Berbicara mengenai Soe Hok Gie, ialah berbicara tentang seseorang yang tak akan pernah usai riwayatnya. Ia adalah seorang aktivis, penulis, pelopor pergerakan mahasiswa, hingga ikut mendirikan organisasi Mapala UI yang kondang itu.

Catatan hariannya yang kemudian dibukukan dengan judul “Catatan Seorang Demonstran” menjadi referensi wajib bagi para mahasiswa yang ingin belajar menjadi seorang aktivis sejati selaiknya Gie. Ia tak gentar mengkritisi pemerintahan, mempersoalkan ketidakadilan yang dialami kaum proletar, hingga banyak menuliskan keresahannya mengenai kondisi bangsa yang demikian ‘bobrok’ kala itu.

M. Yudhie Haryono, Direktur Eksekutif Nusantara Centre, bahkan tak segan menyebut Gie sebagai aktivis yang akan selalu harum namanya. Menurutnya, Gie adalah syahid yang menghancurkan Soekarno dan independen-kritis pada rezim Soeharto.

Kritik utama Gie kepada Soekarno ialah personalisasi kekuasaan yang menggila. Gie membenci Soekarno yang mengklaim diri sebagai pemimpin seumur hidup yang kerjanya hanya kawin hingga justru lupa persoalan ekonomi yang menghimpit rakyatnya. Sementara kritik utama pada Soeharto adalah pola pembangunan yang timpang, hingga kegemaran melakukan korupsi di sekitar istana.

Saya pun bersepakat, ketika Gie dianggap telah menguatkan hipotesa revolusi di Indonesia yang dimotori oleh pemuda-pemuda intelektual yang berintegritas. Tentu saja, karena Idealismenya sangat berpengaruh terhadap perubahan politik di negeri ini.

Keberpihakan Gie pada kaum proletar menempatkannya sebagai sosok pejuang yang dicintai segala umat. Bahkan ketika Gie meninggal dunia karena menghirup racun di gunung Semeru, kematian itu justru hadir sebagai duka bagi perjuangan yang belum usai. Harian Bandung Mahasiswa Indonesia (Desember 1969) misalnya membuat editorial khusus untuk Gie. Salah satu kolomnya berisi kalimat yang begitu menyentuh:

“...Tanpa menuntut agar semua insan menjadi Soe Hok Gie, kita hanya bisa berharap bahwa pemuda ini dapat menjadi model seorang pejuang tanpa pamrih. Kita membutuhkan orang seperti dia, sebagai lonceng peringatan yang bisa menegur manakala kita melakukan kesalahan.”

Ya, tanpa bermaksud untuk mengkultuskan sosoknya, namun kita perlu mengamini bahwa Gie adalah ‘penanda zaman’ sekaligus tempat bercermin bagi kita sebagai pemuda.

Mengutip pendapatnya Yudhie Haryono, Gie telah menjadi tapal pencapaian seorang anak idealis di negeri yang carut marut. Arwahnya selalu mengundang kita untuk selalu kritis dan melawan, dan potretnya akan mengejek kita yang rapuh, terutama bagi yang kehilangan idealismenya karena telah menempatkan diri pada ceruk-ceruk politik praktis yang kemudian menjadi candu yang mengerikan.

Lalu, bagaimana Gie berbicara mengenai politik?

Politik adalah Lumpur yang Kotor

Barangkali, sudah dianggap manusiawi oleh para pemuda di negeri ini yang acapkali menghimpun diri memberontak suatu rezim yang bebal, diktatorial dan korup, kemudian tak lama berselang, berbondong-bondong ikut melestarikan perilaku yang sama, kendatipun dengan rezim yang telah berganti dalangnya.

Maka Gie adalah anomali karena kegigihannya mempertahankan idealisme sebagai seorang pemuda yang jujur dan anti hipokrisi. Di saat rekan seperjuangannya menjadi pengepul harta di parlemen, ia masih betah menjadi seorang aktivis yang peduli terhadap bangsa dan persoalannya.

Politik bagi Gie adalah lumpur yang kotor. Kegagalan bangsa ini meneruskan cita-citanya yang merdeka ialah karena ketidakmampuan melepaskan diri dari kepentingan politik kaum elitis, hingga pilihan politik rezim Soekarno yang otoritarian dengan membubarkan konstituante dan mendirikan demokrasi terpimpin.

