Belakang ini heboh berita di media massa tentang rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan pengidap gangguan jiwa  atau lebih dikenal dengan sebutan orang gila masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), walaupun masih tergolong rencana, namun hal ini tergolong suatu terobosan yang berani dan pastinya akan mengundang pro-kontra di berbagai kalangan masyarakat, dengan kata lain Pemilu 2019 ini rencananya akan diikuti oleh orang-orang waras dan “tak waras”.

Yang melatarbelakangi rencana ini adalah banyaknya aksi protes dan reaksi berbagai pihak agar orang gila atau yang mengalami disabilitas mental masuk dalam DPT untuk memilih pada pemilu 2019, salah satunya datang dari Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia Yeni Rosa Damayanti.

Menurut Yeni, disabilitas mental merupakan gejala kronis dan episodik (kambuhan). Sewaktu-waktu bisa kambuh, tapi juga bisa sembuh. Saat sembuh, pemikiran, sikap, ingatan, dan perilaku penderita menjadi memiliki kapasitas untuk mencoblos. Bukan tidak mungkin, saat ini sakit, tapi pada hari H pencoblosan malah sembuh.

Menanggapi hal tersebut, Salah satu Anggota KPU, Viryan mengungkapkan bahwa pemilih yang dikatagorikan   orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) bisa mencoblos dan tidak diwajibkan membawa surat rekomendasi dari dokter kecuali yang mendapat surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak bisa memilih, dan lebih jauh lagi, KPU akan memasukkan para ODGJ dalam kategori disabilitas mental.

Hal ini sempat menuai perdebatan karena sebelumnya salah satu anggota KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa ODGJ bisa mencoblos jika memiliki surat keterangan sehat dari dokter.Setali tiga uang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) R I pun mendukung langkah KPU, namun ada sedikit catatan buat KPU bila rencana itu jadi diimplementasikan. Bawaslu menyarankan agar KPU segera mematangkan data rekam identitas pemilih disabilitas mental apalagi waktu hari H relatif sudah dekat.

Dalam pendangan Bawaslu, orang yang mengidap disabilitas mental itu beragam katagorinya, mulai yang ringan, sedang hingga  yang berat, bagi yang berat Bawaslu menyarankan agar tidak perlu ke TPS untuk memilih tentu ini perlu analisa dan pertimbangan dari praktisi ahli kejiwaan dan bukannya dari penyelenggara pemilu.

Mari kita lihat defenisi orang tak waras atau orang gila secara seksama. Dalam kajian psikologi  dilihat dari sudut pandang penyakit jiwa, orang gila adalah “orang yang ditandai dengan ucapan-ucapan yang aneh serta tingkah laku yang di luar kewajaran. Ada yang bersifat agresif, menyerang atau mengganggu orang lain. Ada yang represif, menyiksa diri sendiri dan tidak mengganggu orang lain”. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang gila adalah “orang yang mengalami sakit ingatan atau  kurang beres ingatannya mengalami sakit jiwa, sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal melakukan hal tidak biasa atau tidak masuk akal dan terlalu kurang ajar”.

Bila ditelusuri jauh kebelakang, sejak pemilu pertama diselenggarakan pada 29 September 1955, 2019 nanti adalah kali pertamanya  dalam sejarah demokrasi Indonesia penderita gangguan jiwa mendapatkan hak politik untuk memilih di pesta demokrasi pileg dan pilpres, dengan kata lain, pemilu di Indonesia tidak pernah sejarahnya mengakomodir hak hak politik bagi ODGJ,

Menurut aspek hukumnya memang belum ada yang mengatur secara jelas dan tegas posisi ODGJ dalam pemilu, ini disebabkan produk hukum kita masih tumpang tindih, di satu sisi memperbolehkan namun di sisi lain melarang, ditambah lagi produk hukum yang banyak mengandung ambiguitas sehingga membuat banyak interpretasi di berbagai kalangan.

Contoh sederhananya adalah undang-undang Nomor 19/2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia yang di dalamnya dengan tegas menyatakan, bahwa penyandang disabilitas (termasuk penderita disabilitas mental) mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain dalam kehidupan bernegara, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu

Ditambah lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XIII/2015 gugatan atas UU 8/2015 Pasal 57 ayat (3) huruf a) yg menegaskan soal perlindungan hak pilih bagi warga negara Indonesia penyandang gangguan jiwa/ingatan tdk permanen yang kesannya mengakomodir orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), tetap memiliki hal pilih.

 Dalam hal ini MK memutuskan sepanjang frasa 'terganggu jiwa/ingatannya' tidak dimaknai sebagai 'mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa. Produk hukum diatas tentu kontradiktif dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan DPT Dalam Negeri, pada pasal 4 ayat 2 poin B menyebutkan bahwa “orang yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah orang yang sedang tidak terganggu jiwanya / ingatannya”, dengan kata lain pengidap gangguan jiwa tidak boleh memilih.  

