Sungguh sebuah ironi, Negara Indonesia yang sedari hakikatnya menjunjung tinggi martabat manusia seturut amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar, justru menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya benih perdagangan manusia. Actus humanus manusia memperdagangkan manusia, tak lagi dipandang sebagai hal yang tabu di negara ini dan malah sebaliknya menjadi semacam kompromi sosial demi meningkatkan pendapatan ekonomi.  

Human trafficking secara paksa merebut luhurnya martabat manusia dari seorang individu. Kodrat keberadaannya yang adalah makhluk yang bebas dan luhur, kini tak lagi diperhitungkan dan secara paksa diganti dengan identitas baru yaitu sebagai budak. Human trafficking serentak menjadi model perbudakan modern masa kini.

Perdagangan manusia dalam hukum nasional dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang terorgansir sebab di dalamnya terlibat sekumpulan orang yang memulai aktivitas kejahatan dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengikatkan aktivitasnya pada kegiatan pemerasan dan pemaksaan. 

Kekuatan ilegal yang menjadi modus pelaksanaan human trafficking biasanya menjerat perempuan sebagai korbannya sebab perempuan kerap dipandang sebagai  pribadi yang lemah dan rentan. 

Kasus perdagangan perempuan de facto adalah fenomena yang kian mengental tiap tahunnya, dan bahkan yang lebih ngerinya lagi kasus serupa bukan saja terjadi lintas daerah dalam negeri melainkan melibatkan dunia internasional. Tambahan pula, Sindikat human trafficking dewasa ini, bahkan sudah melawati batas-batas teritorial sebuah negara.  

Tak dapat dielak bahwa faktum human trafficking menggugah kesadaran kita untuk berhenti sejenak dan bersama-sama menemukan jalan terbaik guna menyelamatkan kaum hawa dari lilitan yang membelenggu haknya. Tidak ada lagi waktu untuk berpangku tangan, saatnya sebagai putra-putri yang lahir dari bangsa yang sama, kita dipanggil untuk menyelamatkan saudari-saudari kita yang menjadi korban perdagangan.

Perempuan: ‘Komoditi’ Unggul dalam Human Trafficking

Perdagangan manusia  dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindakan pidana perdagangan orang, didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, peyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain  tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antranegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.  

Human trafficking adalah sebuah tindakan pidana yang paralel dengan tindak kejahatan kemanusiaan sebab menjadikan  individu atau sekelompok orang sebagai komoditas yang diperjualbelikan. 

Sebagaimana yang telah disebutkan pada awal tulisan ini, bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban human trafficking. Catatan tahunan Komnas perempuan tahun 2013 sebagaimana yang dilansir oleh Sri Nurherwati menulis, terdapat 279.760 kasus terhadap perempuan yang ditangani.

Angka ini naik mencapai 30 % dari tahun sebelumnya yang hanya terdiri dari 216.156 kasus. Dari jumlah ini, tiga angka terbesar kekerasan dalam ranah komunitas adalah perkosaan, pencabulan dan perdagangan orang.  

Perdagangan yang menempatkan perempuan dalam posisi sebagai komoditas utama dalam actus jual-beli disinyalir merupakan bisnis yang menguntungkan dan dapat membentuk piramida uang dalam waktu singkat. Ironisnya, kaum perempuan yang sedari kodratnya adalah pribadi yang bermartabat dan merdeka, tak diberi kebebasan sedikit pun untuk memerjuangkan kemerdekaannya. 

Martabatnya sebagai manusia ditelanjangi dengan sangat sadis. Ia bukan lagi sebagai subyek melainkan obyek. Relasi dalam ranah ini bukan lagi dibangun di atas konsep I-You tetapi I-It. Perempuan bukan lagi manusia melainkan barang yang dengan bebas diperjualbelikan dan bahkan dibawa hingga ke dunia yang tidak diinginkannya.

Kisah dramatis perdagangan perempuan diawali dengan bujukan dan rayuan yang menggiurkan hingga mereka sungguh tak menyadari bahwa dirinya diperbudak. Para korban diming-iming dengan sebuah janji akan kehidupan yang lebih layak, dan bahkan ditawari sebuah pekerjaan dengan janji akan upah yang menggiurkan. Selanjutnya, tanpa disadari mereka dijadikan pembantu rumah tangga dan yang mengerikan mereka dijadikan sebagai perempuan penghibur bagi para lelaki. 

Kodrat perempuan sebagai pribadi yang lemah lembut sengaja diperdaya untuk tujuan eksploitasi dehumanis. Data yang dihimpun oleh seorang dosen  dan peneliti dari FISIP UI menunjukkan bahwa dari kasus-kasus yang ditemui, perdagangan perempuan bukan saja terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan.  