Gie semakin menyadari, politik telah menggerus nilai-nilai moral dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Politik telah menjadi semacam fanatisme yang membabi buta.

Kenyataan ini menjadikan Gie semakin kokoh dengan pendiriannya. Ia gencar menyusun tulisan yang mengkritisi pemerintahan, menginisiasi diskusi dan kajian, berkonsolidasi dengan berbagai pihak, hingga kemudian ikut memplopori aksi-aksi demonstransi yang menolak kebijakan pemerintah.

Gie menuliskan perspektifnya mengenai Soekarno, “Saya kira saya menyukai Soekarno sebagai manusia, tapi sebagai seorang pemimpin, tidak!” Untuk itulah, Gie bersikeras untuk mengakhiri kekuasaan Soekarno yang seringkali menyebut dirinya sebagai ‘Pemimpin Revolusi’ itu.

Momentum itu pun muncul ketika meletusnya Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) yang dipercaya didalangi oleh PKI. Sejumlah jendral dibunuh dan jasadnya kemudian dibuang ke Lubang Buaya Jakarta. Maka konstelasi politik saat itupun kian memanas.

Negara terbagi dua kongsi, pertama mereka yang nasionalis dan kedua ialah yang komunis. Namun rupanya masyarakat lebih percaya bahwa komunis sebagai penyebab persoalan, hingga kemudian muncul gerakan ‘pengganjangan komunis’ yang dilakukan besar-besaran sekaligus semakin gencar tuntutan untuk membubarkan induk partai-nya, PKI.

Tuntutan itu diabaikan Soekarno. Bung Karno, begitu ia disapa, masih begitu intim dengan PKI. Gie berpendapat, bahwa Soekarno masih menganggap hanya PKI-lah yang bisa mengimbangi kekuatan militer yang saat itu tidak lagi mendukung pemerintahannya. Terlihat tidak mungkin juga Soekarno mengkhianati ajaran revolusinya sendiri mengenai Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Maka para mahasiswa kembali bergerilya di sekitar Ibu Kota.

Orientasi gerakan pun semakin meluas, mereka bukan hanya menuntut PKI dibubarkan, melainkan juga meminta Soekarno untuk melepaskan jabatannya sebagai Presiden. Hingga akhirnya, setelah melalui berbagai proses yang melelahkan, Soekarno menyerahkan kekuasaanya pada tanggal 11 Maret 1966 (Supersemar) kepada Soeharto (kemudian tak lama berselang menjadi Presiden).

Terlepas dari persoalan apakah peralihan kekuasaan itu harus dianggap legal, atau hanya bagian dari kudeta Soeharto (diskursus ini masih menjadi misteri hingga kini), namun justru yang menjadi kegelisahan tak berujung bagi Gie adalah kekecewaan itu kembali muncul terhadap rezim yang baru. Ia mungkin berhasil mengakhiri otoritarianisme orde lama, tapi sesungguhnya orde yang baru pun tidak becus membuat perubahan berarti.

Pasca kasus korupsi Ibnu Sutowo dikuliti habis-habisan oleh Mochtar Lubis dalam Harian Indonesia Raya, kegelisahan itu semakin menyakitkan bagi Gie. Terlebih, ketika para aktivis yang dulu mati-matian menggulingkan Soekarno, justru tega menjual idealismenya dengan harga yang murah, dengan menikmati hibah-hibah kekuasaan di masa Soeharto.

Pengalaman pahitnya di kala menyaksikan bahwa politik begitu kencang menggerogoti sendi-sendi idealisme seseorang, telah menjadikan Gie begitu muak. Gie menyadari, kekosongan jabatan di parlemen pasca anggotanya yang disinyalir simpatisan PKI banyak yang disingkirkan, bisa menjadi alasan diplomatis.

Namun tentunya, ketika mereka telah menenggelamkan diri dalam pemerintahan semacam itu, maka suara mereka akan terbungkam, mendadak membisu, dan tak akan lagi peduli persoalan yang dihadapi rakyat-rakyat kecil.

Para aktivis semacam ini seharusnya pandai bersolek saja. Beberapa hari sebelum kematiannya pada 16 Desember 1969 di Semeru, bahkan Gie sempat mengirim bingkisan berupa lipstik dan bedak ke Senayan. Gie menamainya ‘Politisi berkartu mahasiswa’.

