Di negeri ini, terutama setelah jatuhnya kekuasaan Soeharto, penyakit tiba-tiba mudah sekali hinggap pada badan penguasa. Surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter dengan bentuk selembar kertas serta tinta hitam yang ditandatangani oleh sang dokter menjadi senjata ampuh bagi para penguasa untuk mengelabui publik, sehingga menjadi cerita yang menegangkan di setiap episode bagaikan sinetron menjelang magrib.

Kalau ada yang punya uang, maka sakit pun bisa dipesan hingga jenis penyakitnya, berapa hari sakitnya, dan siapa yang berhak menjenguk pun bisa di tentukan oleh si sakit sendiri. Uniknya, hal ini terus membudaya dan tenaga kesehatan hanya bisa diam serta mau saja melakukan hal yang abnormal tersebut.

Ingatkah penyakit yang diderita oleh Presiden Soeharto tahun 98-an silam? Kata dokter, Soeharto mengalami kerusakan otak permanen. Karena sakit itulah maka pengadilan atas Soeharto terpaksa ditunda. Lalu penyakit juga ikut menimpa mantan menteri yang beberapa kali menjabat, yakni Ginandjar Kartasasmita yang jatuh sakit ketika perkara akan diusut. Lagi-lagi, perkara korupsi membuat badannya mengalami sakit mendadak.

Hal yang sama terjadi menjelang akhir tahun 2017 lalu. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setya Noevanto mengalami kecelakaan maut dengan menabrak tiang listrik. Sehingga, berdasarkan laporan dokter, terjadi hilang ingatan dikarenakan kepalanya terbentur keras saat kecelakaan. Sehingga harus dilakukan perawatan khusus di Rumah Sakit dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.

Dengan kejadian tersebut, tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto mendapat perawatan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dokter yang menangani Setya Novanto adalah Bimanesh Sutarjo, mengatakan hanya Ketua DPR itu yang terluka. Maka, dikeluarkanlah surat keterangan sakit oleh dokter. Sehingga sidang perkara kasus korupsi e-KTP lagi-lagi diundur sampai waktu yang belum bisa ditentukan.

Uniknya, pada kejadian kecelakaan Setya Noevanto, seorang supir yang membawanya tidak mengalami luka apa-apa. Sedangkan Setya Noevanto yang duduk di kursi belakang dengan tempat dan posisi yang nyaman harus terbaring di rumah sakit dengan mengalami perban yang cukup banyak di kepala, bahkan di putuskan oleh Dokter mengalami hilang ingatan.

Dengan kejadian di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai masyarakat awam bahwa itulah penyakit orang berduit, datangnya bahkan bisa sesuai pesanan. Yang meyakinkan surat dokter ditambah deretan pengacara akan menyiapkan argumentasi tentang penyakit yang diderita. Sehingga membuat masyarakat awam terbawa dengan cerita indah dengan episode yang panjang.

Sakit ternyata membawa berkah untuk mereka dan dokter. Surat keterangan sakit jadi bukti mujarab untuk berkelit dari tanggung jawab. Asal punya uang, ternyata surat keterangan doker yang menyatakan sakit dengan mudah diterbitkan.

Dan, gara-gara surat inilah banyak tersangka bisa lari dan berdiam diri di balik Rumah Sakit dengan fasilitas mewah di dalamnya. Tapi menyakitkan bagi rakyat yang uangnya telah dirampok. Kesehatan memang bukan perkara badan, tapi juga posisi politik dan berapa banyak uang.

Bukan hanya koruptor, melainkan orang kaya atau pejabat selalu mendapat pelakuan istimewa jika berada di Rumah Sakit. Bukan hanya mendapat kamar mewah dengan pengawalan serta pemantauan yang intensif, melainkan juga pesangon dan oleh-oleh jika pulang. Tak jarang pejabat itu mendapat bingkisan dari rumah sakit ketika pulang ke rumah.

