Berapa lamakah suatu bangsa dewasa terhadap perbedaan? Pertanyaan itu semestinya tidak perlu ditanyakan kepada bangsa kita.

Perbedaan ialah kosakata yang kita kenal sejak lahir, bahkan yang telah ikut melahirkan kemerdekaan kita. Kita punya pengalaman panjang bertoleransi, baik dalam kehidupan sehari – hari maupun bernegara. Namun, nyatanya kedewasaan menerima perbedaan belum juga berurat berakar.

Bahkan, kini masa panjang toleransi itu tengah di ujung tanduk. Menyedihkan karena kerusakan itu ialah hasil penyelewengan dari para politikus yang haus kekuasaan. Mereka memanfaatkan sentimen identitas, yang nyatanya masih bercokol di Tanah Air ini, untuk meraih simpati publik dalam pertarungan politik. Lebih menyedihkan lagi, kini konsep yang dinamakan politik identitas itu tampak akan terus dipupuk.

Pasca digunakan dalam pilkada DKI Jakarta, politik identitas kini menjamur di berbagai daerah hingga termasuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Nusa Tenggara Timur (NTT) yang konon katanya provinsi toleransi, namun dalam urusan tertentu khususnya dunia politik, politik identitas kini masih saja tumbuh subur ditengah masyarakat.

Pilkada NTT dalam hitungan beberapa bulan lagi, namun serangan isu ini sudah berseliweran. Ketika sekelompok orang sudah terjangkiti maka kelompok lain pun ia mangsa. Metode kerja ini identik dengan kerja virus dalam tubuh manusia. Ketika sebuah bagian telah terjangkiti, ia akan terus memangsa bagian lain.

Karena itu, ketika kerusakan telah begitu meluas, yang terjadi ialah kegagalan dan kekacauan fungsi. Apabila kita membiarkan virus ini merajalela maka akan berdampak pada stabilitas dan rusaknya tatanan sosial yang dirajut selama ini. Akan juga berdampak pada kesenjangan sosial dikalangan masyarakat awam pada relasi horizontal sosialnya. Namun, tentunya kita juga punya kekuatan untuk mencegah misi buruk itu.

Salah satu alternatif dalam menangkal virus ini ada pada lembaga Bawaslu. Dalam Undang – Undang Pilkada No 10/2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa larangan kampanye meliputi menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, dan/atau partai politik. Sama halnya juga larangan untuk melakukan kampanye yang menghasut, memfitnah, dan mengadu domba parpol, dan juga perseorangan ataupun calon tertentu.

Dalam hal ini, tindakan tegas terhadap pelanggaran itu menjadi kewenangan Bawaslu. Saat ini kita menanti gebrakan Bawaslu dalam menjalankan dan mengawal pesta demokrasi ini kelak. Sebagai masyarakat awam, kita berharap agar Bawaslu lebih aktif dalam menegakkan aturan tersebut karena, jika tidak, maka akan berdampak besar pada politik dan demokrasi di republic ini, khususnya di provinsi ini.

Selain Bawaslu, alternative kedua yakni kesadaran dari segenap tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan semua elemen masyarakat. Kita sepatutnya bersama – sama menolak politik identitas. Perselisihan akan politik identitas ini telah terlihat di negara adidaya, Amerika Serikat. Politik identitas bukanlah politik yang menyatukan, melainkan memecah belah karena mengungkit lagi perbedaan hingga ke akar.

Bagi penulis, instrumen utama politik identitas ada pada media sosial. Disini media sosial diuji akan peranannya. Bagaimana peran media sosial sebagai media penyebar informasi yang akurat dan terpercaya. Jangan menyalahgunakan peran media sosial dalam penyebaran berbagai konten informasi.

Apabila disalahgunakan oleh media sosial dalam menyebarkan informasi maka secara tidak langsung ikut menyuburkan kampanye politik identitas. Seringkali, pesan yang hendak disampaikan bersembunyi di balik wacana soal ketidakadilan, diskriminasi, dan pemihakan pada golongan, kelompok maupun perseorangan tertentu.

Pada akhirnya, penggiringan opini dilakukan, tanpa ada upaya konfirmasi pada sumber utama. Belajar dari banyak momentum politik sebelumnya, media sosial memang ampuh menjadi instrumen penggiringan wacana. Lalu, bagaimana dengan NTT yang secara kuantitas pemakai media sosial telah merata di semua daerah? Inilah menjadi peran penting atau tantangan terbesar media dalam mengolah sebuah informasi sebelum menyebarkan.

Mesin – mesin politik juga patut diwaspadai sebab dapat menjadi corong pengujar kebencian pada sebagian golongan. Penulis menghendaki agar pesta demokrasi rakyat NTT tahun 2018, sebagai momentum yang dapat membawa provinsi ini pada kematangan berdemokrasi.

Mampu menciptakan sebuah praktik sirkulasi kepemimpinan yang bisa menjadi contoh bagi wilayah lainnya di negeri ini, sehingga sinkron dengan sebutan provinsi toleransi. Jangan kita membiarkan virus ini hadir ditengah hidup bertoleran. Oleh karena itu, mari kita bersama – sama bersuara SAY NO TO POLITIK IDENTITAS!!!