Barangkali, keresahan yang sama yang ia ungkapkan, mengenai mahasiswa yang bermental sok kuasa, yang akan merintih kalau ditekan, tetapi menindas kalau berkuasa, benar-benar terjadi di masanya itu.

Apabila ada pertanyaan, apakah Gie tidak berpolitik? Saya turut menyangsikannya. Namun dalam beberapa buku yang Saya baca, Gie sempat menjadi Ketua Senat Fakultas Sastra UI Tahun 1967, bahkan sebelumnya ikut mendorong Herman Lantang, sahabatnya, untuk menduduki jabatan yang sama sekitar akhir tahun 1964-an. Artinya, masih ada kemungkinan Gie berpolitik. Namun politik yang dimaksud Gie ialah politik yang bersarikan pada kekuatan moral.

John Maxwell, penulis buku “Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani”, pernah menyebut keikutsertaan Gie dalam politik hanyalah sementara. Saya pun menilai Gie tetap konsisten dengan prinsipnya pada sekitar pertengahan tahun 1966, yakni di saat Soekarno telah melepaskan kekuasaannya.

Di mana Gie sempat meminta mahasiswa untuk mundur dari politik, dan menyerahkan urusan politik pada politisi profesional untuk membangun institusi politik bangsa. Saat itu, Gie menilai jatuhnya Soekarno akan diperbaiki oleh penggantinya, Soeharto. Namun sepertinya ia ikut menyesalkan ketika kenyataan yang ada jauh dari harapannya. Mungkin karena itulah, ia menjadi lebih suka menaiki gunung, daripada berkecimpung dalam politik praktis ‘tai kucing’ itu..

(Bukan) Gerakan Politik

Ketika banyak orang merasa dirinya sebagai intelektual, misalnya karena kemampuannya untuk mengenyam pendidikan tinggi, maka tentunya menjadi penting untuk mempertanyakan mengenai pilihan sikap seperti apa yang akan ia ambil.

Namun rupanya, para kaum yang diartikan sama dengan ‘Intelegensia’ oleh Bung Hatta atau ada juga yang menyebutnya ‘Cendekiawan’ ini, sering kali mengalami dilema tersendiri untuk menentukan perannya, bahkan tidak jarang pula ada yang justru masih kesulitan untuk memantaskan diri sebagai seorang intelektual.

Apakah ia akan menjadi seorang idealis yang turun ke jalan untuk menangani persoalan? Atau hanya menutup telinga dan mata lalu bersikap seperti tidak tahu apa-apa? Mungkin, sebagian orang mengaku bersikap idealis adalah pilihan yang tepat, lalu sebagiannya lagi akan memiliih bersikap ‘apatis’.

Terhadap pilihannya yang apatis. Rupanya kita masih sering menemukan kaum-kaum yang demikian itu. Intelektual jenis ini lebih sering mengisi pemikirannya dengan orientasi kepuasan perut, atau lebih giat mencari penghargaan dengan menjadi yang terbaik soal prestasi. Lalu ketika bangsa dihadapkan pada persoalan yang sulit, misalnya ketika harga sembako naik, atau lembar-lembar berita masih menjelaskan kemiskinan dimana-mana, bagaimana kaum apatis ini mencernanya?

Kiranya sudah hal lumrah, ketika mereka lebih memilih ‘bungkam’. Sebagian besar berdalih, bahwa mempersoalkan itu (kemiskinan, kebijakan, dll) secara berlebihan hanyalah perbuatan yang sia-sia. Menurut mereka, apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa selain berbicara? Benar-benar merepresentasikan sikapnya yang apatis.

Intelektual yang idealis ialah intelektual yang memiliki semangat untuk mempertanyakan, mencemaskan, memperingatkan dan acapkali perlu turun gunung untuk mengkritisi pemerintahan yang berkuasa. Intelektual ini bisa kita temukan di masa pergerakan dulu dalam diri Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan intelektual lainnya, yang menuntut dekolonisasi.

Kemudian pasca kemerdekaan, intelektual idealis ini masih kerap hadir untuk mengkritisi pemerintahan seperti Sjahrir, Mochtar Lubis, Soemitro, dan lain-lain. Sebagian ada yang mampu bertahan, namun banyak pula diantaranya yang harus disingkirkan oleh penguasa.

