Inilah peta Palestina tahun 1947. Peta ini dikirim Sekretaris Letjen TNI (Purn) Rais Abin, Dian Noviarsih Sudarsono dari National Geographic tahun 1947. Sesudanya, Agency Yahudi pada 14 Mei 1948 memproklamirkan kemerdekaan bangsa Yahudi di wilayah Palestina dengan menyebut negara Israel, maka mulailah terjadi konflik antara negara Arab dengan Israel.

Bayangkan, sehari kemudian, lima negara Arab, yaitu Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak menyerang Israel. Mereka marah. Menurut hitungan di atas kertas, negara Israel kalah, karena diserang oleh lima negara Arab. Tetapi dalam kenyataan, negara Yahudi itu malah menang.

Waktu itu belum banyak pengungsi Yahudi yang pulang ke Israel. Mereka sejak dimusuhi dan dibunuh Adolf Hitler, banyak yang mengungsi ke berbagai negara untuk menyelamatkan diri. Oleh karena itu, penduduk Yahudi di Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan banyak mentransfer teknologi persenjataan termodern ke negaranya, sehingga negara Arab kalah atau tertinggal dalam teknologi persenjataan.

Oleh karena itu, meski yang diserang Israel, negara Arab menganggap bahwa negara Sekutu pemenang Perang Dunia II, terutama AS selalu mendukung Israel hingga hari ini.

Juga AS bertindak tidak adil kepada bangsa Palestina. Coba lihat peta di atas. Tahun 1947, tidak ada negara Yahudi di wilayah Palestina. Tetapi pada tahun itu, yang perlu dicatat, badan dunia Liga Bangsa-Bangsa (LBB) berganti dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sedikit agak aneh. Apakah pergantian nama dari LBB yang dianggap gagal melaksanakan tugasnya, kemudian diganti dengan PBB, kehidupan bangsa-bangsa Palestina semakin baik? Tidak. Ini sebuah strategi yang telah diperhitungkan sebelumnya, karena dengan cepat PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 181 tanggal 29 November 1947. Intinya, wilayah Palestina yang luas itu, sebagaimana peta di atas, dipecah menjadi tiga bagian. 

Kaum Yahudi mendapat 56 persen dari seluruh wilayah Palestina, meskipun 30 persen dari seluruh penduduk di wilayah itu, pada saat itu. Arab-Palestina yang mendiami tanah Palestina, penduduk Muslim dan Kristen, seharusnya, sebagaimana peta di atas, jika terpaksa berbagi, maka penduduk Palestina harus mendapatkan 56 persen, bukan 42 persen. Waktu itu yang dua persen, semula memang menjadi wilayah Palestina itu, yaitu kota tua Jerusalem, menurut resolusi itu masuk pengawasan internasional.

Dua persen wilayah itu tidak seperti yang dibayangkan. Kita tidak tahu apakah pasukan internasional melaksanakan kewajibannya di Jerusalem. Hampir setiap hari, dunia selalu mendengar dan melihat penandangan mengerikan, di mana pasukan Israel bersenjata lengkap menyerang dengan senjata terhadap para pengunjuk rasa di wilayah perbatasan antara Jalur Gaza dan Israel. 

Oleh karena itu, di mana pasukan internasional? Bolehlah dipertimbangkan dan dikaji ulang, karena di Jerusalem ada pusat agama Islam, Kristen, dan Yahudi.

Sejarah memang telah mencatat kejanggalannya pihak Israel yang terus mencaplok wilayah Palestina. Tentara Israel bebas berlalu-lalang di wilayah dua persen itu. Jika memang masuk wilayah pengawasan internasional, sebaiknya sejak awal pasukan penjaga perdamaian PBB harus hadir di wilayah dua persen itu, bukannya di Masjid Al-Aqsa yang terlihat hanya pasukan Israel.

Cara Israel meluaskan wilayahnya adalah dengan mendirikan pemukiman baru di Jalur Gaza dan baru-baru ini juga melebar ke Tepi Barat. Inilah cara Israel memperluas wilayahnya dengan mencaplok tanah milik warga Palestina. Sekarang, wilayah Palestina itu semakin lama semakin lenyap. Peta Palestina di atas sepertinya hanya akan menjadi sebuah kenangan.

Kembali ke masalah perang antara Arab-Israel, bukan hanya terjadi pada tahun 1947 itu saja. Berkali-kali terjadi perang, akan tetapi Israel selalu menang melawan pasukan Arab. Dalam Perang Enam Hari, Israel berhasil mengambil alih wilayah Arab. Hanya Mesir yang berhasil memperoleh wilayahnya dicaplok Israel, yaitu melalui Perjanjian Camp David.

Perkembangan terakhir, Presiden AS Donald Trump telah memproklamirkan Jerusalem sebagai ibukota Israel. Hal ini akan kembali menyulut pertikaian di wilayah Palestina, baik di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Di manakah PBB berdiri? Selama iuran terbesar untuk PBB masih berasal dari AS dan AS pun memiliki hak veto di samping empat negara lain, Rusia, Perancis, Inggeris, dan Republik Rakyat China, kita harus mengatakan, "tunggu dan lihat." 

Bagaimanapun, warga Palestina harus mendapatkan wilayahnya sebagaimana harapan bangsa Indonesia. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pernah mengatakan, bahwa Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, meski ada keinginan negara Yahudi itu diucapkan berkali-kali, selama negara Palestina Merdeka belum terwujud. 

Hal ini sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (termasuk penjajahan Israel di wilayah Palestina - red), karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."