Beberapa purnama berlalu, akhirnya publik mengetahui buah dari berbagai manuver partai politik. Sekali lagi masih berhubungan dengan pesta demokrasi tahun depan.

Diawali dengan partai politik saling mengunjungi—dalam bentuk makan siang bersama—hingga beragam acara yang bertujuan mendulang simpati publik, misalnya jalan santai. Semua itu demi tujuan; menjajaki peluang koalisi dan/atau mencari dukungan (calon) konstituen.

Selain partai yang bersiap, media juga turut andil. Baik media cetak maupun media elektronik. Entah itu berbentuk survei cepat atau wawancara bertema politik. Untuk yang bentuk terakhir, tidak jarang awalnya hanya wawancara biasa namun muaranya tetap politik. Yang paling terlihat jelas saat mereka mengetengahkan berita. Hampir bisa dipastikan, tidak lepas dari aroma politik.

Tidak ketinggalan juga Organisasi Masyarakat (Ormas). Berbagai ormas juga ambil peran. Baik itu ormas lama atau ormas baru. Bahkan, jika harus membentuk kelompok baru, akan mereka tempuh. Mulai kelompok berlatar satu agama tertentu hingga kumpulan pengaku mendukung salah satu kandidat atau lebih tepat hanya semangat sebagai relawan ide penyatu mereka.

Intinya, semua pihak bergegas menuju puncak perhelatan politik setiap lima tahun nanti.

Tadi malam, pihak-pihak yang bergegas tadi, sudah bisa bernafas lega. Pasalnya, kedua pasangan calon presiden dari partai pengusung telah berdeklarasi. Tentu saja, pihak-pihak yang sedari awal hanya tahu mendukung calon presiden (saja), semalam, juga jadi paham siapa yang mendampingi masing-masing calon presiden mereka.

Tapi tunggu dulu, saat informasi calon presiden (capres) telah genap bersama calon wakil presiden (cawapres), satu hal yang sulit untuk dihindari ialah keberadaan pihak yang kecewa.

Tentu saja rasa senang dan kecewa adalah hak masing-masing individu. Di mana keduanya melibatkan rasa namun berujung penilaian. Dan bukan berlandaskan rasio sebelum menilai. Karena, bagaimanapun, kita sulit ingkar pernyataan jamak terkait pilihan politik: “pilihlah sesuai dengan hati nurani”.

Masuk akal, bukan?

Untuk pemilihan presiden 2019, terdapat dua pasangan capres dan cawapres. Satu pasang dari patahana (presiden) dan lainnya calon baru (muka lama). Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. 

Ambillah contoh pasangan calon patahana. Dengan jargon Nasionalis-Religius (NASI GUS saya menyebutnya), akan menggaet sosok ahli agama yang nasionalis. Alih-alih mengantongi dukungan partai paling banyak dibanding pesaingnya, keputusan memilih pasangan beliau justru mengundang pro dan kontra.

Awalnya, sebagian besar pendukung patahana terlanjur menaruh harapan pada sosok yang akan mendampingi beliau. Titel tertinggi akademis telah diraihnya. Untuk aspek keagamaan jangan ditanya. Bahkan gelar cendekiawan muslim diembannya. 

Apa lacur, di penghujung pegucapan nama tersebut, ternyata ada berubah. Inilah cikal bakal pro dan kontra dari pasangan patahana. Sekali lagi, ini bukan soal siapa pihak paling oportunis apalagi pragmatis. Ihwal tersebut, (semoga) berhubungan dengan keputusan strategis. Semoga.

Terlepas berbagai analisa pro-kontra pasangan pengusung jargon NASI GUS (baca: Nasi Jus), saya lebih tertarik untuk melirik paduan agama dan politik di Indonesia pascareformasi.

Jika kita menolehkan kepala ke belakang, sejarah terkait hubungan agama dan politik tidak sekejap. Ambillah contoh abad 13. Ketika abad pertama dinasti Ustmani.

Saat itu, gelar Syeikh al-Islami menjadi pemangku jabatan Rais al-Ulama (Kepala Ulama). Yang mana, jabatan tersebut setingkat dengan perdana menteri jika sekarang. Bahkan, posisinya bisa lebih tinggi dibandingkan sultan sekalipun. Tidak heran akhirnya jika “fatwa” pemakzulan sultan pernah dikeluarkan.

