Sebelum ruang baca dan ruang dengar kita selama seminggu ini dipenuhi dengan perdebatan tentang eksekusi mati terpidana narkoba dengan segala tetek-bengeknya, ada kisah pilu dialami ZN, pelajar kelas XI di SMK Negeri 7 Semarang.

Pasalnya, menurut informasi yang dikabarkan ZN tak naik kelas lantaran salah satu nilai mata pelajarannya kosong. ZN menolak mengikuti pelajaran agama karena ia memang dididik dalam keluarga yang menganut agama lokal. Atau sebagaimana orang menggunakan istilah: penghayat kepercayaan.

Lantas kenapa sebuah institusi pendidikan tak bisa menerima, setidaknya mengakomodasi sebuah perbedaan dalam hal keyakinan yang dianut peserta didiknya? Apakah kita melihat bahwa semua agama adalah seperti agama kita? Jika ya, maka definisi agama adalah sesuai pemahaman kita yang bisa saja sangat terbatas.

Menurut KBBI, agama didefinisikan sebagai sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Namun jika kita mendefinisikan agama sesuai dengan pemahaman kita, maka agama adalah sesuatu yang didalamnya memuat tiga hal: wahyu, nabi, dan kitab suci. Cukup.

Sebelum jauh, tak ada salahnya kita melihat persoalan tersebut dengan Pancasila sebagai titik-balik. Bahwa di dalam sila pertama, secara eksplisit mencerminkan bagaimana pedoman hidup rakyat Indonesia perihal keimanan.

Pun demikian Bung Karno menjelaskan teks pidato berjudul “Anjuranku Kepada Segenap Bangsa Indonesia” yang mengatakan bahwa, “Manusia primitif Indonesia religius dengan caranya sendiri.” Hal itu cukup menjelaskan kepada kita bahwa sebelum datangnya agama di Indonesia, manusia-manusia primitif Indonesia telah memiliki nilai-nilai religiositas, kesalehan.

Hingga saat ini pun, penganut agama lokal di Indonesia banyak, ada Kejawen, Wiwitan Sunda, Dayak Indramayu, Kaharingan, dll. Dalam kasus ZN, di mana ia bisa hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan rumah yang ramah tanpa mempersoalkan urusan keyakinan. Inilah yang disebut Bung Karno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan. Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.

Berbeda halnya ketika mulai memasuki ruang formal, dalam hal ini institusi pendidikan, mau tak mau ZN harus tunduk mengikuti sistem yang berlaku. Ia mendaftar di sekolahnya dengan keterangan agama Islam, maklum karena pemerintah menentapkan 6 agama pilihan yang ‘direstui’ secara formal.

Selama sekolah, ZN hanya bersedia mengikuti pelajaran agama teori, tak lebih. Karena ia tahu, bahwa apabila ia memaksa mengikuti pelajaran agama praktek, hal itu jelas berlainan dengan apa yang ia yakini selama ini.

ZN hanya segelintir diantara banyak persoalan mengenai agama lokal. Bercermin dari kasus tersebut, kemudian kita bertanya: Siapa yang salah? Guru yang mengajar ZN-kah? Atau ZN yang menganut agama lokal-kah? Mpu Jaya Prema, seorang pelayan umat Hindu sekaligus penulis itu menjawabnya, “yang salah adalah: Kita!”

Hal-hal semacam ini menguatkan bukti bahwa kita telah gagal memperjuangkan agama lokal di negeri yang agamanya impor semua. Termasuk agama saya!

Persoalan agama lokal bukan sekedar persoalan kolom agama di KTP sebagaimana yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, tapi bagaimana agama lokal itu dapat diakui, setidaknya mendapat ruang untuk hidup bersama. Karena agama menyangkut kehidupan sosial seperti pernikahan, akte lahir, daftar sekolah, dll.

Terlebih lagi, kalaupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mampu memfasilitasi kurikulum pendidikan untuk penganut agama lokal, atau Kementerian Agama belum sanggup membuka Direktorat Jenderal khusus agama lokal, setidaknya kita mampu menghargai mereka.

Omong-omong Dirjen, toh Konghucu yang jelas-jelas sudah diakui sebagai agama resmi di Indonesia pun belum punya Dirjen di Kemenag. Lalu? Ya sudah. Izinkan saya berhenti nyinyir sampai disini saja.