Sebagian besar kasus yang terjadi di Indonesia adalah pola perdagangan perempuan untuk prostitusi paksaan (enforced prostitution) atau perdagangan seks yang disertai kekerasan seksual.  Adapun Ekonomi menjadi alasan utama dalam isu perdagangan.

Indonesia sebagai negara yang beradab ternyata tak mampu menjaga dan mempertahankan  martabat putra dan putrinya. Litani kasus perdangan manusia dipertontonkan tahun demi tahun dalam wilayah tanah ini. Sementara itu, dalam ranah lokal, TRUK –F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores) Maumere tak ketinggalan menyajikan sebuah  narasi yang berjudul human trafficking. 

Sebagaimana yang dikutip dalam jurnal ledalero, dikatakan bahwa sejak tahun 2000-2013, Divisi perempuan Truk-F menangani sebanyak 320 kasus perdagangan orang dan 66 diantaranya adalah kasus perdagangan perempuan dewasa. Bukan tidak mungkin kasus serupa terus bertambah tiap tahunnya. Perdagangan manusia seolah telah menjadi momok yang menakutkan dan tak pernah jauh dari kamus kehidupan seorang perempuan.

Perempuan dalam Lilitan Ideologi yang Membelenggu

Perempuan dalam sebuah konstruksi sosial kemasyarakatan patriarkat kerap dipandang sebagai mahkluk yang lemah yang mesti tunduk di bawah dominasi kaum pria. Budaya patriarki sebagai sebuah ideologi yang sengaja dikonstruksi untuk menegakkan totalitas hegemoni kekuasaan laki-laki atas perempuan, serentak pula jauh dari ciri egaliter dan berseberangan dengan prinsip equal opportunity (setiap orang mempunyai hak dan peluang yang sama).

Budaya patriarkat in se tak pernah membenarkan prinsip perendahan martabat kaum perempuan oleh laki-laki. Paradigma yang mendiskreditkan peran kaum perempuan ini sengaja diciptakan oleh kaum pria demi keuntungan mereka sendiri. Hal senada dibenarkan oleh Anne M. Cliiford. Bagi Anne, budaya patriarkat menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang tidak sederajat dengan laki-laki.

Budaya patriarkat dalam ideologi yang sengaja diciptakan, berpangkal pada cara pandang yang merendahkan martabat perempuan dan anak-anak. Bawaan biologis kaum perempuan sebagai pribadi yang lemah sengaja diangkat ke permukaan sekadar untuk menempatkan mereka pada kelompok masyarakat kelas dua.

Secara metafisis, pandangan ini tak dapat dibenarkan. Laki-laki dan perempuan sesungguhnya memiliki eksistensi dan essensi yang sama. Kodrat kemanusiaannya hanya dibatasi oleh sex yang kemudian menempatkan  mereka dalam posisi sebagai laki-laki dan sebagai prempuan.

Tidak pernah dibenarkan kalau kodrat kelaki-lakian lebih unggul dari kodrat keperempuanan sebab keduanya memilki esensi yang sama yaitu sama-sama sebagai manusia yang bermartabat dan berkehendak bebas.  

Budaya Patriarkat menjamur dalam semua sistem sosial kemasyarakatan baik kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Stuktur yang demikian kuat bagi segelintir orang mungkin dimaksudkan untuk mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan. Sekiranya itulah yang dikuatirkan oleh Nawa Al Sa’dawi, seorang feminis Arab.  

Nawa al Sa’dawi menyamakan budaya patriarki dengan sistem kapitelisme Karl Marx. Sebagai seorang feminis sosialis, ia beranggapan bahwa sistem kelas dan hubungan ekonomi kapitalisme telah mendorong munculnya penindasan terhadap perempuan.

Dalam pandangan kapitalisme, perempuan dianggap sebagai milik laki-laki dan demi kepentingan untuk mendapatkan keuntungan diperlukan eksploitasi terhadap perempuan. Eksploitasi perempuan terkait dengan tujuan kapitalisme untuk mendapatkan keuntungan dan kebutuhan reproduksi.

Konstruksi sosial yang menempatkan kaum hawa dalam posisi subordinat  memberikan peluang bagi mereka untuk dijadikan komoditas utama dalam perdagangan. Sejalan dengan pemikiran Nawa Al Sa’dawi, kita sepakat untuk mengatakan bahwasannya salah satu motif utama perdagangan pempuan adalah untuk tujuan pemenuhan kebutuhan seksual.

Posisi perempuan yang lemah tidak memungkinkan mereka untuk bersuara dan menyerukan persamaan haknya dengan laki-laki. Budaya patriarkat yang kental telah membungkam suara mereka dan membangun konsep dalam diri mereka sendiri tentang martabatnya yang lemah.

