Sejak dilantik bulan September 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih mulai menyusun arah pembangunan selama lima tahun menjabat dan telah melalui berbagai tahapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. 

Dalam berbagai kesempatan, gubernur terpilih mengemukakan rencananya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai upaya memperbaiki iklim investasi di Sulawesi Selatan. Begitupun ketika ia menyampaikan pidato di hadapan peserta dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD bulan Oktober, secara eksplisit menjelaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam menarik minat investor. 

Jika arus masuk investasi ke Sulawesi Selatan intensif, maka semua permasalahan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan secara otomatis dapat diselesaikan. Cara berpikir seperti ini dikenal dalam Ilmu Ekonomi arus utama sebagai capital fundamentalism.

Capital fundamentalism merupakan konsep berpikir di mana semua masalah dalam perekonomian dapat diselesaikan dengan menaikkan stock of capital. Meskipun dianggap tidak lagi relevan, cara pandang ini masih dianut oleh pengambil kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia, dari level pusat hingga daerah. 

Tak heran jika presiden dan banyak kepala daerah begitu antusias membangun infrastruktur untuk memperkuat daya tarik agar menjadi salah satu negara/daerah destinasi investasi yang menguntungkan. Sepertinya Gubernur Sulawesi Selatan akan mereplikasi pendekatan ini dalam mengorganisasi pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan.

Dalam arus utama pemikiran Ilmu Ekonomi, investasi memang dianggap faktor penting menggerakkan pertumbuhan ekonomi, tapi bukan faktor satu-satunya. Apalagi dianggap sebagai trigger dalam menurunkan pengangguran, kemiskinan, dan memperbaiki distribusi pendapatan. 

Investasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena dalam jangka pendek perekonomian membutuhkan stock of capital yang cukup dalam mendorong pertumbuhan (menaikkan output), tapi tidak secara otomatis mempengaruhi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Cara pandang Gubernur Sulawesi Selatan yang selalu mengedepankan investasi merupakan kesalahan berpikir akibat terlalu menyederhanakan masalah.

Untuk membuktikan kesalahan berpikir tersebut, kita cukup melihat contoh kasus Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng dianggap sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil menarik investor berkat jaringan Bupati Bantaeng yang sekarang terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

Tapi, berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan tahun 2017, Bantaeng menjadi kabupaten paling timpang (peringkat pertama) distribusi pendapatannya di Sulawesi Selatan bersama Kabupaten Luwu Timur, Toraja Utara, dan Kota Makassar diukur dari rasio gini. Indeks gini Kabupaten Bantaeng mencapai 0,422, sementara Sulawesi Selatan dan nasional masing-masing hanya 0,407 dan 0,393. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantaeng tidak hanya paling timpang di Sulawesi Selatan dan tapi juga menjadi daerah paling timpang di Indonesia.

Tak hanya timpang, Kabupaten Bantaeng juga masih termasuk 10 besar daerah di Sulawesi Selatan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tinggi, bersama Kota Palopo, Makassar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Maros, Kota Pare-pare, Kabupaten Gowa, Barru, dan Tana Toraja. Tahun 2017, TPT Kabupaten Bantaeng mencapai 5,23 persen, naik dari tahun 2014 dan 2015 yang masing-masing mencapai 2,40 persen dan 4,07 persen. Jika cara pandang Gubernur Sulawesi Selatan terpilih benar tentang investasi, harusnya pengangguran di Kabupaten Bantaeng (daerah yang dulu dipimpinya) menurun, bukan justru menaik.

Bagaimana dengan kondisi kemiskinanya? Dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin, Kabupaten Bantaeng memang relatif lebih baik, walau angkanya masih lebih tinggi dari Sulawesi Selatan. Tahun 2017, jumlah penduduk miskin di daerah ini hanya 17.910 orang dengan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 9,66 persen, sementara Sulawesi Selatan sudah mencapai 9,38 persen.

Meski angka dan persentase penduduk miskinnya cukup rendah, tapi kondisi kemiskinannya semakin memburuk. Di tahun tersebut, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bantaeng mencapai 1,43 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,33. Artinya, investasi di Kabupaten Bantaeng (jikapun benar berhubungan) hanya berhasil menurunkan angka dan persentase penduduk miskin tapi belum sepenuhnya memperbaiki kondisi kemiskinan.

Cara berpikir gubernur yang menganggap investasi sebagai “obat mujarab” dalam menyelesaikan masalah pembangunan tidak hanya keliru tapi berpotensi menimbulkan masalah baru. Selama ini, pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, dll) tampaknya justru memperparah ketimpangan pendapatan karena manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh kelas pendapatan 20% teratas, bukan kelas 40% terbawah. Petani gurem, buruh tani, nelayan miskin tidak punya kepentingan dengan pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, tapi butuh dinaikkan skala produksinya.

Sebenarnya, dalam dokumen visi-misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, ada lima kata kunci yang berusaha diusung, yaitu inovatif, kompetitif, produktif, inklusif, dan berkarakter. Karena kekeliruan berpikir, gubernur terpilih justru lebih menekankan investasi, bukan inklusif. 

Padahal, jika dicermati lebih dalam, inklusif harusnya bisa menjadi kata kunci strategis yang menjadi dasar dalam menggerakkan kata kunci lainya. Dengan kata lain, harusnya inklusif menjadi tujuan utama dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan, bukan investasi, sebab inklusif butuh keberpihakan pada kelas masyarakat yang rentan, bukan keberpihakan pada investor.