Ketika pemerintah mengkampanyekan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan tagline SMK Bisa, semua beramai-ramai mendirikan sekolah kejuruan tersebut. Masyarakat digiring untuk bersekolah di situ dengan harapan bisa langsung kerja. Semua mengamini bahwa sekolah kejuruan menjadi salah satu solusi mengurangi jumlah pengangguran.

Sekolah-sekolah kejuruan yang tadinya hanya segelintir, mungkin hanya ada di pusat Kabupaten atau Kota, kini bak jamur yang tumbuh di musim hujan. Hampir di setiap kecamatan ada. Bahkan, di pelosok desa juga banyak yang mendirikan SMK.

Ketika dulu saya masih bolak-balik Bandung-Indramayu-Kuningan naik bis Damri sekitar tahun 2013-2014, ada rumah makan yang dulu tempat ngetem bis tersebut kini sudah bangkrut. Lantas, rumah makan tersebut kini telah beralih fungsi menjadi sekolah kejuruan. Tentu dengan gedung seadanya, dengan tempat yang kurang layak dan alat praktik yang memadai.

Mudahnya perizinan mendirikan sekolah tanpa verifikasi yang ketat, memudahkan lolosnya pendirian sekolah kejuruan ini. Saya yakin, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan memverifikasi calon sekolah baru tersebut dengan melihat kelayakan guru, tempat praktik, sampai lokasi. Namun, ya itu, kemungkinan hanya formalitas belaka.

Sekolah kejuruan itu tidak seperti mendirikan sekolah umum lainnya. Namanya juga sekolah kejuruan, pasti harus mempersiapkan lulusannya menjadi terampil sesuai jurusannya.

Nah, yang terjadi adalah banyak dari sumber tenaga pengajar saja yang mengajar ganda. Guru matematika mengajar tata boga, misalnya, atau mengajar las atau listrik. Ini sama saja dengan menyampaikan sesuatu tanpa dasar keilmuan yang mumpuni.

Sebagaimana diketahui, sekolah kejuruan itu banyak jurusannya. Namun, saya akan fokus di salah satu jurusan saja, yaitu Pariwisata. Fokus satu tujuan dengan harapan bisa menjadi rujukan atau masukan kepada banyak pihak. 

Pariwisata

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 destinasi wisata unggulan sebagai upaya mempromosikan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sudah barang tentu penetapan ini menjadi keharusan bagi pemerintah dalam memaksimalkan potensi yang ada, mempersiapkan infrastruktur secara matang dan mempersiapkan sumber daya manusia secara mumpuni. Dengan demikian, selain menghasilkan pemasukan bagi negara, juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam menunjang daerah wisata adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti anak-anak SMK jurusan Pariwisata yang dipersiapkan untuk menjadi tenaga handal dalam program pariwisata di Indonesia.

Misalnya, bagaimana lulusan SMK pariwisata mampu bekerja di perhotelan dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik, menjadi juru masak di hotel tempat pariwisata, menjadi tour and guide sebuah agen perjalanan wisata, sampai dengan urusan ticketing. Semuanya menjadi harapan menjadi handal.

Namun, yang terjadi adalah banyaknya anak-anak lulusan SMK Pariwisata yang belum siap. Entah karena ketersediaan alat praktik di sekolah, cepatnya waktu magang, sampai gurunya yang tidak menguasai praktik mengajar keahlian. Mungkin teori hafal di luar kepala, namun praktiknya belum tentu. 

Lantas, apa saja hal-hal yang membuat siswa menjadi terhambat?

1. Lemahnya manajemen berbasis sekolah

Manajemen merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam urusan dapur rumah tangga sekolah. Ketika sekolah sudah menerapkan proses manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah tidak seenaknya lagi mengatur-atur guru maupun staf tata usaha.

Kepala sekolah harus mampu merangkul semuanya, termasuk unsur komite sekolah dan masyarakat sekitar. Karena kemajuan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun kepala sekolah dan guru, namun juga masyarakat.

