Korupsi adalah kelakuan orang-orang mulia yang merugikan masyarakat luas. Tidak semua orang bisa melakukan korupsi, hanya mereka yang dekat dengan kekuasaan dan mendapatkan kepercayaan atau amanah dari masyarakat. Menjadi merugikan karena kepercayaan tersebut diselewengkan, dan mereka memanfaatkan kekuasaannya tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. 

Orang kecil tidak mungkin melakukan tindak korupsi, bukan karena kejujurannya, melainkan mungkin karena tidak memiliki jendela untuk masuk ke dalam tindak korupsi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan korupsi bagaikan gula dan manisnya, hampir tidak mungkin dipisahkan. Gula yang menciptakan manis, atau mungkin sebaliknya. Begitu yang terjadi di Indonesia, tidak semua yang berkuasa melakukan tindak korupsi, ini baik. Yang buruk adalah tindakan korupsi, dalam hal ini termasuk black campaign, yang menjadikan seorang berkuasa.

Hal ini yang kemudian menjadi salah satu sebab korupsi membudaya di Indonesia. Dengan demikian, korupsi merupakan sebuah akibat dari ketidakjujuran dalam mencapai kekuasaan. Sehingga bukan tidak mungkin pemangku jabatan terendah pun melakukan tindakan koruptif. 

Ketika korupsi telah menjangkiti hampir seluruh badan pemerintahan, maka, yang awalnya penyakit, tingkatan tindak koruptif naik menjadi budaya. Budaya adalah hasil cipta manusia yang terpintal dengan seluruh darah daging manusia, sangat sulit dipisahkan, apalagi diberantas.

Korupsi dalam Kajian Santri

Secara kultural, hampir semua lapisan masyarakat pernah bersentuhan dengan tindak korupsi walapun dalam skala kecil. Banyak tindakan masyarakat yang koruptif, semisal menyuap petugas dalam pembuatan KTP atau SIM dengan alasan tidak punya banyak waktu untuk menunggu antrean, atau ketika ditilang di jalan karena melanggar aturan lalu lintas, lantas memberikan sejumlah uang dengan harapan tidak diproses di pengadilan. Menurut KH. Moh. Zuhri Zaini, hanya orang yang berintegritas tinggi yang mampu menjaga diri dari perilaku negatif tersebut.

Korupsi adalah sebuah patologi sosial, ia telah menjelma menjadi sebuah kewajaran dalam masyarakat. Jika melakukannya merupakan sebuah kewajaran, maka menghindarinya adalah penyimpangan. Para koruptor melakukannya dengan sadar dan tidak merasa bersalah, bahkan akan merasa menang ketika tindakannya tersebut tidak terungkap.

Dengan demikian, yang perlu dikaji adalah penyebab-penyebab dan proses-proses pembentukan sebuah patologi tersebut. 

Menurut Kiai Zuhri, begitu panggilan ankrab KH. Moh. Zuhri Zaini, ada dua kemungkinan penyebab korupsi membudaya yakni, tindakan koruptif dianggap wajar dan manusiawi, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap tindakan tersebut, selama tidak merugikan diri sendiri secara pribadi, maka itu sah-sah saja. Penyebab pertama membutuhkan sebuah pendidikan guna menyadarkan bahwa korupsi merupakan sebuah penyimpangan yang menjelma kesadaran, sedangkan faktor yang kedua menunjukkan bahwa masyarakat telah mengalami kemiskinan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Di pesantren, ada ungkapan yang cukup masyhur mengenai masalah berbangsa dan bernegara, yakni ungkapan KH. Zaini Munim. Seperti ini ungkapannya:

Orang yang hidup di Indonesia kemudian tidak melakukan perjuangan, dia telah berbuat maksiat. Orang yang hanya memikirkan masalah ekonomi dan pendidikannya sendiri, maka orang itu telah berbuat maksiat. Kita semua harus memikirkan perjuangan rakyat banyak. 