Ada pertentangan disini terkait asas pemilu yang menjadikannya dilematis, seperti yang disampaikan Ferry Daud Liando Kordinator Program Tata kelola Pemilu Universitas Sam Ratulangi Manado. Menurut Ferry sebagai warga negara sepanjang hak politiknya tidak dicabut maka orang gila dapat memilih sejalan dengan asas demokrasi dan negara wajib menjaminnya. 

Di lain sisi orang gila tidak bebas memilih karena tidak tahu bagaimana dan siapa yang dia pilih dan besar kemungkinan akan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan atau yang menuntunnya, tentu hal ini sangat berbahaya dan mengancam alam demokrasi bangsa.

 Namun langkah KPU dalam menjamin hak politik orang gila untuk memilih wajib diapresiasi terutama dalam menjaga komitmen, menjamin serta melayani hak konstitusi yang setara bagi setiap warga negara.

Pro-kontra bukan hanya di produk hukum, di kalangan Elit Politik  pun terjadi khususnya di kubu masing-masing Timses, seperti diungkapkan Sufahmi Dasco Ahmad dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres nomor urut 2, pihaknya tidak setuju bila kaum disabilitas mental diberikan hak pilih karena khawatirnya sewaktu mencoblos mereka bisa asal-asalan mencoblos dikarenakan tidak mengerti dan mengetahui yang dicoblos  walaupun tidak diatur dalam undang-undang pemilu namun dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata pasal 1330 menurutnya secara jelas diatur jika orang gila atau tidak cakap melakukan aktivitas hukum tidak cakap (layak) membuat persetujuan dan itu termasuk memilih dalam pemilu.

Lain lagi di kubu Jokowi, melalui Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani, ia menyebut secara tersurat dalam UU Pemilu tidak ada larangan namun jika ada pihak yang berkeberatan dengan masuknya orang gila dalam DPT maka undang-undang pemilunya lebih dulu direvisi.

Tercapainya hak-hak politik setiap warga negara secara merata dalam alam demokrasi yang diwujudkan dalam pemilu adalah suatu keniscayaan dan merupakan suatu cita-cita bersama khususnya bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mendambakan alam demokrasi terbangun baik  secara prosedural dan substansial.

Rencana pemberian hak memilih kepada ODGJ tentu dengan pertimbangan dan analisa yang konverhensif dan mendalam, ini merupakan beban pikiran dan kerja keras bagi berbagai pihak khususnya KPU dan segenap awaknya yang tak pernah lelah menunjukkan integritas sebagai wujud bakti kepada negara ini.

Stigma yang berkembang di masyarakat tentang ODGJ selalu negatif namun itu tidak sepenuhnya benar karena ODGJ mempunya katagori-katagori mulai dari yang ringan sampai akut yang jika dicermati secara mendalam sangat memungkinkan bagi mereka untuk menunaikan hak pilih politiknya.Jadi, sebagai masyarakat yang mempunyai tanggung jawab sosial, bermoral dan beragama marilah kita bangun persepsi positip terhadap mereka yang sebenarnya masih saudara kita juga yang membutuhkan tuntunan dan perhatian khusus.

Alangkah sedihnya jika ada perlakuan atau sikap apatis, under estimate atau skeptis kepada mereka padahal mereka adalah bagian dari kita yang berbangsa dan bertanah air satu dan mempunyai hak-hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.Perlu (kembali) dibuat regulasi yang jelas dan tegas secara rasional dalam konstruksi hukum positif sebagai payung hukum yang meneduhi serta mengakomodir aspirasi dan kelompok-kelompok yang selama ini terkesan dimarjinalkan, selain itu agar tidak ada tumpang tindih ataupun multi tafsir dalam memaknai dan menjalankannya.

Tentu disana sini terdapat kekurangan dan kelemahan bilamana OGDJ diaplikasikan dalam pemilu 2019, sebagai catatan kecil  dan pekerjaan rumah kita bahwa berdasarkan data terakhir dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, Indonesia hanya memiliki 773 dokter jiwa atau psikiater dan untuk pulau jawa saja jumlahnya 250 orang, artinya 1 orang dokter jiwa menangani 323.000 penduduk dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang berjumlah + 250 juta jiwa padahal idealnya menurut World Health Organization (WHO) 1 orang dokter jiwa menangani 30.000 penduduk, ditambah lagi posisinya tidak menyebar merata di seluruh kawasan nusantara.

Semoga hal hal tersebut bisa menjadi bahan masukan yang positip bagi kita semua demi terwujudnya pemilu yang aman, damai dan bermartabat.

Amiiin.