Masih adanya sampah-sampah plastik maupun kertas yang berserakan belakangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, terutama di lokasi padat wisatawan seperti Malioboro.

Walaupun sudah beberapa kali diadakan kerja bakti oleh petugas kebersihan untuk menanggulangi sampah-sampah tersebut, akan tetapi nyatanya usaha yang demikian belum menandakan hasil yang signifikan. Ini disebabkan karena masih ada di antara pengunjung maupun para penghuni lapak-lapak jualan (terutama pedagang kaki lima dan pedagang kaki dua) “melestarikan” kebiasaan buruk membuang sampah tidak pada tempatnya.

Padahal, jikalau dilihat dengan jeli, maka akan terlihat beberapa bak sampah yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menampung sampah-sampah itu. Namun, penyediaan bak sampah ini kemudian belum dirasa cukup, karena bak-bak sampah yang telah disediakan ternyata tidak muat untuk menampung banyaknya sampah.

Kalaupun bak-bak sampah diperbanyak, usaha tersebut akan sia-sia jikalau para pengunjung masih belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Sehingga bisa dikatakan, bagaimanapun usaha pemerintah terhadap masalah sampah, tidak akan pernah selesai jikalau pengunjung maupun pelapak (statis maupun dinamis) belum menyadari akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya serta menjaga lingkungan.

Sebenarnya, jikalau kita menilik pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima, pada pasal 3 ayat 1, dijelaskan bahwa “setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) peraturan daerah ini wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari walikota atau pejabat yang ditunjuk”.

Pasal ini diperkuat dengan pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban yang berbunyi “mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan, serta fungsi fasilitas umum”.

Demikian juga pasal 8 tentang larangan ayat 4 yang berbunyi “melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan”, maka akan kita dapatkan bahwa besar perhatian pemerintah kota Yogyakarta terhadap permasalahan sampah,terutama di kawasan wisata Malioboro (Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, 2002).

Akan tetapi, jikalau dianalisis lebih dalam, penyebab dari masih runyamnya masalah sampah ini adalah miskomunikasi antara pemerintah, pedagang, dan pengunjung, terutama perbedaan persepsi serta kepentingan ketiga belah pihak.

Miskomunikasi ini salah satunya ditandai dengan makin bertambahnya para pedagang kaki lima, terutama yang menjual jajanan dan makanan di emperan Jalan Malioboro, yang kemudian tidak diketahui perizinannya. Belum lagi adanya beberapa pedagang yang mengambil hak pejalan kaki, juga beberapa pelanggaran yang masih saja dilakukan.

Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, persepsi dan kepentingan pedagang (kaki lima) berbeda dengan persepsi pemerintah. Para pedagang kaki lima, terutama yang berlatar belakang menengah ke bawah, tidak mempunyai kepentingan selain memperoleh laba untuk menafkahi perut-perut lapar anak dan keluarganya. Sedangkan pemerintah yang diasosiasikan dengan orang-orang mapan yang selalu kenyang, berkepentingan untuk menjaga ketertiban dan keelokan daerah potensialnya.

Kadang-kadang, dengan cara represif pemerintah dengan tangan besinya menertibkan secara paksa kaum menengah ke bawah para pedagang kakilima. Di sisi lain, pengunjung yang tak sadar juga menjadi problem utama makin meruyaknya masalah sampah.

Ketiadaan peraturan daerah terhadap pengunjung menjadikan mereka menjadi raja yang bebas melakukan apa saja. Pengunjung yang acuh tak acuh, bahkan masa bodoh dengan kebersihan dan keindahan, menjadikan espektasi makin tidak sesuai dengan realitas, bahkan makin menambah masalah.

Di tengah-tengah memanasnya pertentangan antara pemerintah dengan pedagang kaki lima, para pengunjung yang tak sadar ini pun kemudian hadir menjelma menjadi bahan bakar yang ikut mengobarkan pergolakan.

Lalu, siapa yang menjadi korban dari pergolakan ini? Tiada lain adalah pedagang kaki lima yang tiada berizin dan tak beruang. Apa daya, kekuasaan tak dipunya untuk menolak penertiban, sedangkan empat kepala masih menunggu diberi makan.

Baca Juga: Risalah Sampah

Tertindaslah pedagang kaki lima yang mencoba mengundi nafkah namun terkendala beratnya izin, kakunya aturan-aturan, dan penindasan para pengunjung tak sadar lingkungan. Ketiga subjek inilah kemudian menjadi akar masalah yang terus berputar berkelindan tak pernah terselesaikan.

Pada akhirnya, setelah mencoba menganalisis masalah sampah dari kedua belah pihak di atas, satu hal kiranya yang dibutuhkan untuk menanggulangi problem di atas, yaitu kesalingsadaran antara pemerintahan, pengunjung, dan pedagang melalui aspek struktural maupun fungsional.