Untuk pertama kali dalam 38 tahun sejarah pembentukan ASEAN, organisasi regional di kawasan Asia Tenggara ini melancarkan kritik terbuka kepada salah satu anggotanya, Myanmar berkenaan dengan catatan buruk Hak Asasi Manusia (HAM). Bila selama ini ASEAN selalu kokoh pada implementasi prinsip non-intervensinya, kini para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur, Desember 2005 mulai berani menyuarakan kritik secara langsung terhadap Myanmar bahwa “its right recorded an embarrassment and demanded the release of opposition leader, Aung San Suu Kyi, and of other political prisoners.

Sejak dibebaskannya pemimpin oposisi Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi, proses demokratitasi di Myanmar mulai menemukan titik terang dan merupakan kabar yang baik untuk ASEAN khususnya di kawasan Asia Tenggara dan membuat negara anggota ASEAN ini menjadi topik utama yang dibicarakan di dunia. Harapan mulai muncul untuk menegakkan HAM di negara tersebut, sebagai negara berkembang Myanmar sudah banyak menarik perhatian di dunia internasional dimulai Pemerintah Myanmar bebas tugaskan 42 tentara anak, dimana angkatan bersenjata Myanmar membebastugaskan sedikitnya 42 anak yang selama ini mereka rekrut untuk menjadi tentara atau untuk mengerjakan berbagai pekerjaan militer lainnnya.

Mereka dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan militer Myanmar dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), disamping itu juga dunia internasional sudah mencabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar yang hal ini membuat banyak investor tertarik menanamkan modalnya disana.

Namun, isu Rohingya mencoreng nama ASEAN kembali dengan permasalahan isu HAM nya. Terakhir pada bulan Juli 2018, tercatat 650 orang etnis Rohingya tewas, 1.200 warga hilang, dan sekitar 80 ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Selama bertahun-tahun pemerintah junta militer Myanmar tidak hanya melakukan pengingkaran terhadap demokrasi, tapi juga melanggar hak asasi manusia (HAM) kaum minoritas.

  • HAK ASASI MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF ASEAN

ASEAN merupakan suatu organisasi internasional yang terdapat di Asia Tenggara, yang memiliki sepuluh negara anggota dan memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan. Seluruh negara anggota ASEAN meskipun memiliki banyak kesamaan dalam sejarah, kebudayaan, tujuan-tujuan dan lainlain, namun masih amat berbeda satu sama lain. Lebih-lebih mengenai masalah yang sedang dibicarakan, barangkali adalah kenyataan bahwa kalangan elitnya yang berkuasa mempunyai orientasi-orientasi yang berlainan dalam hal-hal kunci yang langsung berhubungan dengan isu hak-hak asasi manusia.

Partisipasi negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai instrumen internasional hak-hak asasi manusia amat berbeda-beda. Dari 24 instrument internasional hakhak asasi manusia yang meliputi seluruh bidang spektrum hak-hak asasi manusia, Filipina ikut serta dalam 20 instrument, Indonesia, Singapura, dan Thailand ikut serta dalam tiga dan Malaysia dalam dua instrument. Hanya Brunei satusatunya negara yang tidak ikut serta dalam satu instrument pun, Filipina sudah mempunyai badan nasional independen pemantau hak-hak asasi manusia, yang diakui dan diadakan atas amanat konstitusinya.

  • HAK ASASI MANUSIA MENURUT PIAGAM ASEAN

Piagam ASEAN sebagai suatu perjanjian internasional yang lahir dari rangkaian proses panjang negosiasi. Menyelaraskan dan kemudian menyepakati kepentingankepentingan dari kesepuluh negara anggota-anggota ASEAN dalam satu wadah bersama yang mengikat secara hukum hanyalah satu dari sekian banyak usaha diplomasi yang harus dilakukan demi lahirnya Piagam ASEAN. Perdamaian, stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan bersama kawasan antara lain menjadi kepentingan dasar yang pada akhirnya dapat menyatukan negara-negara Asia Tenggara dalam sebuah wadah ASEAN (Eddy Pratomo, 2009).

Salah satu inovasi baru yang terdapat dalam klausula-klausula Piagam ASEAN adalah terkait ketentuan yang mengatur pemajuan dan perlindungan HAM, terutama amanat pembentukan Badan HAM ASEAN (ASEAN Human Right Body). Dalam Piagam ASEAN terdapat klausula-klausula yang memberikan harapan baru perlindungan HAM di ASEAN. Isuisu HAM tersebut antara lain terdapat pada préambule, purposes (Pasal 1 ayat (7), principles (Pasal 2 ayat (2) (i) dan Pasal 14 yang secara khusus mengatur tentang HAM.

Pada pembukaan (Préambule) Piagam ASEAN yang telah disepakati, negara-negara ASEAN diamanatkan untuk mematuhi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Pernyataan tersebut secara eksplisit dijabarkan dalam tujuan dan prinsip pembentukan ASEAN yaitu Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 2 ayat (2) (i) bahwa ASEAN bertekad untuk memajukan melindungi HAM di kawasan ASEAN. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa ASEAN harus berperan nyata dalam menjaga kesinambungan kawasan ASEAN dalam memberikan pemajuan dan perlindungan HAM.

