Fakta membuktikan bahwa di usianya yang ke-74 pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia sebagai sebuah bangsa ternyata belum menjamin kebebasan yang purna bagi perempuan. Hingga menganut paham demokrasi pasca reformasi saat ini pun, mayoritas perempuan Indonesia belum sepenuhnya merdeka, baik secara fisik maupun batin. 

Kendala kepentingan politik kekuasaan, agama, ekonomi, dan kuatnya pengaruh politik global bisa jadi menggagalkan perempuan untuk bisa berada setara laki-laki dan diakui masyarakat.

Di sisi lain juga, penyebab ketidakbebasan dan ketidakmerdekaan perempuan lahir dari pandangan masyarakat. Rupanya, mayoritas mindset masyarakat Indonesia masih terkondisikan oleh peran perempuan dalam ranah ‘domestik’. 

Peran menyusui, mencuci, memasak, dan menenun hanya cocok disematkan bagi perempuan. Begitu kuatnya pengaruh ekses budaya tersebut yang barangkali memantik anggapan laten di tengah masyarakat bahwa, secara politik, perempuan tidak sanggup menyaingi laki-laki.

Pada kenyataannya, tanpa perempuan sadari, politik di Indonesia dari masa ke masa memang selalu berorientasi pada kepentingan laki-laki. Di mana pun dan kapan pun, dinamika politik kita akan berkelindan seperti itu. Hanya ironisnya, kepentingan politik itu justru menjurus merugikan perempuan.

Sebagai perempuan, saya bertanya, apakah memang negara tidak memperhatikan kebutuhan politik perempuan, sampai-sampai hanya diberikan 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen?

Lalu, apakah dengan menguatnya politik berorientasi kepentingan laki-laki menjamin negara Indonesia bebas korupsi dan aman dari praktik politik suap di kemudian hari?

Wajar jika pertanyaan demikian saya ajukan. Sebab, pertama, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, setiap masyarakat mestinya mempunyai hak yang sama dalam berpolitik, tidak terkecuali perempuan.  

Selain itu juga, kedua, bangsa Indonesia saat ini sedang diuji moralitas dan integritasnya akibat perilaku bobrok elitis. Justru, politik kekuasaan yang diperebutkan itu tidak ubahnya sarang koruptor.

Ketiga, untuk menegaskan bahwa perempuan bisa berpolitik laiknya masyarakat kebanyakan. Karena itu, anggapan bahwa perempuan hanya bisa berada di wilayah ‘domestik’ dan tidak berpolitik bisa saja keliru.

Hemat saya, saat ini Indonesia yang sedang dinakhodai Presiden Jokowi membutuhkan, tidak hanya sosok ‘berlabel’ dan berpengaruh dalam politik kekuasaan, tetapi terutama bermoralitas dan berintegritas tinggi.

Apakah mayoritas perempuan Indonesia bermoralitas dan berintegritas tinggi? Tentu saja tidak. Namun, harapan Presiden Jokowi dan masyarakat kebanyakan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh mengalami degradasi dan lamban-laun harus bisa bebas dari praktik KKN. Di pundak masyarakat, termasuk perempuan, diemban tugas untuk membangkitkan moralitas dan integritas bangsa.

Itu berarti, secara moral politik, perempuan setidaknya masih lebih baik daripada laki-laki. Faktanya, selama ini, sudah berapa banyakkah perempuan terjerat kasus korupsi dibanding kaum laki-laki? Dan apakah perempuan bisa berhadapan dengan politik diskriminatif?

Terhadap pertanyaan ini, saya teringat sosok Malala Yousafzai. Perempuan muda asal Pakistan, yang dengan gigih dan berani memperjuangkan hak-hak dan kebebasan perempuan. Perjuangannya bahkan lahir dari kekhawatiran eksistensialnya atas konteks, mengapa perempuan tidak boleh bebas dan merdeka? Mengapa perempuan yang ditindas? Dan mengapa perempuan tidak boleh sekolah?

Tentunya Malala Yousafzai adalah sosok yang bermoral. Karena itu, dia berani melawan politik kekuasaan di Pakistan. Lantas, apa yang dapat dimaknai dari perjuangan Malala Yousafzai bagi perempuan Indonesia saat ini?

Pertama, perempuan Indonesia mesti sadar konteks. Konteks yang dimaksudkan ialah bahaya politik indoktrinasi kekuasaan dan menyejarahnya anggapan masyarakat tentang peran perempuan dalam ranah ‘domestik’. 

Kedua, perempuan perlu ‘melawan arus’. Seperti Malala, tidak perlu dengan jalan kekerasan, tetapi dengan suara dan pena. Suara untuk terus meneriaki hak-hak perempuan. Pena, untuk membangkitkan daya kritis perempuan.

Ketiga, perempuan Indonesia harus bangkit. Terutama bangkit dari segala aturan-aturan yang secara lahirah maupun batiniah mengekang dan mengangkangi kebebasan dan kehidupan perempuan. Dalam hal ini, aturan sosial, ekonomi, politik, dan terutama budaya yang masih pincang.

Keempat¸ perempuan harus bertindak. Puncak segala bentuk perjuangan perempuan ialah harus diimplementasikan dalam tindakan konkret. Tindakan paling konkret untuk konteks perempuan Indonesia saat ini, salah satunya, melalui pendidikan politik. Mengapa pendidikan politik?

Karena pendidikan politik bisa membuat setiap perempuan, tidak hanya menjadi kritis, tetapi berintegritas. Bukankah berintegritas salah satunya ditunjukkan dengan sikap jujur dan bermoral yang adalah ciri khas perempuan?

Untuk itu, bersekolah saja tidak cukup. Perwujudannya dengan meleburkan diri di dalam organisasi-organisasi perempuan dan organisasi politik.

Sangat penting pendidikan politik bagi perempuan. Keyakinan saya, dengan ‘menceburkan’ diri, perempuan Indonesia bisa banyak belajar. Ibarat emas dalam kubangan lumpur, pengetahuan dan ilmu politik saat ini akan bermanfaat bagi perempuan di masa mendatang.

Perempuan juga harus saling memengaruhi sikap positif. Hal itu untuk membangkitkan kesadaran diri bahwa pada kenyataannya banyak perempuan ditindas. Bahwasanya juga politik kekuasaan tidak selalu menguntungkan perempuan. Karena itu, harus dilawan.

Akhirnya, masing-masing perempuan menentukan sikap dan arah hidupnya. Namun, sebagai perempuan, saya memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan kepada seluruh perempuan Indonesia bahwasanya kapal yang bernama Indonesia ini pasti membutuhkan perempuan berintegritas dan kritis, sekarang, besok, dan akan datang.