Titel "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" itu sudah usang. Tidak salah melekatkan kata "pahlawan" pada "guru", namun sudah saatnya kata "profesional" juga perlu disematkan kepada seorang pengajar.

Mudah memiliki titel guru, tidak perlu sekolah pendidikan tinggi-tinggi, hanya dengan kompetensi 'cinta anak-anak' sudah cukup untuk melamar menjadi guru PAUD (pendidikan anak usia dini) di sekolah swasta. 

Saat ini bahkan banyak sekolah merekrut guru yang sekadar memiliki latar pendidikan yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, tidak perlu memiliki latar belakang sarjana pendidikan. Bahkan di sekolah yang memakai pengantar bahasa Inggris, mereka lebih mementingkan kemampuan guru dalam berbahasa dibanding kemampuan mengajar.

Tidak sulit untuk menjadi guru. Namun itu pun tidak semua orang mau, karena untuk menjadi guru banyak yang harus dikorbankan. Tidak ada jenjang karir yang panjang dan mustahil memiliki gaji setara dengan pekerjaan profesional seperti pegawai bank swasta atau bahkan dokter. Itu sebabnya guru disebut pahlawan. Mengesampingkan keinginan untuk hidup 'mewah' dan memberi hidupnya untuk mendidik generasi muda. Idealnya begitu. 

Kenyataannya, tidak semua guru semulia itu. Ada juga guru yang melakukan tindakan 'kriminal' dengan memukul bahkan melecehkan anak murid. Apakah mereka pantas disebut pahlawan? Pun ada guru yang sangat baik dengan anak muridnya, namun jarang masuk untuk mengajar tetapi terus menerima gaji dan tunjangan. Layakkah mereka kita sebut pahlawan? 

Bagaimana dengan begitu banyak guru yang tidak mau berkembang, terus-terusan memakai cara lama untuk mengajar selama berpuluh tahun? Mereka setia dengan profesi mereka dan tidak melakukan tindakan kriminal, tentu mereka bisa disebut pahlawan. Tapi, apakah mereka profesional?

Intervensi Pemerintah

Profesionalitas guru adalah penyebab terbesar masalah pendidikan di Indonesia. Bank Dunia merilis data dalam Indonesia Economic Quarterly (Juni 2018) yang menunjukkan kebijakan pendidikan Indonesia setelah 16 tahun hanya mampu berkutat kepada perluasan akses pendidikan tapi belum menyentuh banyak peningkatan kualitas, khususnya kualitas guru. 

Bila kita menalar perkataan Pak Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan, bahwa masa depan bangsa ada di tangan para guru, bisakah kita optimis melihat masa depan bangsa ini? 

Sadar akan masalah tersebut, pemerintah pun mulai bergerak dengan melakukan intervensi yaitu menaikkan gaji guru dan memberikan tunjangan tambahan. Walau masih belum merata terutama bagi para guru honorer. Tapi, terbuktikah intervesi tersebut membantu meningkatkan kinerja para guru? Jawabannya adalah belum

Pertanyaan lainnya, apakah tunjangan dan gaji adalah satu-satunya strategi pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan ini ternyata tidak gampang. Pemerintah Indonesia belum memiliki blueprint yang jelas mengenai pendidikan Indonesia, sehingga tidak heran bila ada yang bilang "ganti menteri ganti kebijakan". 

Selain itu, yang 'mengurusi' pendidikan tidak hanya satu departemen, melainkan tiga depertemen yaitu departemen pendidikan dan kebudayaan, departemen riset dan teknologi, dan departemen agama. Jelas hal ini tidak membuat pemerintah menjadi efektif sebagai pembuat kebijakan, padahal bila berkaca dari negara-negara yang memiliki tingkat kualitas pendidikan yang maju, kebijakkan pemerintah sangat vital dalam menciptakan sistem yang baik. 

Finlandia dan Korea Selatan adalah negara-negara dengan eskalasi kualitas pendidikan terpesat karena peran pemerintah. Kedua negara tersebut memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam membangun sistem pendidikan. 

