Bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuzy dengan Basuki-Djarot menjadi kabar positif bagi perpolitikan Tanah Air. Selain memutus dikotomi antara partai nasionalis dan agamis, bergabungnya kedua partai berbasis agama tersebut juga mematahkan isu primordial berupa SARA di putaran pertama.

Dukungan PKB kepada Basuki-Djarot disampaikan langsung oleh Hasbiyallah Ilyas, ketua DPW PKB DKI Jakarta, saat Djarot berkampanye ke wilayah RW 08 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Bahkan Hasbiyallah mengajak warga DKI untuk mendukung dan memenangkan Ahok-Djarot di putaran kedua. Apalagi Djarot adalah kader Nahdlatul Ulama (NU), maka selaras dengan perjuangan PKB sebagai partai berbasis masa kalangan Nahdliyin.

Begitu juga dengan Ketua DPW PPP DKI Kubu Romahurmuziy, Abdul Aziz, mengatakan bahwa PPP resmi mendukung Ahok-Djarot di putaran kedua Pilkada DKI. Dukungan tersebut sebagai bentuk komitmen PPP untuk melanggengkan koalisi pemerintah bersama PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem.

Menodai agama tidak benar

Masuknya PKB dan PPP dalam kubu Basuki-Djarot menunjukkan bahwa kasus pedonaan agama yang dituduhkan kepada Ahok tidak benar. Hal ini karena kedua partai tersebut merupakan partai berbasis agama yang sebagian besar pemilihnya adalah umat Islam. Tidak mungkin partai yang merepresentasikan umat Islam memilih orang yang dianggap menista agama. Artinya, elite umat Islam sudah mengakui bahwa Ahok tidak menodai agama.

Selain itu, bergabungnya kedua partai tersebut dengan Basuki-Djarot merupakan sikap kalangan umat Islam moderat bahwa tidak masalah non-muslim menjadi pemimpin. Setiap warga negara memiliki hak untuk menjadi pejabat publik, selama mereka adalah warga negara Republik Indonesia asli, dan konstitusi menjamin akan hal itu. Kedua partai ini juga tidak hanya menguatkan kerja politik koalisi pemerintahan Jokowi-JK, tetapi juga respon untuk mematahkan isu primordial yang menguat pada Pilkada putaran pertama.

Dengan demikian, tensi politik primordial akan lebih mereda dan tentu saja ini adalah kabar baik di tengah maraknya politisasi agama yang dilakukan oknum-oknum politisi maupun agamawan. Secara sosiologis, pilihan politik PKB dan PPP di putaran kedua pilkada DKI akan menurunkan sentimen primordial. Bergabungnya kedua partai ini juga bentuk harmonisasi politik pada tingkatan elite partai dan turut bekerja aktif dalam mengurangi sentimen SARA pada tingkat akar rumput.

Kita apresiasi, kedua partai berbasis agama ini berani menolak politik primordial dalam perpolitikan Tanah Air. Tentu saja sikap politik kedua partai ini menjadi tamparan keras bagi mereka yang kerap menggunakan isu suku, agama dan ras (SARA) sebagai senjata politik untuk menjegal lawan politiknya. PKB dan PPP telah menunaikan harapan publik agar tidak ada lagi diskriminasi atas kelompok minoritas di negeri ini.

Dukungan kedua partai ini juga menunjukkan bahwa politik itu dinamis. Tentu saja ini berdampak positif terhadap konsolidasi politik. Di mana partai yang basis konstituennya adalah kalangan moderat, enggan bergabung dengan kelompok Anies yang didukung oleh kelompok radikal. PKB dan PPP kian menunjukkan identitasnya sebagai partai berbasis muslim moderat.

Mematahkan argumen PKS

Bergabungnya PKB dan PPP juga mematahkan argumen PKS yang sangat getol menyuarakan haramnya memilih pemimpin non-Muslim. Sebagaimana kita tahu, di Jakarta, kader-kader PKS secara terang-terangan menolak Ahok menjadi gubernur karena beragama Kristen dan beretnis Thionghoa. Bahkan mereka kerap medoakan Ahok di depan publik agar tidak terpilih menjadi gubernur DKI 2017.

Para kader PKS menggunakan Surat al-Maidah 51 untuk mendukung argumen penolakannya terhadap non-muslim sebagai pejabat publik. Namun di sisi lain mereka mengusung pemimpin non-muslim di beberapa daerah di Indonesia. Faktanya, dalam Pilkada serentak 2017, PKS mendukung 22 calon Kepala Daerah non-Muslim di berbagai daerah di Indonesia.

Realitas ini membuktikan bahwa PKS sebenarnya tidak konsisten menggunakan Surat al-Maidah 51. Jika mereka konsisten, semestinya juga konsisten menolak para pejabat publik di negeri ini yang beragama non-Islam, baik itu bupati, gubernur, menteri dan semua pemimpin negara yang non-muslim. Namun faktanya, bagi PKS, dalil dan ayat haramnya non-muslim hanya berlaku untuk Ahok.

Pilihan politik primordial PKS ini sungguh telah menodai agama. Semestinya PKS dan berbagai ormas radikal-fundamental jangan membohongi publik dengan ayat-ayat agama. Ini sama artinya menjual ayat-ayat agama untuk kepentingan politik sesaat. Dan tentu saja Islam mengecam perilaku memperjual belikan ayat-ayat suci.

Oleh karena itu, bergabungnya PKB dan PPP dengan Basuki-Djarot sebenarnya adalah peringatan bahwa jangan sekali-kali menggunakan ayat-ayat agama untuk ambisi kekuasaan politik ! Surat al-Maidah terlalu suci untuk dijadikan sebagai senjata “pamungkas” politik yang kotor untuk membungkam posisi Ahok sebagai petahana.

Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang menodai agama ?