Soe Hok Gie menjadi bagian dari intelektual idealis yang riwayatnya banyak dikutip dan dipelajari orang. Pemikirannya mengenai sikap-sikap intelektual seorang pemuda hingga persoalan-persoalan yang menyangkut politik, sosial, ekonomi, dan agama kerap kali menjadi bahan refleksi bagi para pemuda di masa setelahnya. Ia pun banyak memunculkan gerakan-gerakan yang kritis, yang menjadikannya sebagai intelektual idealis paling menjanjikan yang pernah ada.

Kemudian pun banyak orang bertanya, apakah gerakan Gie ini sebagai bentuk gerakan politik?

Sebelumnya, kita perlu memahami bahwa di masa itu, seyogyanya politik begitu dekat dengan kaum intelektual, utamanya intelektual muda. Edward Shils dalam buku “The Intellectuals and the Powers and Other Essays” menjelaskan bahwa di negara-negara berkembang, politik merupakan gelanggang yang tak mungkin dihindarkan kaum intelektual, kendatipun mereka telah bersusah payah untuk ‘menjaga jarak’.

Mengapa? Karena para intelektual itulah yang telah turut membentuk kehidupan politik di negara-negara berkembang. Mereka sebagai inisiator, para pemimpin dan sekaligus sebagai pelaksana kehidupan politik tersebut. Oleh karenanya, maka tidak menutup kemungkinan apabila intelektual di masa itu memiliki kecenderungan pula untuk membentuk gerakan-gerakan baru, semisal gerakan politik.

Sementara bagi Hok Gie, rupanya kita masih harus sepakat untuk menyebut Gie sebagai seorang idealis yang tidak terjungkal pada dunia politik. Dibandingkan dengan gerakan politik, Gie justru ingin mengidentikan gerakannya sebagai gerakan moral.

Tulisannya di berbagai koran yang kemudian dibukukan dalam “Zaman Peralihan” atau dalam “Catatan Seorang Demonstran” menunjukan kepada kita mengenai sikap Gie yang tidak mau berkompromi maupun beraliansi dengan organisasi atau gerakan sosial yang begitu dekat dengan kepentingan-kepentingan politik hingga berorientasi untuk memperoleh kekuasaan.

Soe Hok Gie justru mencoba menerjemahkan pemikiran Julien Benda dalam buku “La Trahison des Clercs’ yang menggambarkan intelektual sebagai sosok manusia ideal yang berprinsip. Para intelektual ini dikonstruksikan sebagai manusia yang tidak memiliki kecenderungan duniawi.

Sehingga mereka merupakan moralis yang kegiatannya merupakan perlawanan terhadap kekuasaan yang absolut. Pemikiran inilah yang memplopori Gie dalam masa petualangannya sebagai intelektual muda yang kritis.

Sebenarnya, tesis utama dari buku Julien Benda tersebut ialah mempersolakan banyaknya intelektual yang terlibat dalam perpolitikan, yang kemudian ia namakan sebagai ‘penghianat intelektual’.

Benda mengkritisi intelektual yang lebih mengutamakan nafsu-nafsu politiknya dengan mengorbankan nilai-nilai universal dan moral, serta mengkhianati tanggung jawab daripada bangsanya. Fenomena ini bisa kita kontekstualkan dengan contoh para aktivis di masa Gie yang kemudian menjadi politisi.

Bung Hatta pun dalam pidatonya yang berjudul “Tanggung Djawab Moril Kaum Intelegensia (1957)” merasa khawatir dengan peran intelektual yang telah luruh oleh sesuatu yang disebut ‘the opium of the intellectuals’, yaitu suatu candu yang melanda para intelektual dimana keterikatan emosional pada suara rakyat, demokrasi dan tanggung jawab moral, ternyata mampu dikalahkan oleh mitos revolusi-yang-belum-usai, sinisme, dan hasrat terhadap nilai-nilai aristokrasi.

Bung Hatta menilai gerak intelektual saat itupun telah dikebiri oleh pola-pola penyimpangan arah politik dan sekaligus mengingatkan untuk mengembalikan arah politik ke jalur yang benar, yakni jalur yang bersarikan moral.

