Akhir-akhir ini, Indonesia digegerkan dengan munculnya Student Loan. Bahkan perkataan Presiden Jokowi yang ingin memberi PR melalui Student Loan ini sangatlah booming dan sering kali digunakan untuk mengkritik beliau sendiri.

Mari hendaknya kita berpikir, seburuk itukah Student Loan, sehingga banyak mahasiswa menolak keberadaannya? Seperti apa permasalahan yang digusarkan oleh para mahasiswa ini?

Sekiranya Student Loan ini memang dikeluarkan dengan tujuan membantu mahasiswa yang tidak mampu dengan menggelontorkan dana pinjaman kepada mereka dan wajib dikembalikan setelah lulus. Perdebatan muncul ketika ada kalimat "wajib dikembalikan setelah lulus". Mahasiswa acap kali menolak kebijakan ini didasarkan kepada film yang berjudul The Ivory Tower, sebuah dokumenter terkait pelaksanaan Student Loan di Amerika Serikat.

Banyak yang tidak mampu melunasi utang tersebut karena adanya bunga. Lalu berapakah bunga yang dibebankan kepada mahasiswa di Indonesia sehingga mereka menolak?

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 76 Ayat 2 Poin C mengenai pinjaman dana tanpa bunga yang harus dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Ada kalimat tanpa bunga yang harus digarisbawahi di sini yang menjadi tumpuan utama yang sejatinya membuat Student Loan ini menjadi sebuah kebijakan idaman yang berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun kewajiban pemenuhan hak mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya perkuliahan akan diberikan oleh Pemerintah (Pusat), Pemerintah Daerah, dan Universitas di mana tempat mahasiswa tersebut berkuliah. Lalu apa yang menjadi masalah? Beasiswa Bidikmisi yang begitu besar ternyata masih kurang. Dan sekarang telah dikeluarkan kebijakan Student Loan pun muncul banyak reaksi negatif, padahal belum terlaksana sepenuhnya.

Permasalahan ini tidak akan menjalar dan menjadi konflik apabila penyedia Student Loan ialah pemerintah sendiri. Namun, Pak Presiden malah meminta perbankan untuk menyediakan dananya.

Penulis berdalih, pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pendidikan adalah kewajiban negara beserta pemerintahnya. Karena, menurut salah satu ekonom kelahiran Austria, Paul Streeten dalam tulisannya berjudul Basic Needs: Premises and Promises bahwa negara harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya ketimbang menghitung pertumbuhan ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita.

Adapun Mahbub ul Haq asal Pakistan dan Amartya Sen dari India mengutarakan hal yang sama. Bahwa pembangunan yang ada sekarang di berbagai belahan dunia tidak diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusianya.

Penulis menekankan kepada kebutuhan dasar dan pembangunan sumber daya manusia yang dimaksudkan oleh ketiga profesor di atas adalah pendidikan.

Pertanyaan besar yang akan muncul adalah mampukah pemerintah menyediakan dana pinjaman yang begitu besar? Pemerintah Indonesia sudah memiliki kebijakan Bidikmisi yang berusaha menanggulangi permasalahan dana untuk perkuliahan tanpa perlu mengembalikan uang tersebut.

Merujuk kepada website Kemenristekdikti, anggaran Bidikmisi untuk satu mahasiswa ialah sebesar 6 juta rupiah, di mana 2,4 juta digunakan untuk membayar perkuliahan dan 3,6 juta untuk biaya hidup, semuanya untuk satu semester (6 bulan).

Dengan dana yang cukup besar dikeluarkan oleh pemerintah, penulis sedikit tidak sepakat, karena tidak ada timbal balik yang diberikan oleh mahasiswa ini terhadap negara dengan sifat mengikat. Untuk menutupi pengeluaran yang cukup besar, bukan berarti pemerintah harus memotong jumlah penerima bidikmisi, namun merevisi peraturan yang berkenaan dengan bidikmisi.

Dengan dana besar keluar untuk beasiswa bidikmisi, maka pemerintah berusaha melimpahkan Student Loan kepada sektor perbankan, yang seharusnya dipahami bahwa mereka akan berusaha mencari keuntungan. Perbankan lain tidak lain adalah perusahaan juga. Karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 76 hanya menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi terkait.

Apabila pemberi pinjaman adalah Bank yang ber-status BUMN, maka sah saja karena dimiliki oleh negara. Berarti negara melaksanakan kewajibannya melalui Badan Usaha-nya, namun tidak boleh ada bunganya.

Sangatlah naif apabila kita mengira akan terjadi seperti hal itu. Tetaplah Bank adalah perusahaan bisnis. Apabila dilimpahkan kepada mereka, perbankan akan berusaha mengambil keuntungan sedikit demi sedikit. Sejatinya, negara tidak sepenuhnya membantu para mahasiswa yang membutuhkan dana.

Salah satu bank sudah mematok 6,5% untuk bunga Student Loan, ada yang masih mengkaji skema pemberian Student Loan melalui cara potong gaji. Mereka bahkan akan mencari mahasiswa debitur melalui NIK-nya. Inilah kenapa pasar (di mana bank adalah salah satu bagiannya) dapat dibilang liar dan kejam.

Memang benar apabila salah satu Ketua BEM di Universitas di Jawa Tengah berkata melalui media sosial bahwa Student Loan sama dengan Anti-Nikah Muda, karena setelah lulus, kalian tidak akan bisa menabung untuk menikah, tapi digunakan untuk membayar utang semasa kalian kuliah. Bekerja di mana pun, maka gaji kalian tetap akan dipotong untuk mengembalikan dana dari bank terkait.

Meskipun terlihat tidak menguntungkan bagi para mahasiswa, namun patut kita beri apresiasi terlebih dahulu apabila kebijakan Student Loan ini adalah usaha pemerintahan Pak Jokowi untuk meningkatkan jumlah masyarakat terdidik dan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Namun, memang pemberian kepada pihak yang salah, yakni perbankan, justru dapat merugikan masyarakatnya sendiri.

Pemerintah harus memotong anggaran lainnya atau melakukan subsidi silang dari APBN yang akan digelontorkan. Mungkin tunjangan yang terlalu tinggi untuk Aparatur Sipil Negara dapat dihilangkan lalu digunakan sebagai subsidi silang yang dikelola oleh Kemenristekdikti sendiri. Jangan sampai kebijakan pendidikan jatuh di sektor privat yang berbentuk perusahaan.

Lalu apa peran mahasiswa? Terus menjadi Pressure Group sebelum idealismemu hilang setelah masuk dunia kerja.