Lantas, seperti apa manajemen yang kuat itu? Agar tidak lemah dalam urusan manajemen, pertama, kepala sekolah harus mampu merencanakan bersama-sama stakeholder lainnya dalam merumuskan kebijakan, peraturan, maupun program-program selama satu tahun ke depan. Musyawarahkan dengan mereka, jangan sampai kepala sekolah hanya tukang stempel atau hanya dilapori saja oleh guru.

Kedua, harus ada monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang dijalankan. Kepala sekolah harus membuat kunjungan ke kelas-kelas. Blusukan kelas istilahnya. Ajak unsur pengawas maupun komite sekolah. Guru akan merasa bangga kinerjanya jika dilihat oleh atasannya.

Ketiga, adakan evaluasi bersama per semester. Ini dilakukan agar ada take and give dari semua unsur yang terlibat.

Terakhir adalah kepala sekolah harus memajang di ruang guru dokumen pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah, baik BOS maupun keuangan dari sumber lainnya yang sah. Syukur kalau dipajang di mading halaman sekolah agar masyarakat juga tahu. Hal ini karena manajemen sekolah yang baik harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. 

2. Guru yang tidak sesuai standar kebutuhan

Sudah kita ketahui bersama, banyak guru SMK, khususnya jurusan pariwisata, yang mengajar bukan bidang keahliannya. Misalkan, guru Agama mengajar tata boga, guru olahraga mengajar materi front office hotel, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kekurangan guru yang ahli di bidangnya karena memang jurusan pariwisata masih jarang. Kemudian ketika ada SMK membuka jurusan pariwisata, Dinas Pendidikan begitu memudahkan sekali izin keluarnya. Tidak melihat bagaimana kualifikasi guru-gurunya.

Solusinya, pemerintah memperbanyak jurusan pendidikan kepariwisataan di perguruan-perguruan tinggi keguruan agar mereka bisa mengajar sesuai dengan bidangnya. Jangan lagi mengambil guru komputer mengajar urusan merapikan kamar hotel. 

3. Lab yang tidak mendukung

Salah satu pendukung keberhasilan program SMK adalah adanya lab yang mendukung, bukan lab asal jadi. Dinas Pendidikan harus mengecek ke tempat sekolah jika mau menerbitkan izin pendirian sekolah kejuruan.

SMK-SMK yang membuka sekolah jurusan pariwisata harus memikirkan lab bagi siswanya. Misalkan, adanya ruangan kasur mirip di sebuah kamar hotel, adanya ruangan mirip dengan front office hotel, adanya satu set kitchen alat memasak. Itu semua yang harus dipikirkan oleh kepala sekolah dan semua unsur yang ada di dalamnya.

Jangan hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Sampai kucing keluar tanduk pun sulit mengharapkan itu.

Bukankah di sekolah itu ada anggaran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bisa digunakan? Kalau belum berhasil, bisa menggalang kekuatan komite sekolah dan orang tua siswa sesuai dengan hasil musyawarah mufakat.

4. Lemahnya komunikasi ke pelaku Industri 

Kadang-kadang saya merasa geli ketika ada sebuah sekolah kejuruan dengan bangganya menempelkan sebuah merk sepeda motor di plang papan besi sekolah mereka, atau merk sebuah laptop. Seakan-akan itu berarti sekolah tersebut sudah mampu menyalurkan siswanya ke perusahaan tersebut.

Apakah benar seperti itu? Atau jangan-jangan hanya mengejar MoU untuk akreditasi sekolah? Dinas Pendidikan menargetkan 100 MoU, misalkan. Siapa yang tahu? Apakah MoU itu hanya setumpuk kertas alias tidak berbunyi? Atau jangan-jangan hanya rayuan gombal menempel merk sepeda motor agar banyak siswa bersekolah di situ?