Bahkan ada cerita, seorang Bupati yang dirawat di rumah sakit membuat para perawat berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan. Soal biaya jangan ditanya, karena bisa jadi mereka digratiskan dan tak perlu membayar. Karena keberadaan pejabat di rumah sakit itu menjadi iklan yang bisa menarik pasien dari luar.

Kondisi tersebut jauh berbeda apabila dibandingkan dengan yang sakit itu adalah orang miskin, bahkan urusannya sangat panjang. Urusan pertama ke mana akan dibawa itu pasien miskin. Biarpun puskesmas itu murah, tapi tidak semua penyakit bisa ditangani. Ke rumah sakit negeri, kalau sedang musim wabah, bisa tambah ketularan. Mau ke rumah sakit swasta, perlu melihat isi kantong terlebih dahulu.

Makanya, ketika sakit, yang bicara bukan siapa yang biasa menyembuhkan, tapi berapa uang yang dipunyai. Karena obat dan pemeriksaan memiliki tarif yang berbeda. Selain itu, ketika menebus obat, juga lagi-lagi harus bertanya berapa harganya. Apakah semua paten atau bisa generik, dapat diambil separo atau semua. Karena kalau tidak, harganya akan selangit.

Begitulah realitanya saat ini kondisi sehat dan sakit bagi orang kaya ataupun miskin, pelayanannya jauh berbeda. Di mana pada era kini kenal dengan kartu BPJS yang akan mencover segala permasalahan sakit masyarakat.

Akan tetapi, pada praktiknya masih saja kita temui berbagai perbedaan pelayanan bagi mereka yang kaya akan mendapat perawatan VIP di kamar yang mewah, sedangkan bagi mereka yang mendapat subsidi dari pemerintah harus antri panjang untuk berobat walaupun konsidi sakitnya sangat urgen.

Padahal kesehatan memiliki dua aspek, yakni aspek kebebasan dan hak. Di atas kesemuanya itu, kesehatan sebenarnya menandai suatu kisaran otonomi di mana seorang manusia melakukan kontrol terhadap status biologisnya sendiri. Dan terhadap kondisi-kondisi lingkungan terdekatnya.

Dalam pengertian ini, kesehatan identik dengan derajat kebebasan hidup. Tapi sistem medikal sekarang ini membuat mekanisme kesehatan sangat bergantung pada akumulasi modal, serta seberapa banyak uang yang bisa ditumpahkan pada aparat kesehatan. Artinya, kesehatan sangat tergantung dari kemampuan atau penghasilan masing-masing orang. Dari situasi inilah sistem medikal kemudian memiliki beban persoalan yang kalsik, yakni keadilan.

Maka keadilan menjadi poin penting untuk melakukan pelayanan kesehatan yang universal, upaya memanusiakan manusia ada pada proses pelayanan kesehatan. Karena hampir setiap manusia yang hidup dan bernapas di bumi mengalami sakit dan perlu untuk berobat, sedangkan pelayanan kesehatan merupakan tugas dari suatu negara.

Akan tetapi, sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh negara penuh dengan ketidakteraturan. Sehingga membuat masyarakat menjadi enggan untuk berurusan dengan fasilitas kesehatan.

Program pemerintah selalu mengimbau kepada masyarakat untuk selalu cek kesehatan secara berkala dan berobat ke fasilitas kesehatan yang disediakan oleh negara, baik itu di puskesmas ataupun rumah sakit umum. Akan tetapi, sistem pelayanan kesehatan masih belum memberikan upaya keadilan kepada pasien.

Hal ini menjadi perhatian bersama, bahwa kesehatan itu bersifat universal. Perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan dari akar rumput.

Di sisi lain, lahirnya sebuah kebijakan-kebijakan baru oleh pemerintah, perlu adannya kontrol terhadap keadilan pelayanan di akar rumput. Apakah pelayanan masih membanding-bandingkan status ekonomi atau sakit itu hanya untuk mereka yang kaya dan korup saja.