Politik acap kali dikaitkan sebagai motif utama dalam melakukan tindak kejahatan. Tidak bisa dimungkiri kebaradaannya sering disalahpahami hanya sebatas—memperoleh serta mengekalkan kekuasaan dengan melakukan segala cara.

Bahkan menurut Max Weber, kekuasaan adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk dapat melakukan kekerasan terhadap sesamanya.

Padahal berpolitik merupakan kegiatan mulia, yakni sebuah proses yang dengan segala aktivitas dan dimensinya bertujuan melahirkan sebuah tatanan masyarakat "gemah ripah loh jinawi" atau merujuk kepada terwujudnya kesejahteraan bersama.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, makna politik mengalami degradasi makna yang buruk. Dilatarbelakangi oleh banyak sekali bertebaran fenomena terkait politik yang melanggar hukum, selain; korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seperti sebuah insiden kasus pembunuhan yang menimpa anak seorang Kepala Desa di Nias Selatan. Kuat dugaan pembunahan keji tersebut dipelopori atas dendam politik.

Kejadian serupa juga muncul di tahun 2019. Hanya karena berbeda pandangan soal Pilpres melalui sosial media, pemuda di Sampang, Madura nekat membunuh dengan menggunakan senjata api.

Masih di tahun yang sama, terjadi pembongkaran makam untuk dipindahkan. Mirisnya, pemindahan makam tersebut dipicu lantaran perbedaan dalam memilih calon legislatif. Sungguh perbuatan yang tercela dan mengundang murka.

Persoalan semacam itu menandakan bahwa pengetahuan masyarakat seputar politik sangat terbatas. Bahkan politik identik dengan pembenaran untuk menggunakan kekerasan, kebohongan dan manipulasi.

Apabila stigma buruk tentang politik tidak bertransformasi menuju kebajikan. Dapat dipastikan masyarakat akan menghindar dan abai terhadap aktivitas politik. Sehingga lambat laun, namun pasti politik hanya menjadi alat komersialisasi bagi elit dan golongan tertentu.

Dapat dibayangkan bagaimana jika kekuasaan dijalankan oleh orang-orang serakah, atau oleh golongan orang yang tidak berprikemanusiaan. Yang akan hadir adalah merebaknya kasus korupsi, penggusuran dan pemiskinan, bahkan kehancuran sebuah negara akibat konflik yang tak berkesudahan.

Dalam tulisan ini, penulis ingin sedikit mengikhtisarkan seputar pemikiran beberapa filsuf mengenai politik dan keadaan alamiah manusia (state of nature).

Sehingga, dapat menjadi bahan penawar dahaga seputar kisah politik yang kian licik—tanpa menuding segala bentuk kegiatan politik sebagai sumber kekacauan dalam kehidupan. Melainkan kekacauan ditimbulkan oleh manusia selaku pemeran utama di dalamnya.

Mengutip pernyataan Soesilo Toer dalam buku bertajuk Republik Jalan Ketiga, bahwa “kesalahan terletak bukan pada teori, bukan pada praktik, melainkan sekali lagi Socrates benar: kesalahan terletak pada manusia.”

Secercah Harapan Politik

Berbicara soal politik tentu akan terlintas nama filsuf legendaris, Aristoteles. Pria yang lahir pada 384 SM di Kota Stagira, Macedonia ini merupakan salah satu dari tiga filsuf paling berpengaruh di dunia.

Sejak menempuh pendidikan di Akademi Plato, beliau nampak lebih tertarik pada studi politik dan penelitian biologi. Pemikiran seputar politiknya diambil langsung dari pemikiran Plato—meskipun terkadang beliau menyangkal teori milik gurunya tersebut.

Seperti ketika Aristoteles memberikan sanggahan terhadap teori bentuk milik Plato. Kemudian, dilanjutkan dengan kritik terhadap teori politik dalam karya yang berjudul Republik, beliau menyenta isi tulisan tersebut karena dianggap terlalu; spekulatif, utopis, serta jauh dari dunia negara-kota dan bentuk pemerintahan yang nyata.

Sebaliknya, Aristoteles justru lebih memerhatikan idealisme yang sebelumnya tidak digunakan dalam teori Plato. Idealisme yang dimaksud adalah hukum, adat dan opini publik masyarakat: hal tersebut merupakan bahan yang harus diperhatikan, ditindaklanjuti, dan dikembangkan oleh politik.

Seperti yang sedang terjadi saat ini, pemimpin dan elit politik sangat jauh sekali dengan idealisme soal hukum. Meskipun hukum terus-menerus dibuat oleh parlemen untuk kemudian disahkan presiden, namun etika sering dilanggar dan diabaikan secara berkesinambungan.

Bahkan banyak produk hukum yang justru menjebak masyarakat, misalnya penerbitan: Omnibus law, Minerba serta UU kontroversial lainnya.

Dalam salah satu ajarannya, Aristoteles menyebut manusia adalah Zoon Politicon. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Menurutnya secara alamiah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga mereka membutuhkan politik dalam mengatur kehidupan di wilayah negaranya.

Dia juga yakin jika politik mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara (polis). Karena, dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti berkaitan erat dengan kegiatan politik.

