Demokrasi bukan kata benda, kata Nurcholis Majid, dia adalah kata kerja. Walau sering berakhir dengan voting, dia bukan berarti kotak-suara. Tapi demokrasi itu adalah sebuah proses dan nilai-nilai; proses pembelajaran terus-menerus dari pengalaman yang dimulai dari kesadaran; kesadaran akan kemajemukan, kesadaran perlunya musyawarah dalam hidup bersama, kesadaran menjaga ikatan moral, kejujuran dan keadilan, dan lain-lain.

Tapi di alun-alun, di lapangan Monas, saat-saat ini orang bersorak bareng mengelu-elukan kata benda. Yang dipanggung dengan toa berkata bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Siapa saja berhak sama untuk memilih dan dipilih. Maka cobloslah saya. Yang bicara, dan yang gambar wajahnya ditempel di pohon-pohon dan di tembok-tembok dekat rumah, tidak kita kenal siapa dia dan bagaimana kiprahnya.

Maka demokrasi kata benda cuma menghasilkan pimpinan untung-untungan. Di Amerika dia memilih Reagan dan juga pemimpin guyonan seperti Trump. Di sini tidak juga berbeda. Semua orang memilih dan asal memilih. Semua orang punya kans yang sama jadi presiden dan gubernur. Tergantung nasib. Artis, pedagang, pelawak, guru, tentara. Bahkan juga, para koruptor, para maling, atau para penculik. Semua bisa.

Dalam Buku Enam The Republic, Plato bercerita tentang Socrates yang berdialog dengan Adeimantus, “Jika Anda sedang menuju sebuah perjalanan mengarungi samudera, siapa yang paling Anda inginkan untuk jadi kapten kapal? Sembarang orang di antara kalian, atau hanya orang yang terdidik dan berpengalaman dalam berlayar?” 

“Yang terakhir tentu saja,” jawab Adeimantus. 

“Jadi mengapa kita pernah berpikir bahwa siapa saja bisa menilai siapa yang cocok dan mampu menjadi penguasa suatu negara?”

Poin Sokrates, memilih dalam pemilu adalah suatu keterampilan, bukan ilmu kira-kira. Dan seperti keterampilan apa pun, itu perlu diajarkan secara sistematis. Membiarkan suara warga tanpa pendidikan sangat tidak bertanggung jawab. Seperti menempatkan mereka dalam kapal berlayar penuh bahaya ombak badai, dan kaptennya cuma.seorang tukang baso.

Maksud Socrates bukan segelintir orang saja yang boleh memilih, tapi dia  bersikeras bahwa yang telah mampu berpikir rasional dan mendalam saja yang boleh mendekati bilik suara. Dia membedakan antara demokrasi rasional dengan demokrasi asal punya KTP.

Demokrasi KTP, demokrasi suara rakyat suara Tuhan, kata Socrates, akan mengarah ke sistem demagog. Demagog adalah pemimpin yang mendapatkan popularitas dengan mengeksploitasi prasangka dan ketidak-tahuan di antara rakyat jelata. Mereka dengan sengaja membakar emosi massa untuk tujuan politiknya. 

Athena Kuno punya pengalaman pahit jatuh dalam sistem demagog ketika Alcibiades yang kaya, ganteng, dan pandai berkata-kata menjerumuskan Athena dalam peperangan avonturir di Sicily.

Socrates juga minta kita membayangkan menonton debat kampanye dua kandidat. Yang satu seorang kaya pemilik toko manisan dan kembang gula. Yang lain adalah seorang dokter. 

Pemilik toko berkata tentang dokter lawannya: “Lihat orang itu. Dia suka melukai kalian. Dia menyuruh kalian minum jamu dan makan makanan pahit. Dia bahkan sering melarang kalian makan-minum yang enak-enak. Anda kan sudah tahu, beda banget dengan saya.  Aku kan suka mengundang kalian ke pesta dan makan yang enak-enak…….”

