Sejak pilkada DKI Jakarta 2017, istilah “kafir” menghangatkan iklim publik Indonesia. Penggunaan istilah ini dalam kompetisi Anies-Sandi dan Ahok-Djarot signifikan dalam menentukan hasil.

Ahok, seorang Tionghoa dan non-muslim, yang kafir, pada akhirnya kalah. Bahkan sempat dibui karena terbukti menodai agama.

Beberapa hari ini, term itu kembali diperdebatkan. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (MUNAS NU) 2019 memutuskan untuk tidak menggunakan istilah kafir kepada non-muslim dalam relasi antarwarga negara.

Istilah yang digunakan ialah muwâthinin yang berarti warga negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa NKRI adalah hasil konsensus para pendiri bangsa yang juga beragam. Karena itu, setiap pihak harus dilihat dan disapa sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Istilah “warga negara” tidak diskriminatif. Sedangkan kafir merupakan rujukan privat dalam konsep teologis masing-masing agama. Sehingga, kurang tepat jika digunakan dalam interaksi antarwarga negara karena potensial memuat kekerasan teologis.

Diktum MUNAS NU tidak memuaskan semua pihak. Ada yang mendukung dan menolak. Pendukung berargumen bahwa kata itu sifatnya privat, termuat atau memiliki padanan dalam dalil keagamaan pada umumnya. Sebab itu, patut digunakan dalam lingkup masing-masing agama saja.

Penyematan kafir kepada non-muslim juga mengabaikan posisi mereka secara konstitusional. Ada kesan diskriminatif. Padahal, menurut konstitusi, mereka adalah warga negara yang setara dengan kaum muslim.

Dari pihak yang menolak, putusan itu justru tidak mendewasakan umat beragama dalam bernegara. Seharusnya, setiap umat dari agama yang berbeda harus terbiasa dengan perbedaan idiom keagamaan ketika berinteraksi satu sama lain.

Dalam kelompok Islam pada umumnya masih terdapat perbedaan terkait bagaimana pastinya istilah itu dipahami dan diperlakukan.

Ada yang berpendapat bahwa itu hanya digunakan untuk kategorisasi teologis, yaitu muslim dan non-muslim (kafir) tanpa implikasi materil. Di lain pihak, ada perspektif bahwa kategorisasi tersebut juga berimplikasi struktural.

Misalnya, logika kafir tidak bisa menjadi pemimpin publik. Non-muslim adalah kafir, maka non-muslim tidak bisa memimpin publik.

Saya tidak akan jauh menyoal tafsir. Potensi konflik etnis yang menjadi sorotan. Ada dua kekhawatiran. Pertama adalah peralihan dari kafir ke warga negara dengan alasan kesetaraan hanya sebatas kata dan tidak mewujud dalam praktik.

Dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, Minke, seorang pribumi, adalah tokoh utama yang kemudian jatuh cinta kepada Annelies Mellema, seorang noni.

“Noni” pada saat itu adalah istilah untuk anak perempuan keturunan Belanda. Di masa pendudukan Belanda, jika ada seorang pria Belanda menikahi perempuan pribumi, maka anak-anak mereka akan disebut “noni” (perempuan) dan “sinyo” (laki-laki). Baik noni maupun sinyo dibedakan dari keturunan Belanda murni dan pribumi.

Satu kali Minke berkunjung ke rumah Annelies dan bertemu ayahnya, yaitu Herman Mellema. Rupanya Minke tak disambut baik. Bagi Herman, biarpun Minke telah berpenampilan dan berbicara seperti orang Eropa, tetapi ia tetap bukan orang Eropa. Ia adalah “monyet”.

“Monyet” artinya bahwa derajat Minke bukan manusia. Sebagian orang Eropa seperti Herman saat itu memandang pribumi sangat rendah.

Poin narasi di atas adalah tampilan luar belum tentu selaras dengan konstruksi mental. Boleh saja Minke diijinkan untuk bergaya Eropa agar nampak setara. Tetapi secara prinsipil tetap tidak setara. Perlakuan terhadap Minke harus berbeda.

Perubahan konstruksi mental itu penting. Jika tetap memakai konstruksi yang sama di balik istilah yang berbeda, maka sumber konflik tetap terpelihara.

Sebutan “warga negara” diharapkan akan melahirkan sikap dan perilaku yang kondusif kepada non-muslim dalam menegakkan hak mereka. NU memang telah banyak berperan dalam mengawal pluralitas. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Kekhawatiran yang kedua bersifat pragmatis, yakni urusan pilpres. Tanpa memungkiri dampak jangka panjang, konteks pilpres juga tidak bisa diabaikan.

Dulu, Karl Marx dan Friedrich Engels, dua begawan dalam tradisi sosialis, mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa besar (great nations) seperti Rusia, Inggris, Spanyol, tetapi tidak mendukung bangsa-bangsa kecil (smaller nationalities) seperti Bulgaria, Ceko, dan Wales untuk merdeka.

Bangsa-bangsa minor tersebut harus berasimilasi dengan kelompok yang lebih besar dan diberi hak yang terbatas. Mereka dianggap termasuk dalam kelompok mayoritas, tetapi tanpa kemerdekaan politik dan ekonomi.

Mengapa begitu? Agar teori mereka terbukti benar. Kelompok mayoritas atau bangsa-bangsa yang lebih besar, menurut Marx dan Engels, diberi mandat untuk membawa umat manusia pada akhir  evolusi sejarah yaitu masyarakat tanpa kelas.

Sari patinya adalah advokasi terhadap minoritas jangan sekedar untuk membuktikan pemikiran satu kelompok sebagai yang benar sehingga mengabaikan aspirasi kelompok lain. 

Jangan juga demi kepentingan kekuasaan atau politik praktis semata karena dapat mengantar pada sumber konflik yang baru.

Kesepakatan MUNAS NU untuk menyebut non-muslim sebagai warga negara patut diapresiasi. Walaupun ketika itu diucapkan dalam musim pilpres sarat tafsir politis. Misalnya, terkait posisi K.H. Ma'ruf Amin sebagai cawapres.

Pemilihan Ma’ruf, yang kala itu menjabat Rais Aam PBNU, sebagai cawapres Jokowi mengagetkan. Meskipun NU, Ma’ruf adalah sosok kontroversial yang dianggap kontra-minoritas. Gambaran ini bisa saja berubah dengan adanya putusan MUNAS tersebut.

Catatan penting lainnya adalah dikotomi “muslim dan non-muslim” sangat simplistis (oversimplified) bagi pluralisme politik di Indonesia. Semua keunikan minor diasimilasikan atau diserap ke dalam satu kata, yaitu “non-muslim”.

Hal tersebut mungkin hanya berlaku bagi satu sudut pandang dan tidak dimaksudkan untuk diterapkan oleh semua pihak. Jadi, hanya berlaku di kalangan NU. Sehingga, seorang beragama Kristen cukup menggunakan istilah “Kristen”, bukan non-muslim, agar dianggap sebagai warga negara.

Di atas semuanya, Indonesia didirikan melalui perjuangan multi-etnis. Karena itu, masa depan harus dirajut oleh andil bersama.