Sampah adalah momok manusia modern. Kehadirannya niscaya dan dampaknya nyata. Minimnya upaya pengelolaan membuat sampah menjadi sumber bencana yang mestinya dapat menjadi berkah.

Sumber utama sampah dan mayoritas diproduksi masyarakat adalah sampah dan plastik. Sedangkan salah satu dampaknya adalah banjir. Sebagaimana belakangan ini terjadi di ibukota Jakarta. Banjir menjadi bencana tahunan dan kerap melumpuhkan. Kondisi klasik ini sebenarnya sudah masuk darurat dan mestinya prioritas nasional mengingat Jakarta sebagai ibu kota.

Hari-hari ini banjir kembali melanda Jakarta. Sungai Ciliwung meluap dan menggenangi sebagian wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada Jumat (26/4). Daerah terdampak banjir terdiri dari 18 titik yang terdiri dari 4 titik di wilayah Jakarta Selatan dan 14 titik di wilayah Jakarta Timur. BPBD Provinsi DKI Jakarta melaporkan sebanyak 2.942 orang mengungsi di 16 titik pengungsian.

Kejadian banjir ini terjadi di saat hajatan Pemilu 2019 masih berlangsung. Ini menjadi momentum yang tepat guna memberikan tugas bagi kepemimpinan ke depan. Mitigasi holistik dan komprehensif diperlukan guna menangani banjir, termasuk terkait persampahan. Konsekuensi biaya, revisi peraturan dan lainnya mesti disepekati dan menjadi komitmen bersama.

Bencana Hidrologi

Banjir merupakan bencana hidrologi. Banjir Jakarta menjadi fenomena klasik yang terjadi pula di sebagian besar wilayah Indonesia. Musim kemarau selalu menimbulkan kekeringan di Indonesia. Hal ini adalah paradoks mengingat Indonesia sebagai negara tropis yang semestinya makmur air.  

Indonesia memiliki potensi sumberdaya air nomor lima terbesar sedunia. Penyebab kekeringan di Indonesia diprediksikan karena penyimpangan iklim, gangguan keseimbangan hidrologis, dan kekeringan agronomis.

Hampir seluruh wilayah Indonesia kini masih masuk musim penghujan dan hampir menghadapi pancaroba. Bencana yang mengintai adalah banjir, longsor, dan angina kencang. Sedangkan sebelumnya pada wilayah sama sangat mungkin terjadi bencana kekeringan. Kedua fenomena ini adalah bukti terjadinya gegar hidrologi yang menjadi pemicu hadirnya bencana hidrologi.

Setiap orang membutuhkan setidaknya 2.000 meter kubik air per tahun, sedangkan rata-rata mereka hanya memiliki akses 1.300 meter kubik. Permintaan air yang telah melebihi pasokan yang tersedia ini menghasilkan kelangkaan air. 

Permintaan ini terus bertambah seiring pertambahan penduduk dan dinamika pembangunan, sedangkan pasokan sumberdaya air cenderung statis bahkan menyusut. Krisis kelangkaan air atau kekeringan menjadi hantu bagi perjalanan peradaban manusia.

Kekeringan dan banjir bagaikan dua sisi mata uang yang datang silih berganti. “Terlampau banyak dan terlampau sedikit air adalah merusak dunia” demikian pepatah memperingatkan. Optimalisasi neraca air yang tidak tercapai bahkan menimbulkan bencana disinyalir terjadi karena karut marut manajemen sumberdaya air. 

Krisis air didiagnosis terjadi karena efek gegar hidrologi. Gegar hidrologi seperti halnya gegar otak, merupakan kondisi dimana pengelola negeri ini tidak mampu memahami dan gagal memfungsikan kaidah-kaidah hidrologi dalam pembangunan (Siswantara, 2011).

Gegar hidrologi menyebabkan terganggunya siklus hidrologi. Manajemen sumberdaya air termarjinalkan oleh ambisi kepentingan ekonomi. Malpraktek pembangunan fisik terjadi tanpa kendali. Konversi lahan terbuka menjadi area terbangun merajalela. Hutan kota disulap menjadi hutan bangunan. 