Budaya patriarkat seolah-olah membangun konsep dalam diri kaum hawa untuk mengamini bahwasannya dalam sebuah sistem kemasyarakatan, mereka adalah manusia lemah yang mesti tunduk di bawah dominasi kaum adam. Karena itu, kaum feminis menginsafi bahwa pengangkatan martabat kaum perempuan mesti dimulai dari rekonstruksi atas sistem ideologi budaya yang membelenggu.

Saatnya Bertindak: Kembalikan Martabat Kaum Hawa

Human trafficking dalam waktu yang relatif singkat serentak menjadi persoalan masyarakat dunia sebab de facto sindikat perdagangan manusia melibatkan para pelaku yang menjamur di seluruh dunia. Dunia internasional nampaknya mengamini bahwasaanya human trafficking merupakan kejahatan kemanusiaan terbesar abad ini.

Karena itu, atas nama kemanusiaan, semua negara beradab tak terkecuali Indonesia, dituntut untuk memberi perhatian yang besar pada penyelesaian masalah ini baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional.

Kesungguhan Indonesia dalam penyelesaian kasus ini nampaknya diragukan oleh dunia internasional. Pada tahun 2002, Amerika Serikat bahkan memvonis Indonesia pada kelompok Tier ketiga sebagai negara yang belum melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam menangani kasus perdagangan manusia.

Sebagai negara yang beradab, Indonesia seharusnya malu pada pernyataan dunia yang menyudutkan diirinya. Persoalan sebenarnya bukan terletak pada apakah Indonesia tidak mempunyai hukum yang mengatur masalah perdagangan orang melainkan apakah negara ini konsisten menjalankan peraturan perundang-undangan itu.

Indonesia bukannya tidak memiliki hukum, melainkan cukup lemah dalam menerapkan hukum negaranya. Hukum negara ini tidak lebih dari sebuah catatan belaka yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Saatnya bagi Indonesia untuk sejenak berbenah dan peduli terhadap martabat kaum perempuan yang menjadi korban perdagangan.

Di setiap sudut kota, terdengar tangisan para perempuan yang tercabik harkat dan martabatnya. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya selayaknya mendengarkan tangisan lirih ini dan berani menumpas kejahatan yang terbungkus rapi dalam human trafficking.

Ungkapan “kembalikan martabat kaum perempempuan” menjadi semacam teriakan kaum hawa yang merasa muak dengan hukum negara ini yang tak pernah berpihak pada mereka yang lemah.

Anggapan ini serentak membenarkan apa yang pernah dinubuatkan oleh Thomas Hobes: “Ketika hukum difondasikan pada kesepakatan, hukum tidak pernah merugikan pihak-pihak penguasa yang bisa dengan mudah membeli suara sepakatnya tetapi dapat dengan gampang menindas mereka yang lemah.”

Sudah saatnya bagi hukum untuk berbicara dan bertindak. Negara kita adalah negara hukum bukan saja dalam pengertian kumpulan hukum-hukum tetapi lebih dari pada itu hukum negara kita mesti diartikulasikan demi pembelaan tata keadialan bagi semua warga negara teristimewa bagi mereka yang oleh sistem sosial dikelompokkan sebagai orang kecil dan lemah.

Masalah yang melilit kaum perempuan juga sebenarnya terjadi akibat kekeliruan dalam mengartikulasikan budaya patriarkat. Budaya patriarkat seolah-olah direduksi pada taraf penglegitimasian atas subordinasi kaum perempuan oleh laki-laki. Menempatkan budaya patriarkat sebagai occasio dalam melakukan pelecehan terhadap martabat perempuan sama sekali tak dapat dibenarkan sebab tindakan ini berseberangan dengan penghargaan terhadap kodrat kemanusiaan kaum perempuan.

Budaya patriarkat sebenarnya hanya membagi laki-laki dan perempuan atas peran yang berbeda namun dengan martabat yang tetap sama dan justru dalam keunikan itu, hak-hak masing-masing orang semakin tampak.

Karena itu dalam sistem budaya patriarkat, laki-laki sengaja diangkat pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan dengan maksud agar ia bertindak sebagai pengayom dan pelindung bagi para perempuan yang dalam kaca mata budaya dinilai  sebagai pribadi yang lemah dan bukan malah menindas. Budaya patriarkat tak pernah sekali-kali melegitimasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Berhadapan dengan realitas perdagangan manusia ini, tanggung jawab etis kita sebagai warga negara dipertaruhkan. Sesungguhnya kita adalah anak-anak dari bangsa yang beradab. Keberadaban itu seyogianya ditunjukkan melalui actus peduli terhadap kaum perempuan yang menjadi korban perdagangan.  

Pada prinsipnya, seruan untuk menyelematkan kaum perempuan dari ikatan yang membelenggu adalah tanggung jawab semua orang yang mengakui dirinya sebagai warga negara Indonesia siapapun dan dimanapun ia berada. #LombaEsaiKemanusiaan