Perayaan Imlek adalah perayaan pergantian tahun baru Tionghoa dan dikenal juga dengan sebutan Sin Cia. Perayaan ini sudah ada di Nusantara ini sejak permulaan tahun Masehi, karena masyarakat Tionghoa sudah bermigrasi sejak awal tahun Masehi tersebut. Anehnya istilah perayaan Imlek ini hanya dipakai oleh orang Tionghoa di Indonesia saja, karena istilah ini tidak dikenal baik di Tiongkok, maupun negara Jiran seperti Malaysia dan Singapura.

Dikutip dari buku Nusa Jawa karya Denys Lombard (2005). Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada seorang pendeta Buddha bernama Fa Hien sering berlayar dari tanah Tiongkok ke India dan sebaliknya. Pada tahun 412 M, dalam perjalanan dari Sri Lanka untuk kembali ke Tiongkok, kapal Fa Hien terkena badai dan akhirnya Fa Hien mendarat di Yawadwi yang sekarang bernama Pulau Jawa dalam bahasa Sanskerta. Sejak saat itu banyak orang-orang dari tanah Tiongkok yang datang ke nusantara dan hal tersebut membuat kebudayaan Tiongkok sangat berpengaruh bagi masyarakat Asia Tenggara, termasuk Indonesia, khususnya masyarakat Jawa.

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, perayaan Imlek sendiri mengalami pasang surut diombang-ambingkan zaman. Pada masa Orde Lama, perayaan Imlek ini bisa dilakukan secara terbuka karena saat itu Presiden Sukarno membangun muhibah dengan pemerintah Tiongkok, sehingga perayaan Imlek diberikan tempat dan bisa dilaksanakan secara terbuka.

Bisa dikatakan di zaman Orde Lama ini etnis Tionghoa mendapatkan ruang yang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan Ketetapan Pemerintah tentang Hari Raya Umat Beragama Nomor 2/OEM Tahun 1946. Dalam ketetapan pemerintah tersebut dikatakan bahwa Tahun Baru Imlek, Ceng Beng (berziarah dan membersihkan makam leluhur) dan lahir serta wafatnya Konghucu sebagai hari libur nasional.

Di era ini pula tercatat seorang Gubernur DKI Jakarta untuk pertama kalinya dijabat oleh seorang beretnis Tionghoa bernama Henk Ngantung, beliau juga seorang pelukis yang membuat sketsa Tugu Selamat Datang, di Bundaran HI, Jakarta.

Zaman Orde Baru bisa dikatakan adalah masa tersuram bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Di era ini etnis Tionghoa mendapatkan perlakukan diskriminasi besar-besaran. Bahkan, saking diskriminatifnya, keluar sebuah Instruksi Presiden (Inpres) yang isinya khusus menyasar etnis tertentu, yaitu Inpres No.14/1967 tentang Pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tiongkok.

Isi dari Inpres tersebut mengatakan bahwa seluruh upacara keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Tiongkok tidak boleh dirayakan secara terbuka dan hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga atau kalangan terbatas saja.

Saya yang besar di masa ini benar-benar kecewa karena ini adalah bukti dari diskriminasi SARA secara terang-terangan dan dilakukan oleh pemerintah. Di masa inilah etnis Tionghoa yang sudah minoritas bertambah minoritas lagi dan masyarakat luas merasa ‘diizinkan’ untuk berlaku diskriminatif terhadap etnis Tionghoa ini. Seolah ada legitimasi dari pemerintah untuk berlaku tidak adil terhadap suatu etnis tertentu.

Jangan harap kita bisa menyaksikan tarian Barongsai dan Liong di masa ini secara terbuka. Tidak ada lampion-lampion merah dengan lampunya yang menghiasi jalan-jalan. Kebijakan yang sangat represif ini didasarkan akan ketakutan pemerintah yang sangat berlebihan akan muncul kembali benih-benih komunis melalui etnis Tionghoa.

Selain Inpres tadi, terbit pula Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 yang isinya imbauan bagi WNI keturunan untuk mengganti nama Tionghoanya dengan nama Indonesia sebagai upaya asimilasi. Hal ini juga merupakan tindakan diskriminatif yang mengoyak rasa kebinekaan dan mencoreng pedoman kita, yaitu Bineka Tunggal Ika.

Angin segar mulai terasa bagi etnis Tionghoa di masa Reformasi dengan Gus Dur sebagai presiden ke-4. Di masa ini Gus Dur membuka kembali kebebasan beragama bagi masyarakat Tionghoa dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 19/2001 dan meresmikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur fakultatif, yaitu hanya berlaku bagi yang merayakannya. Kebijakan Gus Dur ini disempurnakan di zaman Megawati dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 yang menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari Libur Nasional.

Di masa SBY juga diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Keppres ini juga menghapus istilah China dan Kembali ke istilah Tionghoa. Perjalanan panjang tersebut membuahkan hasil saat ini, secara hukum, apa pun etnis seseorang, dia tetap Indonesia dan yang pasti, sampai saat ini Tahun Baru Imlek telah diakui Kembali, dan pagelaran tari Barongsai dan Liong juga sudah bisa disaksikan di tempat-tempat terbuka.

Tahun ini mungkin kita tidak bisa menyaksikan atau merayakan Hari Raya Imlek ini secara terbuka dahulu, ini bukan karena diskriminasi, tetapi karena pandemik Covid-19 yang memang masih belum bisa dikatakan selesai.

Setelah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Agama Konghucu mengenai perayaan Imlek tahun 2021 ini, Menteri Agama Gus Yaqut juga mengimbau kepada siapa pun yang akan merayakan Hari Raya Imlek ini agar dapat dilakukan secara sederhana dan sebisa mungkin dilaksanakan secara virtual.  Gus Yaqut meyakini bahwa dengan dilaksanakan secara sederhana, tetap tidak mengurangi makna dari Perayaan Imlek tersebut.

Gus Yaqut juga mengajak seluruh Umat Konghucu agar pada Perayaan Imlek ini dijadikan momentum untuk melakukan refleksi dan memperbarui diri menjadi insan yang lebih baik. Selain itu Gus Yaqut juga mengajak seluruh Umat Konghucu agar berdoa bersama agar bangsa Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19 ini.