Di balik ungkapan ini, terselip harapan tentang kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni memiliki tujuan yang sama untuk mencapai peradaban yang lebih tinggi nan mulia. Pilar dari peradaban adalah moral, sedangkan tindakan koruptif sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran moral.

Tindakan korupsi dalam sebuah negara bagaikan seorang yang sengaja melubangi perahu yang penumpangnya penuh dengan alasan karena kehausan, padahal meminum air laut hanya akan menambah kehausan tersebut. Jika perbuatan tersebut tidak dicegah, maka bukan tidak mungkin seluruh penumpang akan tenggelam. Begitu pula yang akan terjadi dalam sebuah negara. Jika tindakan koruptif tidak dicegah, maka hanya tinggal menunggu kehancuran negara tersebut.

Namun, karena krisis kesadaran bermasyarakat dan bernegara, bisa saja seseorang yang mengetahui terjadi pembocoran negara yang berupa korupsi tapi dia membiarkannya karena ia merasa mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut atau setidaknya ia tidak merasa dirugikan. Ini sungguh ironis dalam sebuah negara yang menuju peradaban yang lebih tinggi.

Peran Pesantren dalam Memberantas Korupsi

Dalam kitab klasik, terdapat beberapa istilah seperti fasad, riswah, dan gisy yang substansinya sama dengan korupsi. Pada hakikatnya, korupsi merupakan perpaduan antara tindakan pencurian, perampokan, dan pengkhianatan oleh pejabat terhadap amanah rakyat (Muhajir, 2016: 36). Tentu dalam semua agama tindakan semacam ini adalah perbuatan terkutuk, dan layak mendapatkan hukuman seberat-beratnya lebih daripada pencurian biasa. 

Beberapa tahun yang lalu Yusuf Dawud mengusulkan untuk menghukum mati para koruptor. Tapi menurut Franz-Magnis Suseno, yang berhak memberi kehidupan dan mancabutnya hanya Sang Ilahi. Oleh karena itu, sekalipun tindak koruptif merupakan tindak tidak manusiawi, tapi hukuman harus tetap manusiawi.

Memberantas korupsi memang tidak mudah. Selain semua hukuman itu tidak manusiawi, juga karena korupsi telah mewabah bahkan membudaya di negeri ini. Dalam pembahasan moral, korupsi adalah kebiadaban. Kehancuran moral generasi bangsa akan membinasakan sebuah bangsa. Dalam menghadapi ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan harus menyiapkan kader-kader bangsa yang sangat memahami bahaya korupsi.

Saat ini yang perlu kita galakkan dalam penanggulangan mewabahnya korupsi, bukan lagi tentang hukuman, melainkan pembangunan kesadaran bermasyarakat dan berbangsa. Lantaran manusia memiliki sifat yang cenderung melawan, mengenai korupsi yang dilakukan secara sadar dan melakukannya tidak merasa bersalah, maka mereka akan melawan hukum-hukum tersebut, bahkan penegaknya.

Jika sejak berdirinya negeri ini santri terkenal dengan perannya melawan penjajah asing, maka saat ini telah tiba saat santri melawan penjajah lokal, yaitu korupsi. Melihat kekronisan korupsi, penanggulangannya tidak cukup hanya melalui penciptaan sistem yang kondusif, baik dalam bidang manajemen, pengaturan, dan sosialisasi saja. Tapi juga harus dilakukan perubahan sikap mental dan pola pikir yang salah itu.

Menurut Kiai Zuhri, untuk mencapai tujuan tersebut, tiada jalan lain kecuali melalui pendidikan dalam arti seluas-luasnya, baik formal, non formal, dan informal.

Dalam hal ini, memang layak ketika kita berharap kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menurut Gus Dur dikenal dengan pendidikan moralnya yang sangat baik. Yang terpenting dalam proyek penyadaran ini adalah harus berupa gerakan yang masif dengan melibatkan semua lembaga dan lapisan masyarakat.

Di hari santri yang keempat ini, santri dan pesantren harus menunjukkan eksistensinya dengan kemuliaan moral yang menjadi ciri khasnya.