Perspektif ASEAN Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi di Rohingya

Kewarganegaraan adalah hak asasi manusia. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan berarti tidak memiliki perlindungan hukum dan tidak dapat menikmati hak-hak sebagaimana mestinya, misalnya tidak dapat ikut serta dalam prosesproses politik karena tidak memiliki hak untuk memberikan suara (UNHCR, 2011); tidak terjaminnya hak atas pendidikan, hak atas perawatan kesehatan, hak atas pekerjaan; tidak memperoleh dokumen perjalanan, dsb. Dengan demikian, kewarganegaraan memiliki fungsi yang sangat penting bagi setiap orang untuk dapat memperoleh hak-hak lainnya yang diakui di hadapan hukum.

Hak untuk berkewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia atas kebebasan pribadi. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan. Selanjutnya di ayat (2) dinyatakan bahwa tidak seorangpun dapat secara sewenangwenang dicabut kewarganegaraannya, atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya. Convention Relating to the Stateless Persons 1954 dan Convention on the Reduction of Statelessness 1961 merupakan instrumen hukum internasional yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kelompok etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dan perlakuan minimal yang harus diterapkan bagi kelompok etnis tersebut.

Setelah dikritik sejumlah kelompok hak asasi internasional, pemerintah Burma menyatakan minoritas muslim Rohinya ‘berhak’ mendaftar untuk mendapatkan kewarganegaraan. Pada tanggal 18 November 2012 dalam ASEAN Submit atau konferensi tingkat tinggi ASEAN di Kamboja, kepala negara anggota ASEAN memandatangani Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration). 

Deklarasi diharapkan dapat menyamakan persepsi dan memperbaiki perlindungan hak asasi manusia di kawasan berpenduduk 600 juta tersebut. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi standar HAM di negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura, memiliki hukum, sistem pemerintahan, dan kondisi HAM yang berbeda-beda. Dengan adanya deklarasi itu tersebut 10 negara anggota mau tidak mau mereka harus tunduk terhadap Deklarasi HAM ASEAN (Joko Sulistyo, 2012)

Deklarasi HAM ASEAN merupakan salah satu mandat dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) atau Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia. AICHR berdiri pada 23 Oktober 2009 berdasarkan Piagam ASEAN pasal 14, yang memandatkan pembentukan komisi HAM di ASEAN. 

Selain AICHR, ASEAN juga telah memiliki Komisi Perlindungan dan Promosi Hak Asasi Perempuan dan Anak (ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children - ACWC) yang berdiri pada 7 April 2010 dalam KTT ASEAN ke-16. Komisi ini merupakan salah satu mekanisme regional yang lebih difokuskan pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak. Seperti halnya AICHR, ACWC juga merupakan badan antar-pemerintah dan bagian yang tidak terpisahkan dari Struktur Organisasi ASEAN dan merupakan badan konsultatif.

Secara filosofis dengan dibentuknya Badan HAM ASEAN ini, negara anggota akan lebih memilih penyelesaian regional daripada internasional. Penyelesaian regional dipilih karena aturan-aturan disesuaikan dengan kondisi kawasan. Badan HAM ASEAN ini membutuhkan landasan dan kedudukan yang kuat untuk dapat memberikan teguran. Muncul pertanyaan, apakah ruang lingkup kewenangan dan tugasnya mampu menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN?, sementara prinsip dasar dalam Piagam ASEAN adalah menghormati asas integritas teritorial, kedaulatan, non intervensi dan jatidiri nasional anggota ASEAN?

Pertanyaan diatas sangat menarik untuk kita cermati bersama, tidak dapat dibantah lagi bahwa hal inilah yang membuat menjadi dilematis bagi anggota-anggota ASEAN di dalam menyelesaikan suatu permasalah terlebih lagi permasalahan tentang hak asasi manusia yang menimpa etnis Rohinya. 

Bentuk kekerasan apapun yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis yang menurut PBB ini merupakan etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia tidak dapat dibenarkan oleh dunia internasional dan oleh ASEAN, hal ini Myanmar masih menjadi anggota tetap ASEAN dan telah sepakat untuk bersama-sama menegakkan hak asasi manusia di Asia Tenggara dibuktikan dengan pengesahan Badan HAM di ASEAN.

Besar harapan semua kalangan dengan dibentuknya Badan HAM ASEAN ini dapat menjadi solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang tengah di hadapi oleh etnis Rohingnya, dengan mendesak pemerintahan Myanmar untuk dengan tegas menjalankan prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya dan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusia untuk menangani permasalahan etnis Rohingya ini.

Namun, pada awal 2018, pemerintah Myanmar, yang telah setuju dengan Bangladesh, mengulangi kembali untuk memulai memulangkan pengungsi Rohingya pada Januari 2018. Pernyataan itu dibuat oleh pejabat Myanmar, di tengah kekhawatiran bahwa beberapa pihak, terutama kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW), mengenai keamanan para pengungsi di Rakhine. Para menteri luar negeri Myanmar dan Bangladesh bertemu di Dhaka untuk menyelesaikan perjanjian yang ditandatangani pada 23 November 2017.