Korea Selatan menekankan kerja keras sedangkan Finlandia menekankan motivasi instristik agar murid senang untuk belajar. Namun, kesamaan dari keberhasilan Korea Selatan dan Finlandia adalah mereka sama-sama menghormati guru dan menghargai pencapaian akademisnya (Choi, 2014). 

Sertifikasi Guru

Guru yang profesional adalah guru yang bersertifikasi. Anggapan tersebut tentu saja tepat dengan catatatan: bila proses sertifikasi dilakukan secara benar, termasuk proses pasca sertifikasi seperti diklat dan pelatihan. 

Niat awal pemerintah dalam sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi guru, tetapi bila melihat cara sertifikasi dilaksanakan, itu tidak lebih sebuah proses pelegalan seorang guru untuk mendapat gaji dan tunjangan. Memang ide dasarnya bukan sertifikasinya, justru tunjanganlah yang diharapkan dapat menaikan kinerja guru. 

Kembali lagi kepada pertanyaan, efektifkah tunjangan guru untuk meningkatkan kualitas mereka? Jawabannya tidak.

Pemberian tunjangan guru itu sendiri tidaklah keliru, yang keliru adalah pendekatan pemerintah yang lebih condong mengkualifikasikan guru daripada mencoba membantu mereka untuk menjadi tenaga pengajar yang unggul. 

Sulit memang untuk mengkritik kebijakkan pemerintah, karena tidak adanya rancangan besar yang tersedia. Sebagian besar kebijakan bersifat responsif dan coba-coba. 

Bila pemerintah serius ingin meningkatkan kinerja guru, yang pertama dilakukan adalah berhenti membebankan semuanya kepada guru. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru dan semua salah guru semata, tetapi juga sekolah, pemerintah, masyarakat dan orang tua. 

Sudah saatnya guru berhenti dipandang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang dikirim ke medan perang tanpa bantuan apa-apa. Pemerintah bisa menggunakan kuasanya untuk membuat peraturan yang pro-guru, seperti pembatasan jam mengajar, penyediaan pelatihan dan pengembangan kompetensi, membentuk wadah kerja sama antara guru dan orang tua murid, mendorong peningkatan kualitas manajemen sekolah, perlindungan kepada guru lokal yang berpotensi, pendampingan dan mentoring guru oleh akademisi profesional dan lain sebagainya. 

Selain memperhatikan guru-guru yang sudah ada, pemerintah juga harus memikirkan 'yang akan ada' dengan meningkatkan kualitas kampus-kampus pencetak guru. Siapa pun yang ingin menjadi guru, baik tingkat Pendidikan Usia Dini hingga doktoral, harus siap untuk menjadi tenaga kerja yang mau terus belajar dan diajar. 

Bila pemerintah tidak tega memecat para guru senior yang tidak mau berkembang, setidaknya pemerintah harus memperketat kualifikasi perekrutan guru baru. Indonesia sepertinya tidaklah kekurangan guru, tetapi Indonesia krisis guru yang profesional.

Titel Pahlawan itu sudah usang. Tidak harus menjadi guru, semua orang bisa menjadi pahlawan dengan profesi mereka. Ibu rumah tangga yang berhasil membentuk karakter yang baik pada anaknya, mereka juga pahlawan. Pejabat yang tidak korup, mereka juga pahlawan. Tukang sapu yang bekerja sungguh-sungguh, mereka juga pahlawan. 

Sudah saatnya guru tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan "pahlawan" yang sukarela. Titel pahlawan itu sering dipakai oknum-oknum guru sebagai justifikasi mempertahankan status quo daripada menjadi motivasi mereka untuk keluar dari zona nyaman dan terus berkembang. 

Tidaklah adil bila mensejajarkan mereka dengan para guru yang bekerja keras, mengajar dengan hati, memberikan lebih dari yang dituntut, rela berkorban untuk terus mengembangkan diri. Guru-guru semacam ini tidak butuh hymne yang dipersembahkan bagi mereka. Berikan dukungan dan 'tanda-jasa' yang layak mereka dapatkan. Hargai guru bukan karena titelnya tapi karena apa yang mereka lakukan.