Meskipun kala dinasti Umayah berkuasa telah ada upaya memisahkan (otoritas) agama dan politik, tetap saja keduanya kembali jalin kelindan ketika dinasti Abbasiyah. Saat itu berbentuk jabatan keagamaan yang memiliki pos anggaran (gaji) dalam pendapatan negara. Terus berlangsung hingga mencapai puncak ketika dinasti Utsmani.

Atau, memori pilpres 2004, kala Megawati berpasangan dengan (alm) Hasyim Muzadi. Bukankah keduanya masih masuk dalam jargon Nasi Jus. Soal apakah preseden jargon ini muncul kemudian, itu soal lain. Apa pun itu, kolaborasi agama dan politik sudah sedemikian akrab.

Soal yang tertinggal hanya seputar seberapa efektif kemudian komposisi jargon Nasi Jus dalam percaturan politik Indonesia di era digital.

Lagi-lagi ini berhubungan dengan personifikasi Nasi Jus. Jika kita bersepakat bahwa golongan Nasionalis diwakilkan oleh patahana, tentu saja sekaligus mengonfirmasi golongan Religius pada sosok wakil yang dipilih. 

Sekilas ini tidak ada masalah. Namun, saat dua kilas berbagai variable penilaian tentu akan dimasukkan. Terutama bagi netizen. Tentu saja akan berhubungan dengan jejak digital terkait.

Salah satu jejak digital yang menarik perhatian netizen adalah kejadian tahun 2014. Saat heboh kasus investasi bodong PT Golden Traders Syariah, ternyata menyeret petinggi Majelis Ulama Indonesia saat itu. Sialnya, orang yang sama didaulat oleh patahana saat ini untuk menjadi calon wakil presiden. 

Atau kejadian yang menimpa mantan gubernur ibu kota beberapa tahun silam. Yang lagi-lagi, nama yang sama juga menjadi deklator gelar “Penista Agama”. Doa saya, semoga ini tidak jadi preseden buruk baginya. Terutama bagi pasangan capres dan cawapres ini. Amin, ya Tuhan.

Jadi teringat bahasa penyejuk dari salah satu kandidat wakil yang urung menemani patahana ketika mendengar nama orang lain yang dibaca oleh Mr. Presiden: “Saya tidak kecewa, hanya kaget.”

Jika calon presiden dari patahana terdapat pro dan kontra di akhir pembacaan nama pendamping, berbeda lagi dengan pasangan calon pesaingnya. Pro dan kontra kelompok pendukung ini justru terjadi sebelum deklarasi pasangan capres dan cawapres. Sebabnya sebuah aduan lewat media sosial salah satu petinggi partai. 

Dari sana publik tahu gonjang-ganjing ini bermula pada indikasi suap pihak tertentu terhadap beberapa partai. Tidak tanggung-tanggung, gelar Jendral Kardus tertulis di sana.

Bahkan setelah deklarasi pasangan calon capres dan cawapres partai berlabel oposisi pada pemerintahan kali ini berkembang analisis. Salah satu analisis, pemilihan cawapres ini masih berhubungan dengan pemenuhan logistik kampanye. Setelah sebelumnya ada inisiatif pengumpulan dana kampanye dari salah satu partai. Lagi-lagi tidak jauh dari hubungan uang dalam politik.

Pertanyaannya, apakah donasi kampanye dari calon konstituen adalah keliru? Bagi saya, tidak juga. Di sana terdapat beberapa hal terkait. Di antaranya adalah cara untuk mengukur komitmen dukungan. Entah itu pada calon tertentu atau partai. Soalnya tinggal, apakah donasi menjadi sebuah hal yang layak jika dikaitkan dengan jumlah kekayaan dari si kandidat.

Lagi-lagi, budaya donasi kampanye untuk Negara ini masih tergolong baru. Terlebih di era digital saat ini. Saat di mana semuanya menjadi dengan mudah dipantau dan diawasi, terutama bagi netizen.

Dari kedua pasangan capres dan cawapres ke depannya tentu akan semakin gencar merebut simpati dari calon pemilih mereka di April 2019. Berbagai cara tentu saja akan mereka tempuh. 

Bagi saya, apa pun itu, semoga tidak berujung memecah belah keutuhan bangsa ini. Karena masing-masing pendukung memiliki argumen, begitu juga saya. Mari berdemokrasi yang sehat. Tabik.