Siswa banyak, BOS pun makin banyak. Nah, hal ini juga terjadi di beberapa sekolah kejuruan bidang pariwisata. Banyak di antara sekolah kejuruan pariwisata yang bingung harus ngomong apa ke pihak hotel. Mereka harus memulai dari mana ketika mau bekerja sama dengan cafe atau bar. Mereka kebingungan kalau mau memagangkan anak didiknya itu harus dimulai dari mana. Padahal sekolah tersebut tentu saja ada wakil kepala sekolah bidang humas. Iya, kan?

Kenapa bidang humas tidak betul-betul dimanfaatkan? Apakah karena minder atau memang, sekali lagi, bingung harus mulai dari mana? Yang akhirnya banyak terjadi adalah siswa disuruh mencari sendiri magang atau PKL-nya. Jangankan dipertemukan dengan pelaku industri, mencarikan saja, siswanya yang mencari. Ini sungguh hal yang mengerikan. Akhirnya adalah mereka ditempatkan bukan pada jurusannya.

Seandainya komunikasi antara pihak industri dan sekolah berjalan dengan baik, ada banyak manfaat, salah satunya adalah sekolah bisa menyalurkan siswanya yang handal untuk bekerja di hotel, kapal pesiar, ticketing, tour and travel, dan masih banyak yang lainnya.

Manfaat yang bisa dirasakan lainnya adalah sekolah bisa mengundang pihak hotel untuk menjadi praktisi. Misalkan, general managernya diundang untuk memberikan praktik nyata di lapangan dunia kerja itu seperti apa. Karena selama ini siswa hanya diberikan materi saja oleh gurunya.

Manfaat lainnya adalah jika hotel memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR), maka hotel bisa memberikan bantuan hibah, misalkan, seperangkat alat praktik kamar hotel, lengkap dengan kasurnya. 

5. Durasi waktu magang (PKL)

Di banyak sekolah kejuruan, siswa magang itu kebanyakan tiga bulan. Idealnya, menurut saya, adalah enam bulan. Pihak sekolah merasa tidak mau jika enam bulan karena menurut mereka kelamaan. Mengganggu pembelajaran di sekolah.

Menurut saya, justru praktik kerja lapangan (PKL) atau praktik kerja industri (prakerin) harus benar-benar digembleng praktik dengan waktu yang lama. Agar ketika mereka lulus, selain teori juga praktiknya sudah semakin terasah karena lamanya waktu magang. 

6. Pengakuan lulusan kualitas SMK

Seperti dimuat detik.com, pengangguran terbanyak di Indonesia adalah lulusan SMK. Ironis memang, karena tidak sesuai jargonnya, yaitu SMK Bisa, Langsung Kerja.

Pemerintah wajib membenahi sistem ini, jangan sampai berlarut-larut. Yang paling mungkin dilakukan adalah menyetop terlebih dahulu pendirian-pendirian SMK baru. Fokuskan pada SMK-SMK yang telah berdiri dan telah berjalan. Dampingi mereka, apalagi saat ini kewenangan SMK dan SMA sudah beralih ke Dinas Pendidikan Provinsi.

Jadi, pihak Pemprov melalui Dinas Pendidikan harus lebih ketat dalam monitoring dan evaluasi kinerja kemajuan SMK. Sehingga siswa SMK akan semakin diakui oleh industri kerja, khususnya bidang pariwisata. 

Mengapa banyak lulusan SMK tidak diakui kompetensinya? Karena mereka tidak siap praktik. Industri menginginkan calon pegawainya yang siap kerja, bukan yang masih diajarkan. Karena di sekolah kebanyakan teori. Tentu saja berbanding terbalik dengan keinginan industri, bukan? Mereka hanya mau menampung lulusan siswa yang siap kerja.

Semoga dengan diperbaikinya sistem dari hulu ke hilir akan semakin memajukan SMK. Agar mereka diakui sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. 

Ayo, SMK Bisa!