Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar kongres kelima di Bali 8-11 Agustus 2019. Di antara beberapa agenda kongres yang menarik kita cermati ialah siapa yang akan menjadi Ketua Umum partai penguasa itu. Meski semua pengamat politik akan bersepakat Megawati belum akan mundur, semua sepakat kongres hanya formalitas.

Kongres yang rencananya akan dibuka Jokowi itu dinilai tak lebih sebagai temu kangen. Keputusan sudah dibuat sebelum kongres selesai, termasuk kepemimpinan parpol tersebut. Padahal tradisi itu sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Apalagi partai itu mengklaim diri sebagai partai yang demokratis. 

Apa hendak dikata, teori dan praktik bagai siang dan malam. Tradisi berdemokrasi di partai politik belum sepenuhnya dijalankan. PDIP salah satu partai yang suksesi kepemimpinannya jalan di tempat. Megawati terlalu lama memimpin partai ini, sepertinya ia bakal menjadi ketua umum sampai mangkat atau sampai ia bosan.

PDIP sebenarnya memiliki banyak pilihan. Banyak kadernya yang pasti mampu membesarkan partai tersebut bahkan dapat lebih jaya. Salah satu kader terbaiknya Jokowi misalnya. 

Dua periode memimpin Solo dilanjutkan Jakarta dan sekarang menuju dua periode presiden. Kemampuan Jokowi harusnya tak perlu diragukan. Kalaupun diragukan berarti PDIP telah salah mengajukan nama Jokowi sebagai capres.

Hasil pilpres 2019 menunjukkan Jokowi lebih baik dari Megawati. Prestasi Jokowi belum mampu diraih kader PDIP lainnya termasuk oleh Megawati. Jokowi mampu mempersatukan beberapa parpol yang sebelumnya tidak pernah sepaham dengan PDIP.

Ini momen yang tepat bagi PDIP untuk melakukan regenerasi kepemimpinan. Jangan menunggu Jokowi purna bakti di kepresidenan. PDIP harus mampu melihat masa depan dirinya sendiri. Harus menjadi teladan bagi parpol yang masih bergantung pada seorang sosok.

PDIP harus bebas dari sosok Megawati. Menjadi partai mandiri yang tidak selalu 'nyusu' pada Megawati. Jokowi harus menjadi awal lembaran baru bagi PDIP. Jangan mencontoh Gerindra, Demokrat, PKB, dan Nasdem. Tradisi buruk parpol yang hidup di era demokrasi.

Sebagai partai penguasa dengan suara terbanyak, PDIP harus berterima kasih pada Jokowi. Tokoh ini telah mengharumkan nama PDIP, memberi dampak signifikan terhadap kesuksesan PDIP selama ini. Apakah itu belum cukup bagi PDIP untuk memberikan kursi ketua umum bagi Jokowi.

Terlalu pengecutkah PDIP? apakah Megawati otoriter sehingga kursi ketua umum hanya untuk dirinya dan anaknya? Aneh rasanya partai besar tanpa dinamika kecuali; pemimpinnya otoriter atau pengikutnya bodoh. Kemungkinan itu akan terbantahkan apabila terjadi proses suksesi fair dalam kongres Bali.

Namun tanda-tanda ke arah sana belum ada. Kader-kader PDIP bahkan tak seorang pun berani mewacanakan diri sebagai kandidat ketua umum. Sekedar wacana saja tak berani apalagi serius. 

Beberapa waktu yang lalu kita saksikan beberapa kader Demokrat mulai berani dengan SBY. Meski kini hilang namun mereka tak sepengecut kader PDIP. Lalu bagaimana dengan Jokowi?

Sebagai presiden harusnya Jokowi memiliki keberanian lebih. Harusnya ia berani menentang tradisi jelek di dalam partainya itu. Jokowi harus menjadi pelopor tegaknya demokrasi di PDIP. 

Dukungan kepada Jokowi pastinya akan mengalir, bahkan bukan hanya dari internal partai. Tidak mustahil ia akan menang. Kalaupun kekalahan diderita setidaknya kongres PDIP bukan lagi arisan parpol. 

Jika Jokowi membiarkan praktik tidak sehat dalam demokrasi di partainya berarti ia tidak lebih baik dari Megawati. Sama halnya Jokowi ikut mereduksi demokrasi di tubuh partai tersebut. Dan kita yakin Jokowi tak akan menyerah dengan keadaan.

Revolusi mental sebagai jargonnya harus dibuktikan pada kongres tersebut. Jokowi harus merevolusi mental kader PDIP. Jangan lagi mengkultuskan Megawati sehingga perubahan adalah harga mati.

PDIP yang lahir dari pergolakan politik nasional. Darah korban kudatuli 1997 tidak boleh sia-sia. PDIP bukan milik Megawati seorang sehingga semua kader berhak memimpin termasuk Jokowi.

Politik nasional sudah merasakan gebrakan Jokowi. Ia mengalahkan politisi-politisi senior yang lebih dikenal. Kini saatnya Jokowi menjadi agent of change bagi PDIP. Ia harus merebut pucuk pimpinan PDIP atau selamanya menjadi petugas partai.

Konyol rasanya presiden selamanya menjadi petugas partai. Konyol rasanya bila presiden selalu menjadi 'boneka' ketua partainya. Melalui suksesi kepemimpinan di PDIP Jokowi dapat membantah semua asumsi itu.

Inilah momentum bagi Jokowi membantah asumsi dirinya patuh dan tunduk pada Megawati. Inilah momentum bagi Jokowi menapaki karir politik baru. Inilah momentum regenerasi di dalam tubuh PDIP.

Saatnya Jokowi memimpin PDIP. Saatnya Jokowi menjadikan PDIP sebagai partai nasionalis yang modern. Partai yang paham kebutuhan rakyat, kebutuhan kader dan kebutuhan negara.

Kongres PDIP harus mengubah mindset para kadernya. Suksesi kepemimpinan harus berjalan dengan nilai-nilai demokrasi. Jika tidak, PDIP selamanya mirip ormas. Masa sih partai yang mengusung demokrasi namun soal kepemimpinan masih kultus.

Jangan munafik, buktikan PDIP partai yang menjunjung tinggi persamaan hak semua kadernya. Jokowi harus rebut posisi ketua umum PDIP!.