Sempadan sungai yang mestinya sebagai kawasan hijau justru padat permukiman. Deforestasi marak terjadi dan mengabaikan prinsip konservasi. Lahan terbuka untuk menyerapkan air hujan menjadi barang langka di perkotaan. Kodatie (2004) menyebutkan akibat fenomena tersebut diprediksikan 25 persen air hujan menjadi aliran mantap dan sisanya terbuang percuma ke laut. Aliran permukaan air hujan yang selama ini hanya terbuang percuma perlu dikelola dengan baik.  

Mitigasi Total

Bencana hidrologi mesti dimitigasi total melalui manajemen persampahan dan sumberdaya air terpadu. Manajemen dapat dilakukan dengan mengontrol dan menyeimbangkan antara aspek penyediaan (supply), kebutuhan (demand), dan alokasi (distribusi).

Manajemen tidak bisa dilakukan responsif dan parsial, baik dalam hal aspek maupun spasial. Selama ini kekeringan hanya dijawab dengan kebijakan dropping air. Alhasil, krisis air hanya teratasi sesaat dan cepat kambuh di kemudian hari. Harmonisasi penting diciptakan antara aspek teknis, ekonomi, sosial budaya, politik, dan ekologi. Pendekatan spasial juga harus diterapkan melalui pengelolaan berbasis daerah aliran sungai (DAS).

Pembenahan ekologi secara natural hendaknya diprioritaskan sembari melakukan rekayasa lingkungan. Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan, sebagaimana amanat UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang wajib diupayakan minimal mencapai 30 persen dari luas wilayah. Kawasan sempadan sungai juga mesti dikembalikan fungsinya. Revitalisasi kawasan dapat dilakukan dengan strategi vertikalisasi. Rumah susun adalah solusi manusiawi bagi pemukim liar.

Rekayasa lingkungan diimplementasikan dengan prinsip optimalisasi neraca air. Salah satu strategi efektif yang layak diupayakan adalah metode pemanenan air hujan. Fungsi resapan daerah hulu mesti dipertahankan dengan pengendalian konversi lahan dan peningkatan vegetasi. Sedangkan pemanenan air hujan dapat menjadi solusi praktis kekurangan air sekaligus banjir. 

Untuk kepentingan jangka pendek, hasil pemanenan dapat langsung dimanfaatkan bagi irigasi, cuci, dan mandi, serta untuk jangka panjang dapat menambah suplai airtanah dengan meresapkannya. Air hujan dengan treatment tertentu bahkan dapat diolah untuk keperluan minum.

Banyak model pemanenan yang dapat dikembangkan, antara lain penampungan air hujan (PAH), sumur resapan, lahan terbuka, lubang biopori, polder, dan lainnya. Pola dan prioritas pemanfaatan air pun dapat dilakukan seperti memanfaatkan air hujan untuk keperluan sekunder, misalnya menyiram tanaman.

Wilayah di Indonesia mayoritas dibelah oleh sungai-sungai. Sungai merupakan ekosistem yang membutuhkan manajemen pengelolaan DAS secara konsisten dan berkelanjutan. Manajemen DAS di Indonesia belum dikelola secara baik. Kementerian PU menyebutkan sekitar 282 DAS dalam kondisi sangat kritis dan menjadi penyebab bencana banjir dan kekeringan. 

Sungai yang multi potensi juga menjadi faktor negatif citra wilayah. Sungai identik dengan kekumuhan, penuh sampah, lokasi pembuangan limbah, dan lainnya. Sungai cenderung menjadi bagian belakang belum menjadi wajah depan kawasan. Ke depan sungai mesti dikembalikan dan dibalikkan menjadi primadona kawasan. Konsep water front city dapat dikembangkan secara seimbang ekologi, sosial, dan ekonomi.

Sampah akan terus menjadi masalah seiring pertumbuhan manusia. Perlu terobosan kebijakan guna berani mengelola dan meminimalisasi sampah. Anggaran perlu diprioritaskan pemerintah guna upaya tersebut.