Kritik dalam buku Dialectics of Enlightenment yang ditulis oleh Adorno dan Horkheimer, tokoh teori kritis atau mazhab Frankfurt generasi pertama, barangkali pas untuk menjadi pembuka dalam tulisan ini. Dalam buku tersebut, Adorno dan Horkheimer mengkritik apa yang disebut sebagai “dominasi”.

Dominasi di sini mengacu kepada pola pikir manusia yang melihat dunia, termasuk alam, sebagai objek yang harus dikuasai bagi kemanfaatan manusia. Di sini, jelas sekali mazhab Frankfurt generasi pertama mencoba membuka selubung-selubung gelap modernitas. Modernitas sendiri merupakan proyek dari aufklarung atau pencerahan.

Bagi Adorno dan Horkheimer, pencerahan sudah berjalan keluar dari apa yang dicita-citakan. Riset dan kemajuan teknologi, justru dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan atau para pemilik modal untuk meraup keuntungan. Terjadi apa yang disebut segresi kepemilikan sumber daya alam.

Tak berhenti di situ, terjadi pula objektivasi, di mana manusia-manusia lain (kaum yang tak memiliki modal, proletar) dieksploitasi untuk memuluskan hasrat mereka. Sehingga yang terjadi adalah instrumentalisasi manusia, atau disebut sebagai rasio instrumental. Dalam konteks inilah Adorno dan Horkheimer menyebut kelas pemilik modal jauh lebih diuntungkan dibanding penduduk lainnya.

Seperti halnya Mazhab Frankfurt, tampaknya film Sexy Killers pun adalah film dokumenter yang bertujuan untuk mengungkap sisi-sisi gelap di balik kemewahan yang dirasakan oleh manusia modern. Kemajuan teknologi, nyata-nyatanya, meski di satu sisi memudahkan hidup manusia, tetapi di sisi lain menghadirkan kerusakan.

Tak hanya itu, film Sexy Killers pun menggambarkan pihak-pihak yang tercecer, dalam hal ini masyarakat sekitar PLTU yang tak berdaya menghadapi kekuataan oligarki. Persis, itu juga yang diungkapkan oleh Mazhab Frankfurt generasi pertama. 

Adorno dan Horkheimer menggambarkan bahwa bukan hanya terjadi ketimpangan karena modernitas membawa keuntungan lebih kepada pemilik modal, tetapi membuat masyarakat lainnya tak berdaya menghadapi kekuatan ekonomi.

Sexy Killers, Gambaran Suramnya Politik Indonesia?

“Oh iya, just information bahwa Sexy Killers bukan satu-satunya film yang menunjukkan realitas lain yang tak banyak diketahui, jadi tidak usah terlalu lebai menanggapinya.” Itu adalah kalimat yang saya kutip dari salah satu tulisan yang muncul dalam beranda media sosial saya.

Membaca itu, terus terang, saya merasa sangat terganggu. Pertama, seberapa pun sering kita melihat film dokumenter atau membaca tulisan yang menggambarkan ketidakadilan sosial, ketimpangan dan sebagainya, sangat wajar ketika nurani kemanusiaan kita selalu merasa ikut tercabik.

Keduanya, terlebih lagi, dalam film dokumenter Sexy Killers tersebut, digambarkan ada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan SOP atau menyalahi prosedural, seperti galian yang dibiarkan begitu saja, sampai-sampai menimbulkan korban jiwa. Hal itu juga yang menjadi salah satu titik yang menjadi acuan kritik yang terdapat dalam film tersebut. 

Lebih miris lagi, ketika pemerintah setempat merespons peristiwa-peristiwa tersebut dengan cara yang sangat tidak elegan dan menunjukkan jika pemerintah tak memahami persoalan. Tragisnya lagi, adanya upaya-upaya perlawanan dari warga justru membuatnya terjerat dengan delik.

Jika diajukan sebuah argumen bahwa kebijakan harus didasarkan oleh kemanfaatan bersama sebagai pertimbangan yang holistik, sementara dikatakan bahwa PLTU jelas mempunyai asas kemanfaatan untuk masyarakat luas, tetapi ingat sekali lagi, jangan lupakan poin yang disajikan oleh film Sexy Killers tersebut bahwa ada prosedur yang dilanggar, yang sudah barang tentu menyalahi SOP, dan itu membawa dampak yang kian buruk untuk masyarakat sekitar. 

Bagi saya juga, argumen bahwa kebijakan harus didasarkan oleh kemanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas tetap saja tidak bisa dijadikan sebagai legitimasi, mengingat pihak-pihak yang tercecer atau tertindas tersebut (warga di sekitar PLTU) adalah warga negara juga.

Oleh sebab itu, sangat tak layak ketika para warga tersebut hanya dijadikan objek oleh negara ataupun para oligarki untuk memuluskan keinganan ataupun tujuan mereka. Semestinya, hubungan negara ataupun perusahaan dengan warga sekitar, meminjam teori komunikatif Jurgen Habermas, seorang tokoh mazhab Frankfurt generasi kedua, yakni mendasarkan pada rasio komunikatif, intersubjektivitas.

Sehingga pihak-pihak yang berkait sama-sama menjadi subjek dan bisa terus saling berdeliberasi untuk mendapatkan sebuah konsensus yang benar-benar moderat, baik soal harga pembebasan lahan maupun komitmen negara ataupun perusahaan untuk benar-benar meminimalisasi dampak lingkungan yang disebabkan adanya PLTU.

Menjadi pertanyaan yang sangat dilematis untuk dijawab, “Lalu apakah yang disajikan dalam film Sexy Killers tersebut menggambarkan suramnya politik di Indonesia?”

Jacques Ranciere, seorang filsuf Prancis mengatakan bahwa penyakit dalam demokrasi adalah saat demokrasi tersandera oleh oligarki. Ranciere sendiri membagi oligarki ke dalam dua kelompok, yakni oligarki kepakaran yang merujuk pada elite politik, keduanya oligarki pemodal.

Menjadi permasalahan yang serius ketika terjadi persekongkolan antara oligarki elite politik dengan ologarki pemodal, karena politik akan dijadikan sebagai sarana untuk mengamankan kepentingan-kepentingan oligarki pemodal.

Mengingat sebelumnya, kita tahu, dalam sebuah negara demokrasi, untuk mendapatkan kekuasaan dibutuhkan legitimasi politis melalui mekanisme pemilu. 

Sudah menjadi rahasia umum, biaya ongkos pemilu sendiri teramat mahal. Oleh sebab itu, di sinilah peran yang bisa diambil oleh oligarki pemodal, untuk selanjutnya bisa mendapatkan akumulasi modal yang lebih banyak lagi dengan menyetir oligarki kepakaran atau elite politik.

Tentu dengan demikian publik bisa bertanya-tanya, terlebih lagi kasus di Indonesia, orang yang tergolong oligarki kepakaran elite politik, di saat bersamaan tergolong oligarki ekonomi juga. Jadi, dalam kontestasi politik tersebut, yang sesungguhnya diperjuangkan adalah kesejahteraan rakyat atau kepentingan ekonomi segelintir elite?