Gerakan Moral ala Soe Hok Gie itupun tentunya berbeda dengan Gerakan Politik. Sunyoto Usman dalam makalahnya yang berjudul “Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik ataukah Gerakan Moral” menjelaskan perbedaan keduanya secara konkrit. Menurutnya, Gerakan moral adalah gerakan yang meletakan energi mahasiswa sebagai pendobrak ketika institusi birokrasi dan institusi politik tidak bisa memainkan peran sesuai dengan sektor publik, pun gerakan ini hanya untuk meluruskan.

Sedangkan gerakan politik ialah berarti para intelektual itu masuk menjadi bagian dari lembaga eksekutif atau legislatif, atau lebih tepatnya menjadi politisi profesional. Gerakan Moral yang diusung Gie kemudian menjadi pembanding sekaligus gagasan mulia mengenai keterlibatan intelektual dalam memperbaiki kehidupan, tanpa kemudian menghilangkan aspek-aspek moralitas.

Gerakan moral kaum intelektual mahasiswa di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kemiskinan dan dekadensi moral yang menjangkit aparat pemerintahnya saat itu, Ia analogikan sebagai seorang koboy di daerah yang sedang ditindas oleh bandit. Sang koboy tersebut datang ke daerah yang sedang dikuasai bandit yang menindas warga setempat dan berhasil mengusir bandit-bandit tersebut.

Namun ketika masyarakat meminta sang koboy untuk tinggal di daerah itu dan akan diangkat menjadi sheriff, sang koboy menolak dan melanjutkan perjalanannya. Gie ingin menegaskan fungsi mahasiswa sebagai kekuatan moral untuk memperjuangkan persoalan rakyat, dimana ketika persoalan itu sudah selesai, mahasiswa itu harus kembali ke asalnya, ke kampus.

Sementara dalam pandangan Arief Budiman (kakaknya Soe Hok Gie), yang mengadopsi konsep kuasa feodal Jawa, peran intelektual itu selaiknya seorang resi yang tinggal di lereng-lereng gunung terpencil sebagai tempat pertapaannya. Ketika ia melihat ada persoalan yang dapat menyengsarakan rakyat, ia akan turun gunung untuk mengabarkan keadaan tersebut dan berharap penguasa sudi memperbaiki keadaan.

Begitu juga dengan seorang intelektual. Tanpa pamrih politik, atau memiliki tendensi kekuasaan apapun, intelektual itu berjibaku turun ke pusat-pusat pemerintahan untuk mengkritisi pemerintah yang menurutnya telah gagal menjalankan amanahnya.

Saya pun menilai Gie telah menjalakan kewajibannya sebagai intelektual idealis yang acapkali menghentak pemerintah. Barangkali, Ia adalah personifikasi seorang resi atau koboy yang acapkali menghimpun kekuatan moral, turun hingga ke pelataran pemerintahan, untuk kemudian mengkritisinya tanpa ampun. Hingga pada masanya tiba, ia kembali ke tempatnya semula sebagai seorang mahasiswa, dan diriwayatkan sempat menjadi pengajar di almamaternya.

Apakah kemudian dia berhenti? Saya sepakat mengatakan tidak. Oleh sebab hingga detik ini, kita masih bisa menemukan tulisan-tulisannya yang masih sama, begitu mendalam, kritis dan tajam, yang menelanjangi pemerintahan orde baru, setidaknya yang ia tulis hingga akhir hayatnya tahun 1969 silam.

Gie dan Politik Para Aktivis Masa Setelahnya

Terhadap pemikiran politik seorang Gie, rupanya kita masih bisa berdebat, terutama mengenai kesetujuan kita apabila kemudian dibenturkan dengan sistem saat ini yang jauh berbeda dengan zaman Gie dulu. Sebagian orang memilih bersikap yang sama, menghindari pergulatan politik yang acapkali menyakitkan, namun sebagian lagi meyakini sebaliknya, menilai bahwa pemikiran Gie mengenai politik sudah tidak lagi relevan dengan semakin ‘tertatanya’ sistem pemerintahan dewasa ini.

Barangkali politik yang disebut Gie kotor bagaikan lumpur itu telah dibersihkan sedemikian rupa, atau mungkin, pemikiran para ‘intelektual’ yang menolak sikap Gie ini justru lahir karena ingin membersihkan lumpur-lumpur yang kotor itu.

Sejujurnya, Saya ikut menyangsikan persoalan ini. Saya justru teringat dengan tulisan Budiman Sudjatmiko, seorang mantan aktivis yang kemudian menjadi politisi, yang berjudul “Sosialis yang Kesepian” yang dimuat dalam majalah Tempo (10-16 Oktober 2016) edisi “Gie dan Surat-Surat yang Tersembunyi”. Menurut Sudjatmiko, ada banyak pengagum Gie yang meromantisasi permusuhan Gie terhadap kawan-kawan aktivisinya yang menjadi bagian rezim orde baru, hingga kemudian memunculkan sikap yang salah kaprah, seolah-olah orang baik harus berada di luar sistem dan menjaga jarak dengan kekuasaan.

Menurutnya, perlu ada pembedaan yang jelas antara pilihan sikap masa orde baru dengan saat ini. Orde baru berdiri dengan watak otoriter yang bahkan tidak ragu membunuh lawan-lawan politiknya dengan berbagai cara yang melanggar hukum dan kemanusiaan.

Maka secara moral dan rasional, kita bisa memahami pilihan sikap untuk berada di luar sistem. Namun di era demokrasi, pertentangan ‘di luar dan di dalam sistem’ menjadi tidak relevan dengan sendirinya. Wajah demokrasi dan institusi-institusi politik adalah keniscayaan zaman modern, sekaligus menjadi mekanisme yang disepakati bersama untuk menyelesaikan problem kolektif manusia.

Saya pun akhirnya meyakini bahwa pemikiran inilah yang telah mengilhami Budiman Sudjatmiko untuk berkiprah dalam dunia politik. Begitu juga dengan rekan sesama aktivis di masanya yang kala itu aktif menentang orde baru.

Sejarah mencatat, pada tahun 2004 ada sekitar 52 orang aktivis yang ikut mendeklarasikan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang di kemudian hari menjadi sayap kanan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diantaranya semisal Budiman Sudjatmiko, Rahardjo Waluyo Jati, Bambang ‘Beathor’ Suryadi dan Masinton Pasaribu. Alasan yang dilontarkan ke publik pun ternyata mengundang empati, mereka ingin mengembalikan marwah partai sebagai partai perjuangan yang berbasis kerakyatan.

Selain Sudjatmiko, kita juga mengenal banyak aktivis lainnya yang terjun ke dunia politik, atau sekedar mencoba membangun karier menjadi birokrat pemerintahan. Deretan nama aktivis pergerakan 98 semisal Andi Arif misalnya sempat menjadi Staf Khusus Bidang Bantuan Sosial dan Bencana di masa pemerintahan SBY, Fadjroel Rachman yang kini menjadi Komisaris Utama PT. Adhi Karya juga merupakan aktivis tahun 1980-1990-an, publik bahkan lebih mengingat Fadjroel sebagai calon presiden independen sejak tahun 2009, ada pula sosok Jumhur Hidayat yang masih terseok-seok menentukan politiknya di pemerintahan, pernah menjabat BNP2TKI, kemudian dipecat karena dianggap ‘kutu loncat’ dari Demokrat ke PDIP, hingga kabar terakhir sempat menyalonkan diri menjadi Walikota Bandung.

Kemudian dari Senayan, terdapat beberapa nama yang pernah menjadi aktivis 98 kemudian mencoba mengais rejeki di parlemen, semisal Adian Napitulu (Anggota Komisi VII DPR), Masinton Pasaribu (Anggota Komisi II DPR), Pius Lustrilanang (Wakil Ketua Komisi IX DPR), dan Desmond Junaidi Mahesa (Wakil Ketua Komisi III DPR).

Cukup banyaknya aktivis yang menjadi anggota dewan ini, di satu sisi bisa menjadi harapan untuk meneruskan cita-cita demokrasi, namun di sisi lain, ia bisa menjadi malapetaka ketika eksponen pergerakan ini justru mengkhianati idealismenya yang pernah diperjuangkan dulu. Terkait persoalan ini, mungkin Saya akan membahasnya di lain waktu.

Riwayat seorang aktivis yang tidak menenggelamkan dirinya dalam politik juga bukan berarti sedikit jumlahnya. Saya ingin mengajak anda untuk mengkhidmati riwayat aktivis yang berpegang teguh menjadi idealis-idealis sejati. Kendatipun sulit untuk menemukan bukti otentiknya, namun kita harus percaya, orang-orang demikian ini tidaklah akan berhenti dalam diri Soe Hok Gie semata.

Ialah Hariman Siregar, seorang aktivis yang berani menentang tirani Soeharto. Pergerakannya dalam peristiwa Malari tahun 1974 akan menjadi memoar abadi yang akan diceritakan dari satu generasi ke generasi lainnya. Keputusannya untuk membela kaum-kaum tertindas seolah menjadi takdirnya untuk menjadi sosok intelektual yang bermental baja.

Ia lantang berteriak menyuarakan keadilan, gerakannya pun diarahkan untuk melawan para koruptor licik, hingga menyemprot para pencatut sumber-sumber alam untuk kemudian dijual dan saling berbagi komisi, ia lakukan dengan keberanian tanpa pamrih. Dalam buku “Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Modal Asing” kita bisa menemukan rekam jejaknya dalam peristiwa itu.

Ada satu pandangan menarik dari Hariman Siregar mengenai defisit demokrasi. Menurutnya, para penguasa memerlukan rakyat hanya setiap lima tahun sekali atau setiap pemilu. Setelah pemilu berlalu, rakyat diperlakukan seperti isteri yang dicerai. Lalu ketika lima tahun kemudian pemilu itu kembali hadir, isteri itu dipaksa untuk tidur bersama lagi.

Barangkali, kondisi seperti inilah yang membuat Hariman lebih memperdulikan rakyat, dibandingkan harus menerima jabatan politik yang dapat menjeratnya dalam vicious circle kekuasaan. Atensinya bagi rakyat masih menjadi pekerjaan moril baginya yang takan pernah selesai. Gerakan “Cabut Mandat” tahun 2007 terhadap pemerintah SBY kiranya dapat menjadi kesaksian mengenai komitmennya terhadap perubahan dan perbaikan bangsa. Saya termasuk orang yang setuju dengan W.S. Rendra untuk menyebut Hariman sebagai ‘Rajawali’ Indonesia.

Mochtar Lubis, yang juga teman Soe Hok Gie, seringkali dianggap wartawan jihad (crusading journalist) karena kepiawaiannya mengkritisi pemerintahan melalui artikel-artikelnya di Harian Indonesia Raya. Ia merupaka sosok lain dari seorang aktivis yang memilih hidup tanpa basa-basi politik.

Kendatipun pengetahuan akan politiknya mumpuni, namun Mochtar Lubis sebagaimana diungkapkan oleh David Hill dalam buku biografi yang berjudul “Jurnalisme dan Politik di Indonesia”, ialah sosok yang menunjukan keberanian yang gigih, semangat moral yang berapi-api, dan tekad yang teguh untuk menggunakan kecerdasannya dalam menelurkan karya-karya yang kritis terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Kegigihan Mochtar Lubis bisa kita temui dalam konsepsionalnya mengenai 6 (enam) watak bangsa Indonesia yang stereotip, yakni munafik, enggan bertanggung jawab, feodalis, percaya tahayul, lemah karakter, dan cenderung eksentrik. Saya bahkan setuju dengan pendapatnya Rosihan Anwar, yang menyebut Mochtar Lubis sebagai seseorang yang terlalu pandai menelanjangi kelemahan bangsanya sendiri.

Namun justru kesadaran inilah yang menjadi alasan rasional bagi Mochtar Lubis untuk menolak segala bentuk penindasan, penghisapan (korupsi), dan penyelewengan oleh para penguasa. Sikap yang mulia yang ia pertahankan, bahkan ketika suatu waktu seorang utusan penguasa itu ingin memberinya tanah di kalimantan, ia menolaknya dengan tegas. Ya, kualitas intelektual yang tiada bandingnya dari seorang Mochtar Lubis.

Sejujurnya, fakta-fakta yang disampaikan ini bukan untuk mengkerdilkan pilihan setiap orang. Tentunya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya. Anda bisa memilih apapun yang anda inginkan. Begitu juga dengan Saya. Saya pun sepakat untuk bersikap netral terhadap persoalan ini. Soe Hok Gie, Mochtar Lubis, dan Hariman yang lebih memilih hidup di luar sistem pemerintahan bukan berarti harus dimitoskan.

Pun demikian dengan aktivis lainnya yang lebih memilih berada di dalam sistem, bukan berarti harus diasingkan. Pilihan-pilihan semacam ini wajar. Namun tentunya, kita bisa menentukan sendiri, jalan mana yang kemudian akan kita pilih setelah mencerna riwayatnya.

Barangkali memang bukan hal baru ketika aktivis masuk lingkar politik. Tradisi ini bahkan semakin berkembang di dunia kampus. Partai-partai yang berserakan dengan visinya masing-masing seringkali menjadi kendaraan untuk mencalonkan diri menjadi pimpinan senat, BEM, maupun sejenisnya.

Saya pun melihat fenomena itu di almamater Saya di Kota Solo sana. Seakan-akan semakin memperjelas bahwa aktivis dan aktivitas politik tidaklah mungkin terpisahkan di dunia kampus.

Hal ini pun dipertegas dengan slogan-slogan untuk menolak depolitisasi di kampus. Memandang bahwa apatis terhadap politik di kampus adalah sesat pikir dan hipokrit. Bahwa mahasiswa sebagai intelektual seharusnya memiliki peran untuk memperbaiki kondisi kampus, masyarakat dan bangsa. Sekalipun politik itu disampaikan kotor, tapi bukan berarti kita tidak bisa membersihkannya? Begitulah kiranya pemikiran itu terinternalisasi oleh mahasiswa.

Menurut Saya, pergulatan antara aktivis yang kemudian berpolitik itu hanya persoalan pilihan. Bahkan Soe Hok Gie pun memang berkata demikian, bahwa kendatipun politik itu lumpur-lumpur yang kotor, suatu saat dimana kita tidak dapat menghindar lagi, maka terjunlah. Saya tidak begitu paham maksud ‘tidak dapat menghindar lagi’, karena era saat ini bukan era revolusi seperti dulu.

Hanya saja, Saya masih berpandangan konservatif dengan tidak sepakat ketika seorang aktivis berpolitik itu masih disebut sebagai aktivis. Ia adalah politisi yang kebetulan sempat menjadi aktivis. Dan kiranya ia disebut intelektual? Maka sepanjang ia tidak membuncitkan perutnya dengan menguras harta rakyat, atau berfoya-foya diatas kemiskinan dan ketidakadilan, mungkin ia masih layak disebut intelektual.

Akhirnya, saya ingin menutup tulisan ini dengan mengutip surat yang Gie tulis untuk sahabatnya, Thung Hok Jang (3 Januari 1966), ia menuliskan:

“Barangkali di dunia ini ada satu golongan masyarakat yang dari lahir sampai mati selalu ‘bernasib malang’. Golongan ini adalah golongan intelektual yang sebenar-benarnya. Karena mereka berbicara dan bertindak tidak atas dasar siapa yang kuat, tetapi atas dasar APA YANG BENAR. Mereka adalah terlalu baik ataupun terlalu jujur sehingga selalu menjadi mangsa permainan politis-politis.”

Saya kira kita sudah sepakat, untuk menyebut Soe Hok Gie sebagai bagian dari golongan intelektual yang sebenar-benarnya itu.

(Kalau tulisan ini dirasa berat. Anda perlu membacanya sambil naik gunung :D )


Bahan bacaan

Soe Hok Gie. Catatan Seorang Demonstran. Jakarta: LP3ES, edisi 2011.

Soe Hok Gie. Zaman Peralihan. Jakarta: Yayasan Bentang, 1995.

John Maxwell. Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2011.

Julien Benda. La Trahison des Clercs. Buku ini diterjemahkan menjadi buku “Pengkhinatan Kaum Cendekiawan” (Gramedia Pustaka Utama, 1997)

Muh. Hatta. Tanggung Djawab Moril Kaum Intelegensia. Jakarta: Fasco, 1957.  Makalah ini juga disampaikan pada 11 Juni 1957 di Universitas Indonesia.

Majalah Tempo (10-16 Oktober 2016) edisi “Gie dan Surat-Surat yang Tersembunyi”.


Bacaan lain

Soe Hok Gie. Di bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang Sampai Tahun 1920.

Soe Hok Gie. Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan.

David Hill. Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang.

Amir Husin Daulay, dkk. Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Modal Asing.