Di samping itu manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk mempergunakan akal secara rasional­—untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan sikapnya.

Sesuai dengan pemikiran Aristoteles, apabila seseorang ingin menjadi manusia yang lebih manusiawi, maka harus bisa mengintegrasikan dirinya dalam tata kelola hidup bersama.

Sehingga, politik diproyeksikan beliau sebagai cetusan kesempurnaan kodrat sosialitas, rasionalitas sekaligus moralitas yang dimiliki oleh manusia.

Dari secarik ringkasan di atas dapat disimpulkan bahwa, keberadaan politik semestinya menjadi alat untuk mencapai; kedamaian, kebahagaian serta kesejahteraan bagi masyarakat. Bukan menjadi pemecah belah hanya karena perebutan kuasa yang tidak dilandasi moral dan etika.

Politik dan Ambisi 

Tercerabutnya makna politik yang sebenarnya memang tidak bisa dielakan. Seolah-olah kekuasaan menjadi barang paling berharga dalam meniti kejayaan hidup manusia.

Pandangan semacam itu membuat manusia semakin berani menggunakan cara biadab untuk dapat berkuasa. Ironisnya cara tersebut tetap dianggap lumrah dalam lika-liku kehidupan politik.  

Beragam faktor mendasari manusia untuk bertindak nista dalam politik. Padahal, eksistensi sebuah negara dan sistem politik amat menentukan terciptanya kondusifitas kehidupan. Salah satu faktor yang mendorong hal tersebut adalah keberadaan state of nature, diantaranya adalah:

Pertama, adanya sikap saling memangsa. Atau Thomas Hobbes menyebutnya Homo Homini Lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya).

Seseorang akan lebih menjaga jarak atau bahkan menyerang manusia lain guna mempertahankan atau meraih kekuasaan. Sehingga pergolakan konflik seputar kekuasaan akan tetap terjadi.

Kedua, manusia memiliki Will to Power atau kehendak untuk berkuasa. Konsep tersebut dicetuskan oleh seorang filsuf berkumis tebal, Nietzsche.

Dalam pemaparannya dia menolak keras apa yang disebut kehendak bebas (free well), subtansi (substance) atau konsep filsafat tradisional lainnya. Dorongan untuk berkuasa dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan sifat alamiah. Sehingga sifat tersebut sulit dikendalikan dan justru akan mengancam hidupnya jika tidak segera dipuaskan.

Inilah tipe yang marak menjangkiti para elite politik dalam bernafsu untuk selalu berkuasa serta menguasai “yang lain” (the will to dominate the others), dengan cara-cara yang tak beradab.

Namun, Nietzsche sebenarnya ingin membongkar kemunafikan manusia modern, yang walaupun merindukan dan menghasrati kekuasaan, berpura-pura menolaknya, karena alasan-alasan moral.

Ketiga, manusia lebih memilih ditakuti daripada dicintai. Karena, ketika seseorang menjadi takut, maka dapat dengan mudah untuk menguasainya dan memerintahnya. Machiavelli seharusnya menjadi penanggung dosa dari tindakan semacam ini, lantaran beliau yang mewariskan siasat untuk menghalalkan segala cara dalam meraih pucuk kekuasaan.

Walaupun begitu, Macheavelli tetap memberikan pilihan—memilih dicintai atau ditakuti—tergantung pada penguasa yang menjalankan. Bahkan dalam bukunya berjudul il principe, beliau menitahkan untuk tidak sampai dibenci oleh rakyat. Seperti melakukan perbuatan tamak, merampas hak masyarakat serta tegas dalam menegakkan hukuman.

Ambisi untuk berkuasa harus segera diluruskan, bukan hanya berorientasi pada pemuasan kebutuhan individu namun, juga harus secara kolektif. Meskipun pada dasarnya manusia memiliki sifat alamiah yang cenderung bengis terhadap nafsu kekuasaan.

Kunci Pamungkas 

Kunci pamungkas yang dapat digunakan adalah dengan mengimplementasikan politik secara santun dan beradab. Dengan tidak menebar bibit prasangka yang akan menumbuhkan fitnah belaka. Sehingga dapat menguatkan rasa toleransi dan saling percaya terhadap sesama.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pendewasaan kepada masyarakat dalam berpolitik. Salah satunya melalui pendidikan politik yang baik dan benar. Pendidikan politik sejak dini sangat penting untuk dilakukan, dari mulai lingkungan; keluarga, sekolah atau organisasi masyarakat.

Karena, selain dalam rangka meningkatkan sikap dan tindakan politik masyarakat secara dewasa—juga agar mengentaskan masyarakat dari buta politik.

Seperti insinuisi yang dicetuskan oleh penyair asal Jerman, Bertolt Brecht:

“Orang buta politik begitu bodoh, sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri”.

Dalam perkataannya tersebut, beliau mengisyaratkan kepada kita agar tidak acuh terhadap kegiatan politik. Dengan catatan harus tetap mematuhi kaidah norma yang berlaku. Serta menggunakan pendekatan nir-kekerasan dalam memperoleh kekuasaan.