Apa reaksi khalayak? Tanya Socrates, “Sang dokter bakal menjawab begini, Saya membuat anda-anda tidak enak tidak lain untuk membantu anda. Jawaban tersebut tidak efektif, dan sulit masuk di kepala sederhana orang ramai. Bukankah demikian yang selalu terjadi?”

Maka “dokter” lebih sering tidak terpilih dibanding “pemilik toko manisan”. Kita sering mengabaikan peringatan Socrates dengan menganggap demokrasi suatu yang tidak usah ditanya lagi. Maka demokrasi KTP memilih dan menghasilkan pimpinan secara untung-untungan. 

Jangan heran kalau seorang kepala desa yang terbukti bisa kerja gampang dijegal oleh seorang guru yang belum berpengalaman dengan urusan desa. Dan desa tersebut dalam satu tahun pertama dikelola lewat jurus mengajar bahasa Indonesia bab merangkai kata-kata.

Padahal Socrates mengajar wisdom di atas dengan serius. Bahkan dengan nyawanya. Pada 399 SM, filsuf itu diadili atas tuduhan-tuduhan palsu, merusak pemikiran kaum muda Athena. Pelecehan agama, kalau di sini. Juri yang terdiri dari 500 orang penduduk diundang untuk mengadili kasus ini. Dalam voting, Socrates dinyatakan bersalah dengan beda suara tipis. Kebodohan pemilih demokrasi KTP mengantarkannya mati dengan meneguk secangkir racun hemlock.

Demokrasi hakekatnya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat. Tapi demokrasi coblosan langsung, demokrasi KTP, bukan satu-satunya cara memilih pemimpin yang berkedaulatan rakyat. Menarik sekali menonton Eric X Li dalam kuliah TED yang telah diklik jutaan kali bercerita tentang bagaimana pemimpin dipilih di Cina. Begini.

Bagi lulusan S1, tersedia lowongan PNS yang tersedia dalam 3 bidang besar: Birokrat Sipil, BUMN, dan Organisasi Sosial. Setelah lolos tes penerimaan, semua lulusan S1 itu memulai bekerja sebagai klerek, keyuan. Setelah sekian waktu, mereka mulai diserahi tanggung jawab setingkat kepala desa dan wakilnya, fuke & ke

Setiap akhir tahun dilakukan penilaian, termasuk wawancara dengan bawahan, dan polling pada masyarakat yang dipimpin. Yang memenuhi syarat dan mendapat nilai baik, bisa naik ke jenjang berikutnya, Fuchu & Chu, tingkat bupati walikota. Setelah itu (Fuju & Ju), tingkat gubernur.

Tingkat Fuju & Ju ini adalah jenjang tingkatan pejabat tinggi. Wewenangnya paling sedikit punya wewenang memimpin kota dengan 1 juta penduduk atau memimpin perusahaan dengan omset ratusan juta dolar. Sebagai gambaran, pada tahun 2012, ada 900.000 pejabat setingkat Fuke & Ke,  600.000 setingkat Fuchu & Chu, dan 40.000 yang setingkat Fuju & Ju.

Persaingan sangat ketat, membutuhkan keuletan dan kerja yang bukan main. Ketika tiba pada tingkatan jenjang pemerintahan tertinggi (Politbiro yang beranggotakan 30 orang), Xi Jinping butuh waktu merayap selama 30 tahun. Terakhir dia sudah punya rekam jejak berpengalaman memimpin propinsi dengan 150 juta penduduk yang GDP-nya sebesar 1,5 triliun dolar.

Cara memilih pemimpin seperti di Cina ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita di masa datang. Bagaimana kalau setiap calon legislatif atau eksekutif mesti lewat jenjang dari yang paling bawah. Dari situ baru boleh naik ke pemilihan jenjang berikutnya. Aturan seperti itu pasti akan memudahkan pemilih untuk memilih orang-orang yang dikenalnya, atau orang-orang yang dikenal prestasinya.

Dari demokrasi KTP menuju demokrasi track-record atau demokrasi rekam jejak.