Beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Desember 2018, ramai disuarakan oleh sekumpulan orang dari berbagai golongan, mengenai Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. 

Menurut Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual merupakan isu yang sangat penting dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada khas bagi perempuan. Salah satunya adalah persoalan ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud antara laki-laki dan perempuan. 

Ketimpangan yang diperparah adalah yang memiliki kendali terhadap korban seperti faktor ekonomi, penerimaan masyarakat, sumber daya, termasuk pengetahuan. Kekerasan seksual termasuk bentuk yang paling terlihat, bahkan, bagi kalangan menilai, Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat darurat. Oleh karena itu, ribuan orang berkumpul di titik awal yang mereka sepakati, yaitu di Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. 

Berbagai orang dari segala jenis pekerjaan, jenis kelamin, usia, dan beberapa golongan dapat ditemui di lokasi tersebut. Tidak lepas dengan atribut-atribut yang sering kita jumpai disetiap aksi penyampaian pendapat. Tertib dan hikmat, mereka berjalan bersama dan beriringan menuju Kawasan Taman Aspirasi Monumen Nasional. 

Mereka mempertanyakan mengenai kelanjutan RUU Penghapusan kekerasan Seksual yang sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional sejak tahun 2016, yang kemudian dijadikan program prioritas di tahun 2017 dan 2018. 

Pada kenyataannya, pengesahan RUU tersebut hingga kini masih mandek. Lantas, perlukah RUU tersebut disahkan?

Kandungan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Kasus di Tahun 2018

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual berisikan 16 BAB yang dilengkapi deng 184 pasal. Di dalamnya berisikan mengenai ketentuan-ketentual umum, tindak pidana, hak korban, perlindungan korban, dan penanganannya. Lebih dari itu, RUU ini juga membahas mengenai cara dan tahap penyelesaian masalah, alat bukti, bahkan hingga ke skala kerjasama internasional. 

Menurut catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas) Perempuan) 2018, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat 25%, dari 259.150 kasus pada 2016  dan meningkat menjadi 348.446 kasus pada 2017. 

Komnas Perempuan mengatakan bahwa jumlah kekerasan seksual pada tahun 2018 meningkat sebanyak 50 % dari tahun sebelumnya. Fakta tersebut sudah cukup kuat untuk mendukung dan menekan pemerintah Indonesia untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

Kilas balik di tahun 2018, beberapa kejadian terkait kekerasan seksual sangat ramai dibicarakan di semua media massa, terutama media sosial. Beberapa kasus yang kerap disorot adalah; Kasus Baiq Nuril, ia berusaha membela diri dan menuntut keadilah terhadap atasannya yang telah melakukan pelecehan seksual, tapi yang didapatkannya malah tuntutan balik dari pihak terlapor. 

Kemudian, ada juga seorang karyawati di sebuah perusahaan BUMN yang mendapatkan pelecehan seksual dari atasannya. Bermaksud membela diri, karyawati tersebut justru diberhentikan dari pekerjaannya. Itu hanyalah beberapa contoh kecil mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. 

Korbannya Tidak Hanya Perempuan

Faktanya, banyak sekali kasus yang terjadi di negara ini, bahkan korbannya tidak hanya perempuan, melainkan juga laki-laki. Pertengahan tahun 2018, Indonesia dihebohkan dengan berita laki-laki di kawasan Tangerang yang menyodomi banyak anak laki-laki.

Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol H.M. Sabilul Alif menjelaskan bahwa korban berjumlah mencapai puluhan orang anak laki-laki. Anak-anak tersebut diiming-imingi sesuatu dan juga kerap diancam jika tidak mau melakukan hubungan tersebut. 

Yang lebih memprihatinkan, beberapa waktu lalu, sudah tidak asing lagi mengenai berita anak Sekolah Dasar yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual di sekolahnya, pelakunya adalah petugas kebersihan di sekolah tersebut, bahkan, kejadian itu berlangsung di lingkungan sekolah. 

Selain itu, kekerasan seksual juga seringkali terjadi kepada kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT), kasus LGBT di Indonesia masih dianggap tabu, hingga kelompok LGBT seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat Indonesia, padahal, kelompok LGBT adalah manusia yang seharusnya sama-sama memiliki hak, terutama hak dasar dalam hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup.

Perjanjian Internasional yang Telah Ditandatangani Indonesia

Lebih dari itu, kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, bukan hanya fakta mengenai kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi, Indonesia harus mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang sudah menandatangani perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga perlindungan anak dan perempuan. Beberapa diantaranya adalah;

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang merupakan deklarasi hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemudian ada juga Convention on the Rights of the Child yang juga dikeluarkan oleh PBB mengenai hak dan perlindungan anak, dan yang ketiga adalah konvensi PBB mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang bernama Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). 

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia, khususnya DPR RI, harus segera mengesahkan RUU tersebut, selain akan disoroti oleh kalangan nasional, merebaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia karena belum adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual akan menjadi sorotan dunia internasional mengingat komitmen Indonesia terkait perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatanganinya.