Vox populi, vox dei” salah satu kalimat yang tak sengaja terlontar ketika saya ditanya bagaimana demokrasi di Indonesia di depan kelas. Kata-kata Alcuin of York itu sebelumnya saya ketahui dari buku-buku dan internet.

Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Betapa agungnya makna dari kalimat itu, bagaimana roda kehidupan negara ditopang oleh tangan-tangan rakyat, juga bagaimana singgasana pemerintahan didukung serta dipilih sendiri oleh masyarakat.

Jika ada kawan yang belum pernah mendengar suara Tuhan, tidak perlu meminta mukjizat dari langit. Lihatlah gerombolan orang-orang yang berdemo di jalanan dengan spanduk-spanduk besar dan atraksi teatrikal jalanan, konon itulah suara Tuhan. Atau yang lebih mudah, cobalah buka beranda facebook, Twitter, atau top-top postingan di Instagram, kebanyakan mengenai politik dan perdebatan atas kenegaraan. Itulah suara Tuhan.

Suara rakyat adalah suara Tuhan, karena setiap ucapan masyarakat, aspirasi maupun kritik harusnya melayang ke hadapan jajaran menteri, kalau bisa presiden. Suara rakyat seperti wahyu yang turun ke bumi dari langit, perlu dituruti, kalau bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Dalam kisah pewayangan, konon tokoh-tokoh Punokawan memang sengaja dibuat sebagai representasi rakyat kecil. Semar, Gareng, Petruk dan Bagong hadir sebagai rakyat jelata, kaum proletariat yang hidupnya di kampung, tidak duduk manis bersama para elite lainnya.

Konon Lurah Semar bukan manusia biasa, dia rakyat jelata jelmaan dari dewa di kahyangan. Pantas apa yang dikatakannya selalu bijak sekaligus dijadikan panutan bagi anak-anak Pandu dan tokoh-tokoh elite pewayangan lainnya. Suara rakyat adalah suara Tuhan, bagi Semar bukan sekadar kata kiasan, tapi memang benar-benar suaranya adalah suara dari langit yang bijak dan selalu berpikir sebelum mengambil keputusan.

Bagaimana dengan suara rakyat adalah suara Tuhan yang hanya sekadar kiasan, yang saat ini dipakai sebagai slogan dari demokrasi dan kedaulatan rakyat?

Suara rakyat pada realitanya tidak sebijak suara Semar Badranaya. Suara rakyat kadang sumbang alias fals, tidak selalu merdu dan harmonis seperti halnya alunan musik. Suara rakyat terkadang tidak didasari atas keinginan akan keadilan dan kemakmuran, tapi atas dasar ego dan penggiringan opini. Lantas bagaimana menyikapi semua hal itu?

Kita perlu menganalisis terlebih dahulu pola pemikiran yang berkembang di dalam masyarakat. Ketika masyarakat secara mayoritas kurang kritis dalam membaca situasi politik, tidak peka terhadap keadaan sosial-politik terkini, rawan sekali terjadi penggiringan opini yang berujung pada penggiringan massa turun ke jalan untuk hal-hal yang masyarakat sendiri tidak mengerti.

Semua dimulai dari dalam masyarakat itu sendiri. Demokrasi dibangun dengan cita-cita masyarakat memiliki andil besar dan peka terhadap kondisi sosial-politik sehingga akan tercipta keteraturan dalam pemerintahan. Kita semua menginginkan adanya pemerintahan yang adil dan makmur, setiap kali pemilihan presiden selalu begitu.

Di jalanan, teriakan-teriakan demonstran sudah santer terdengar, dan ini hal lumrah sejak dahulu kala. Yang perlu diubah sebenarnya bukan pemerintahannya, tapi pola pikir masyarakatnya. Bagi rakyat yang merasa memiliki tingkatan kepekaan politik yang agak tinggi, mestinya mulai mengedukasi masyarakat lainnya agar paham terhadap perkembangan dunia sosial-politik terkini.

Percuma saja berteriak-teriak ingin mengganti presiden, ingin mencopot menteri, menghujat pejabat-pejabat negara jika kita sebagai pelaku utama dalam demokrasi tidak berpikir sebelum memilih. Rakyat, sebagai hal tertinggi dalam demokrasi harusnya bersikap kritis, berpikir sebelum mencoblos, menimbang banyak hal sebelum memilih siapa yang akan memimpin mereka kelak.

Segera ubah mental cengeng kita, jangan selalu menangis setelah peristiwa memuakkan terjadi, tapi berusahalah untuk menghindari peristiwa memuakkan itu. Jika masyarakat ingin makmur secara ekonomi, pilih calon yang bisa meningkatkan ekonomi negara, tentu ditinjau dari pengalamannya, rekam jejak sekaligus seberapa besar ia melakukan realisasi atas janji-janjinya sebelumnya. Jangan memilih calon yang akan meningkatkan ekonomi tapi berharap calon yang dipilih tidak akan membuat negeri ini maju dalam urusan teknologi.

Serius, ini problem utama masyarakat Indonesia. Kita terlalu sering membuat persamaan-persamaan yang jauh sekali dari kata relevan. Bagaimana bisa kita memilih tanpa melihat visi misi calon, hanya karena satu keyakinan atau satu daerah dengan kita? Kemudian berharap calon itu akan memajukan sektor-sektor tertentu yang tidak memiliki relevansi dengan alasan rakyat memilihnya.

Masyarakat Indonesia sedang bingung, apakah mereka akan bersikap bijak, patuh, atau cerdas. Tidak perlu mengkhayal Indonesia akan menjadi pusat perekonomian dunia atau pusat teknologi apabila kita masih memilih atas dasar latar belakang personal. Memilih karena A tapi kok berharapnya bakal B. Ya jelas ujungnya akan kecewa.

Jangan jadi orang bingung, lebih baik teliti sebelum membeli. Kandungan apa saja yang ada di dalam visi misi calon. Jangan membeli garam kemudian mencak-mencak karena sampai di rumah garamnya rasanya asin, bukan manis. Jika mental kita terus begitu, suara Tuhan macam apa yang terjadi saat ini di Indonesia?

Jangan sekali-kali tempatkan rasa di atas logika dalam urusan politik, karena berdemokrasi tidak lagi mengandalkan hati nurani, tapi observasi. Karena urusan perasaan bisa ditarik ke lain hati, tapi objektivitas dan fakta di lapangan lebih nyata dari apa pun di dalam benak manusia yang dapat direka dan disetir oleh sembarang orang.

Rakyat Indonesia harus siap menjadi puncak tertinggi sistem sosial-politik, yang mempengaruhi bukan dipengaruhi. Sekali lagi, bijaklah menggunakan suara, karena vox populi, vox dei.