidak, maka akan terjadi situasi chaos karena semua orang merasa benar dan berhak untuk menjustifikasi. Maka, setiap warga negara perlu memahami hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat.

Hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum: (1) mengeluarkan pikiran secara bebas, (2). memperoleh perlindungan hukum. Kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum: (1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, (2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, (3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, (5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Di satu sisi kita gigih mendebat TAP MPR yang melarang penyebaran paham Marxisme/Leninisme, tapi di sisi lain kita menutup pintu rapat-rapat untuk ideologi lain. Persoalan HTI melakukan makar atas negara yang sah adalah soal lain. Ranah itu sudah masuk dalam pidana.

Siapapun, tidak hanya HTI, dapat dikenakan pasal pidana untuk itu. Maka, jika itu sudah terjadi negara harus hadir karena jika dibiarkan akan menjadi pembenaran bagi gerakan-gerakan lain yang serupa. Namun, negara tidak dapat mengintervensi ide.

Otoritarianisme pernah dialami negara ini dan hasilnya sangat buruk. Tidak ada kebebasan apalagi kritik terang-terangan seperti saat ini. Semua hal harus melewati sensor negara dan negara berhak untuk menindaknya atas nama pembersihan hal-hal yang subversif. Tentu kita tidak mau kembali ke zaman itu.

Jika perdebatan mengarah pada ideologi HTI yang tidak cocok diterapkan di negara ini, saya sangat setuju. Namun, jika perdebatan mengarah pada pelarangan HTI menggunakan ruang publik atau media sosial, saya menentangnya. Justru di sinilah kedewasaan kita dalam membela negara diuji. 

Saat kita berbicara kesetaraan dalam demokrasi, maka tidak satupun dari kita yang berdiri lebih tinggi atas yang lain. Jangankan HTI, teroris saja berhak mengunggah video ke Youtube. Baik-buruk atau benar-salahnya video itu adalah persoalan lain, yang pasti hak untuk mengunggah adalah hak setiap orang.

Tulisan ini tidak menjustifikasi saya mendukung HTI atau sedang melakukan pembelaan kepada mereka. Saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak setuju bahkan menentang ideologinya yang utopis. Tapi itu tidak sama dengan menentang hak mereka untuk berbicara. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin kita akan terjebak dalam hipokrisi. 

Saya akhiri tulisan ini dengan mengutip seorang penulis asal Inggris, Evelyn Beatrice, "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it".

Sebelum kita melarang hak mereka, baiknya kita renungkan lagi, sudah adilkah kita?