Sebuah rangkaian KRL akhirnya berhasil melintasi salah satu palang pintu di sebuah jalanan ibu kota setelah sempat beberapa menit berhenti demi menunggu pengendara motor yang nekat menerobos dan menyeberang meskipun palang telah ditutup dan bising sirine berbunyi nyaring. 

Yang terjadi setelah kereta melintas adalah kekacauan lalu lintas antar pengendara yang berebut untuk segera melewati rel tersebut. Suara klakson dan peluit para pengatur jalan liar yang mencari limpahan rezeki di tengah sesaknya kendaraan menjadi orkestrasi tiada henti. 

Pemandangan serupa lazim kita jumpai hampir di seluruh palang pintu perlintasan kereta di Jakarta. Belum lagi ramainya pedagang kaki lima yang menghiasi trotoar-trotoar pinggir jalan. Dari penjual sate hingga es kelapa, dari penjaja bensin eceran sampai pedagang pulsa.

Di jalan protokol, kita tak akan melihat jalur khusus pesepeda digunakan sebagaimana mestinya. Yang dapat kita saksikan adalah perampasan demi perampasan hak oleh pengendara motor atau pedagang kaki lima terhadap pejalan kaki. 

Lampu merah menjadi tak berarti jika di sana sepi tak berpolisi. Kali-kali dan saluran air membusuk menyeruakan aroma serupa bangkai, menjadi tempat pembuangan akhir atau lokasi mandi cuci kakus yang sungguh jauh dari kata higienis. Jangankan ikan, belatung dan bakteri pun rasanya tak sudi berenang pada genangannya. Sejak kapan sebenarnya orang-orang di negeri ini terbiasa dengan keadaan yang semerawut?

Potret kehidupan di atas merupakan pertunjukan khas negara dunia ketiga di mana masyarakatnya abai terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selain dari indikator-indikator ekonomi, salah satu ciri negara berkembang adalah rendahnya tingkat kepatuhan hukum warga negaranya. 

Masyarakat di negara berkembang masih belum terbiasa pada ritme lalu lintas yang teratur, masih lebih rajin membuang sampah di sungai ketimbang pada tempatnya, serta belum akrab disiplin pada berbagai hal. Padahal, patuh atau tidaknya masyarakat di suatu negara terhadap hukum yang berlaku, berpengaruh pada kewibawaan negara tersebut di mata internasional.

Di Finlandia, Amerika, atau negara-negara maju lainnya, rasanya sangat jarang dijumpai orang yang membuang sampah sembarangan atau pengendara motor tak berhelm. Kita terkagum-kagum pada perilaku mereka. 

Sayangnya, pelajaran berharga yang kita saksikan itu acap kali tak muat masuk bagasi pesawat untuk dijadikan buah tangan selain hanya tercecer menjadi teladan yang sia-sia.

H. C Kelman (1996) dan L. Pospisil (1991) membagi tiga jenis kepatuhan hukum dalam penelitiannya. Pertama, kepatuhan yang bersifat compliance. Suatu jenis kepatuhan di mana orang patuh pada hukum karena didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau sebagai suatu usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi atau hukuman yang mungkin dijatuhkan manakala hukum tersebut dilanggar. 

Kedua, kepatuhan yang bersifat identification. Kepatuhan yang mana orang mematuhi hukum bukan karena nilai yang sesungguhnya dari kaidah itu, akan tetapi karena ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lainnya yang sekelompok atau yang ingin dipelihara adalah hubungan dengan pemimpin kelompok atau pejabat hukum. 

Ketiga, kepatuhan yang bersifat internalization. Yaitu kepatuhan yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang ternyata sesuai dengan nilai yang menjadi pegangan masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat mematuhi hukum atas dasar alasan-alasan yang mendalam yakni penjiwaan dari kaidah hukum tersebut dalam diri mereka.

Dari tiga jenis kepatuhan di atas dan dari beberapa contoh kasus pada paragraf pembuka artikel ini, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Negara ini hanya menjalankan jenis kepatuhan compliance dan kepatuhan identification. Kepatuhan yang dijalani secara “pura-pura” karena tak ingin disingkirkan dari kelompok atau karena tak ingin mendapat sanksi hukum. 

Sementara kepatuhan internalization yang semestinya tumbuh alamiah dalam kesadaran setiap orang justru menjadi krisis yang mewabah pada masyarakat kita hari ini. 

Alih-alih mencerminkan kesadaran berwarganegara yang baik, mematuhi hukum karena takut disingkirkan dari kelompok atau khawatir mendapat sanksi justru seperti seorang siswa sekolah yang datang tepat waktu hanya karena tak ingin diberi sanksi oleh gurunya dan tak ingin menjadi bahan olok-olok teman-temannya. Sebuah gambaran sikap yang tidak dewasa.

Murid yang baik seharusnya paham bahwa kedisiplinannya datang di sekolah bukanlah karena ia takut diperolok temannya atau khawatir akan disuruh membersihkan toilet oleh gurunya melainkan karena memang hadir tepat waktu membuat ia nyaman dan sesuai dengan prinsip hidup yang dijalaninya. 

Oleh karena itu, internalisasi kepatuhan hukum ke dalam kesadaran hidup bermasyarakat menjadi genting diterapkan dalam upaya kita melepas label negara berkembang yang melekat untuk Indonesia.

Indonesia akan berhenti menjadi negara berkembang saat tidak ada lagi masinis yang harus menghentikan kereta demi menyaksikan pengendara motor menerobos palang pintu, ketika warga sudah malas membuang sampah di bantaran sungai karena telah rajin membuang pada tempatnya, dan manakala pejalan kaki telah berjalan sambil bersiul di trotoar serta pesepeda dapat tersenyum di jalur khusus milik mereka tanpa khawatir haknya dirampas. 

Semua itu dilakukan bukan karena takut akan hukuman dan penyingkiran, tetapi karena telah menjadi kesadaran utuh masyarakat dalam rangka merawat hidup yang berperadaban.  Pada saat itu, ruang publik yang tersedia akan dapat kita nikmati seperti di negara-negara maju lainnya.

Pertanyaan sampai kapan Indonesia menjadi negara berkembang akan menjadi tidak relevan ketika masyarakatnya telah memiliki sifat kepatuhan internalization terhadap hukum. 

Selain masyarakat itu sendiri, perangkat hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa wajib menjadi role model yang memberi contoh untuk masyarakatnya. Apabila hal-hal tersebut telah menjadi habituasi masyarakat kita, niscaya stigma yang melekat bahwa Indonesia negara berkembang telah patut untuk dikaji ulang.