Tulisan Pangki T Hidayat di Kompas (3/8/2016), “Mengkritisi Audit BPK”, barangkali renyah dalam penyajian. Akan tetapi, jika dibaca dengan saksama, tulisan itu sesungguhnya lemah—bila tak mau dikatakan dangkal—secara substansial.

Kelemahan-kelemahan substansial tulisan Pangki T Hidayat, jebolan Pendidikan Guru SD Universitas Negeri Yogyakarta dan Direktur Eksekutif Research Center for Democratic Education (saya tidak tahu apakah lembaga ini betul-betul ada), tidak akan kentara oleh pembaca awam. Namun, bagi khalayak yang mengerti, tulisan Pangki adalah sebentuk upaya penyesatan opini publik yang, apabila tidak ditanggapi, akan menjadi simtom dari munculnya ketidakbenaran-ketidakbenaran baru.

Saya rasa, keberhasilan Pangki T Hidayat bukan terletak pada kedahsyatan fakta yang ditulisnya, melainkan lantaran ia berhasil menuliskan apa yang diinginkan semua orang—paling tidak, keinginan redaktur suratkabar yang memuat tulisannya—mengenai Badan Pemeriksa Keuangan.

Mari kita bedah pokok pikiran tulisan Pangki T Hidayat satu demi satu.

Pertama, dalam pelbagai instrumen hukum yang mengatur tentang BPK yang dikutip Pangki dalam tulisannya, tidak dikenal istilah ‘audit’. Yang ada hanyalah ‘pemeriksaan’. Sebab, BPK ialah Badan Pemeriksa Keuangan dan bukan Badan Audit; pelaksana BPK adalah pemeriksa, bukan auditor. Oleh karena itu, dalam tulisan ini saya hanya akan menggunakan istilah ‘pemeriksaan’ alih-alih ‘audit’.

Kedua, Pangki menulis bahwa dua kali pemeriksaan BPK pada kasus Rumah Sakit Sumber Waras dimentahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika Pangki sedikit jeli membaca berita terkini, istilah ‘dimentahkan’ agaknya kurang pas. Sebab, dalam pertemuan pada 20 Juni 2016, BPK dan KPK sepakat menghormati kewenangan masing-masing.

Meskipun KPK menyatakan belum menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus RS Sumber Waras, BPK berpendapat bahwa di sana telah terjadi penyimpangan yang sempurna dan mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, sesuai Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, Pangki mendaur ulang kesalahkaprahan opini publik yang kian masif saja belakangan ini, yang mengaitkan opini BPK dengan ada-tidak atau sedikit-banyaknya kasus korupsi. Saya menulis cukup pendek soal ini dalam “Salah Kaprah Opini Publik tentang BPK” (Analisa, 21/7/2016), namun secara ringkas dapat dikatakan bahwa opini BPK tidak berkait paut secara langsung dengan ada-tidaknya korupsi.

Opini adalah produk dari pemeriksaan keuangan (lainnya, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu) yang tidak dirancang secara khusus untuk mendeteksi ada-tidaknya tindak pidana korupsi. Pemeriksaan keuangan sejatinya adalah bagian dari disiplin ilmu akuntansi (meski dalam praksis teknisnya tidak cuma melibatkan ilmu akuntansi), sementara ada-tidaknya tindak pidana korupsi diperoleh setelah dilakukan proses hukum berupa penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dan BPK, kita tahu, bukan lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, ketika BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan suatu entitas, itu berarti bahwa laporan keuangan entitas telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang diejawantahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, posisi keuangan entitas tersebut pada periode tertentu.

Oleh sebab itu, pemeriksaan keuangan disebut juga sebagai general audit karena begitu kompleks dan luasnya objek yang diperiksa, yakni laporan keuangan entitas selama satu periode anggaran, yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Keempat, apakah Pangki pernah membaca laporan hasil pemeriksaan BPK sehingga dengan gegabah mengatakan bahwa pemberian opini WTP secara serampangan sama artinya dengan mempersulit upaya pemberantasan korupsi? Tahukah Pangki bahwa LHP BPK tidak hanya memuat opini, melainkan juga temuan-temuan pemeriksaan? Temuan pemeriksaan itulah yang dijadikan alat bukti oleh aparat penegak hukum, bukan opini an sich.

Saya pribadi cenderung berpendapat bahwa, apabila diibaratkan sebagai sebuah buku, opini hanyalah sampul dari buku tersebut, sementara temuan pemeriksaan adalah bab dan subbab-subbab yang menjiwai kandungan buku tersebut. Orang kerap kali memfokuskan perhatian hanya pada opini, namun enggan membaca lebih jauh isi LHP berikut temuan-temuan pemeriksaannya, padahal itulah yang jauh lebih penting.

Kelima, Pangki dengan naif memproduksi kesalahkaprahan baru dengan mengatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak terbuka untuk publik. Tahukah Pangki bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara—yang dikutip Pangki tanpa malu-malu—memuat Pasal 19 yang menyatakan bahwa LHP yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, yang berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Pangki boleh berpendapat apa yang saya nyatakan hanya basa basi legal formal saja. Akan tetapi, dalam rangka memperoleh LHP BPK, sudahkah Pangki mencoba bersurat kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Atau, bila sungkan, sudahkah Pangki bersurat kepada BPK atau Perwakilan BPK terdekat? Tentu dengan memberitahukan keperluan, identitas diri, dan identitas lembaga yang jelas.

Atau, selemah-lemahnya iman, pernahkah Pangki berkunjung ke situsweb BPK yang memuat Ikhtisar Hasil Pemeriksaan per semester? Memang hanya ikhtisar, tapi kalau Pangki sudi membaca, di sana tersaji semua hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK sehingga Pangki bisa menilai metodologi dan prosedur pemeriksaan BPK secara objektif, tidak tendensius, dan tidak bermodalkan desas desus semata.

Pada akhirnya, menulis di media massa tidak cukup hanya mengandalkan kecakapan menulis belaka. Seorang penulis tidak hidup dari tulisannya, tetapi dari integritasnya. Integritas dibangun, antara lain, dengan cara menulis secara objektif, sesuai kompetensi, dan tidak terlalu banyak memuat intensi pribadi yang dapat menyesatkan pembaca.